Arsip Kata Kunci | Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Alokasi Kursi DPR RI, Tersulit di Dunia


Dewa, 17 Februari 2004

Ambon, Dewa – Alokasi kursi DPR RI sebanyak 550 kursi merupakan alokasi kursi tersulit di dunia, kalau tidak menggunakan pendekatan matematis maupun pendekatan akal-akalan. Demikian dijelaskan ketua Komite Independen Pemantau Pemilu Eropa, Pipit Kartawijaya, kemarin kepada Dewa, di Ambon.

Dikatakan, secara detail rumus menghitung alokasi kursi DPR RI, ada yang pakai tipe B kalau istilahnya itu kuota, tapi ada yang memakai rumus matematika langsung yaitu kursi penduduk provinsi : kursi penduduk nasional x kursi DPR.

Kalau diterapkan, maka provinsi ... baca semuanya

Posted on 16:03 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , , ,

CEIA Gelar Seminar Regional Sosialisasi Pemilu


Dewa, 16 Februari 2004

Ambon, Dewa – CEIA (Centre for East Indonesian Affairs) akan menggelar seminar regional sosialisasi Pemilu yang merupakan awal dari seluruh kegiatan CEIA di Provinsi Maluku. Seminar ini akan berlangsung di Amans Hotel, hari ini (16/2) guna mengupas kelemahan-kelemahan dalam UU Pemilu 2004 serta sosialisasi Pemilu yang dilihat belum optimal dilakukan oleh KPU.

Demikian dijelaskan Deputi Direktur CEIA, Dr Ing Ignas Iryanto, dalam konferensi pers yang dilakukan kemarin (15/2) di Amans Hotel. ... baca semuanya

Posted on 16:43 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , ,

Proporsional Terbuka Berdasarkan Kebutuhan Partai


Dewa, 16 Februari 2004

Ambon, Dewa – Mekanisme ketentuan UU KPU tentang bilangan pembagi pemilih (BPP) apabila tidak mencukupi maka kembali ke nomor urut, ditanggapi Ketua KIPP Eropa, Pipit Kartawijaya, kepada Dewa kemarin (15/2) di Amans Hotel, Pipit mengatakan, sistim proporsional terbuka sebetulnya kompromis dari yang pro distrik dan proporsional yang ditiru kelihatannya dari Skandinavia, misalnya Denmark, Swedia.

Dikatakan, di Denmark dan Swedia, tidak meraih BPP tidak naik. Bedanya yang disebut sisa suara di Indonesia dihitung habis di satu daerah pemilihan. „Kalau ... baca semuanya

Posted on 16:38 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , ,
Buyung: Tuntutan Hukum Partai Tak Lolos Seleksi Sia-sia

Buyung: Tuntutan Hukum Partai Tak Lolos Seleksi Sia-sia


Tempo Interaktif, 15 Desember 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta: Praktisi Hukum Adnan Buyung Nasution menilai ancaman sejumlah partai yang gagal dalam verifikasi KPU untuk melakukan gugatan hukum ke pengadilan merupakan upaya sia-sia. Hal ini disampaikan Buyung acara Diskusi dan Halal bihalal dalam rangka peluncuran buku karya Mulyana W. Kusumah dan Pipit R. Kartawidjaja berjudul „Kisah Mini Sistem Kepartaian“ di Hotel Acacia, Jakarta, Senin (15/12)

Menurut Buyung, menggugat memang menjadi hak setiap orang atau lembaga. Namun yang perlu dilihat menurutnya ... baca semuanya

Posted on 14:21 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , , ,
Timbul-Tenggelamnya Wacana Amandemen Alokasi Kursi DPR

Timbul-Tenggelamnya Wacana Amandemen Alokasi Kursi DPR


Kompas, 15 Desember 2003

Begitu Komisi Pemilihan Umum pada 21 Agustus 2003 mengumumkan hasil pembahasan akhir alokasi kursi DPR per provinsi pada Pemilihan Umum 2004, pada saat itulah kritik bertubi-tubi dari beragam kalangan harus dituai.

Utusan masyarakat Papua dan Maluku getol mendatangi Gedung KPU meminta beraudiensi menyangkut dasar yang dipergunakan KPU sehingga menghasilkan penetapan seperti itu.

Ketua KPU Provinsi Maluku Tatuhey Jusuf Idrus dan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Donald A Rumokoy berikut rombongannya bahkan harus jauh-jauh ke Jakarta dengan membawa aspirasi ... baca semuanya

Posted on 12:52 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , , ,
Data Pendudukkah yang Menjadi Soal?

Data Pendudukkah yang Menjadi Soal?


Kompas, 15 Desember 2003

KETIKA menggagas perlunya data kependudukan terintegrasi, Komisi Pemilihan Umum mencoba belajar dari pengalaman Pemilu 1999. Saat itu pendaftaran pemilih dilakukan tanpa disertai pendaftaran penduduk. Padahal, jumlah penduduk diperlukan sebagai dasar penetapan jumlah kursi DPR dan DPRD.

KARENA itu, data yang dipergunakan dalam penetapan jumlah kursi adalah data yang berdasarkan pada perkiraan karena data yang dimiliki daerah berbeda dengan data yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini sering menimbulkan protes dari daerah yang juga ... baca semuanya

Posted on 12:31 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , ,
Alokasi Kursi DPRD Jatim Bermasalah

Alokasi Kursi DPRD Jatim Bermasalah


Surabaya News, 2 Desember 2003

Alokasi 100 kursi untuk DPRD Jatim ternyata bermasalah. Khususnya alokasi 12 kursi untuk Daerah Pemilihan (DP) Jatim 9 (Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Gresik) dan 10 kursi untuk DP Jatim 10 (Madura: Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep). Berdasar pengecekan ulang, di DP 9 seharusnya teralokasi 13 kursi dan DP 10 adalah 9 kursi.

Hal ini diungkapkan Pipit Kartawidjaya, Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa melalui e-mail ke Surabaya News Senin (1/12) malam. Dalam pengecekan ulang yang ... baca semuanya

Posted on 14:48 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , , ,
Penyederhanaan Partai yang Belum Kunjung Sampai

Penyederhanaan Partai yang Belum Kunjung Sampai


Kompas, 14 November 2003

Saat mendaftarkan diri kepada Komisi Pemilihan Umum pada 19 September silam, pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) menyebutkan target realistis mereka adalah setidaknya memenuhi electoral threshold pada Pemilu 2004 nanti. Perolehan itu disebutnya teramat penting agar mereka tidak lagi repot-repot mengikuti verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2009, tidak harus menyertakan sembilan kardus besar yang memuat seluruh berkas administratif syarat pendaftaran calon peserta pemilu.

Parpol yang dipimpin Jenderal (Purn) Edi Sudradjat ini memang merupakan penjelmaan ... baca semuanya

Posted on 14:43 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , ,
Ketidakpastian Amandemen Terbatas UU Pemilu

Ketidakpastian Amandemen Terbatas UU Pemilu


Kompas, 13 November 2003

KPU Perlu Tegas Sikapi Amandemen

Jakarta, Kompas – Sikap Komisi Pemilihan Umum yang tidak tegas menyangkut alokasi kursi DPR setiap provinsi justru bisa menyebabkan terganggunya tahapan pelaksanaan Pemilu 2004. Ketidakpastian amandemen terbatas atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyangkut jumlah kursi DPR mestinya segera disikapi untuk menghindarkan berlarut-larutnya persoalan.

Pendapat itu disampaikan Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) M Qodari dan anggota Dewan Pengurus Watch Indonesia Pipit R ... baca semuanya

Posted on 15:25 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , , ,
Amandemen UU Pemilu Bergantung pada KPU

Amandemen UU Pemilu Bergantung pada KPU


Kompas, 10 November 2003

Jakarta, Kompas – Rencana amandemen ketentuan alokasi kursi DPR seperti termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengenai Pemilu Anggota Legislatif bergantung pada Komisi Pemilihan Umum. Jika KPU merasa UU tidak bisa diterapkan tanpa pelanggaran, KPU harus segera menyampaikan usulan rumusan perubahannya kepada DPR secara resmi.

Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR M Yahya Zaini ketika tampil bersama Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa Pipit R Kartawidjaja dalam talk show di Jakarta yang digelar ... baca semuanya

Posted on 15:35 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , , ,
UA-74856012-1