Arsip Kata Kunci | sistem pemilu

Pencalegan kaos pengamplop-chaos-kan demokrasi

Pencalegan kaos pengamplop-chaos-kan demokrasi


Merdeka.com, 25 Juli 2013

http://www.merdeka.com/khas/pencalegan-kaos-pengamplop-chaos-kan-demokrasi.html 

Penulis: Pipit Kartawidjaja

Sistem proporsional terbuka suara terbanyak dengan daerah pemilihan (dapil) berkursi 3 s/d 10 UU Pemilu Legislatif No 8/2012 itu perlu modal auzubilah. Menurut Pramono Anung: buat Pemilu 2014, dana kampanye yang harus dipersiapkan oleh seorang calon legislatif (caleg) minimal akan mencapai Rp 1,2 s/d 1,5 miliar, alias dobelnya pemilu sebelumnya. Bahkan, “ada pengusaha yang mengeluarkan biaya kampanye mencapai Rp 20 miliar,” kata Pramono.

Baik secara alam mistis maupun kasunyatan, mahalnya nyaleg itu hal ... baca semuanya

Posted on 17:02 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , , ,
Soal legislator dapil dan legislator nasional

Soal legislator dapil dan legislator nasional


Merdeka.com, 18 Juli 2013

http://www.merdeka.com/khas/soal-legislator-dapil-dan-legislator-nasional-kolom-sableng.html

Kolom Sableng

Penulis: Pipit Kartawidjaja

Meski bersistem Pemilu penganut mekanisme daerah pemilihan (dapil), tapi para legislator berpesan jangan hanya berpandangan membela konstituen dalam dapilnya saja. “Setiap anggota DPR tetap memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan nasib rakyat secara keseluruhan,” kata Arif Wibowo, Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

Perkara keterwakilan dapil atau nasional itu bukan hal enteng. Menurut ilmu gaib soal representasinya para paranormal pemilu, ada empat jenis legislator (DPR dan DPD). Delegate adalah legislator wakil kepentingan ... baca semuanya

Posted on 16:03 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia
Tags: , , , ,
Bila artis nyaleg dan legislator ngartis

Bila artis nyaleg dan legislator ngartis


Merdeka.com, 02 Mei 2013

http://www.merdeka.com/khas/bila-artis-nyaleg-dan-legislator-ngartis-kolom-sableng.html

Kolom Sableng

Penulis: Pipit Kartawidjaja

Hasil sistem proporsional daftar terbuka suara terbanyak pemilu Camara dos Deputados (DPR Brasil) tahun 2010 itu menggemparkan: penyanyi dan pelawak kondang Francisco Everardo Oliveira, beken sebagai Tiririca, ngelegislator dengan perolehan suara ekstra manggila: 1,35 juta alias 18,5 persen suara partainya Partido da Republica.

Selama kampanye, Tiririca selalu tampil sebagai badut. Dan selorohannya: “Apa sih kerjaan seorang anggota dewan? Jujur saja, gua gak tahu. Tapi, pilihlah gua. Ntar gua ceritain.”

Berkat suaranya itu, ... baca semuanya

Posted on 19:07 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , , ,
UU Pilpres Perlu Mengatur Investigasi Terhadap Capres

UU Pilpres Perlu Mengatur Investigasi Terhadap Capres


Kementrian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan, 26 November 2012

http://bpp.kemendagri.go.id/index.php?action=content&id=2012112610553314 

Selama ini perdebatan tentang Rancangan Undang-undang Pemilihan Presiden (RUU Pilpres) lebih didominasi pada ambang batas bagi calon presiden (capres) agar bisa diusung (presidential threshold). Padahal, ada hal yang lebih substansial ketimbang presidential threshold, yakni syarat-syarat bagi figur yang bisa diusung sebagai capres.

Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kini memimpin lembaga kajian Seven Strategic Studies, Mulyana Wira Kusumah, menyatakan bahwa syarat-syarat substantif bagi capres/cawapres harus diperketat.  “Misalnya tidak pernah ... baca semuanya

Posted on 23:13 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , ,
Sistem pemilu terbuka sarat jual beli suara

Sistem pemilu terbuka sarat jual beli suara


WaspadaOnline, 13 Oktober 2012

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=241208:sistem-pemilu-terbuka-sarat-jual-beli-suara&catid=17:politik&Itemid=30

JAKARTA - Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa Pipit Rochijat Kartawidjaja menilai sistem pemilihan terbuka rentan korupsi. “Karena biasanya akan diwarnai dengan jual beli suara antarcalon legislatif,” katanya, tadi malam, di Kompleks Taman Ismail Marzuki.

Menurut Pipit, di dalam sistem pemilihan terbuka, jual beli suara akan difasilitasi oleh partai sebagai pemegang otoritas apakah calon tersebut nantinya akan diberi suara atau tidak. “Tak heran setelahnya mereka akan berlomba-lomba mencari modal untuk mengembalikan mahar,” katanya.

Pipit menilai ... baca semuanya

Posted on 05:18 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , ,
PT Capres Ulah Partai Besar

PT Capres Ulah Partai Besar


Suara Merdeka, 11 Oktober 2012

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/10/11/201820/PT-Capres-Ulah-Partai-Besar

JAKARTA - Dalam praktek ketatanegaraan di negara-negara demokrasi, tidak dikenal adanya ambang batas (Presidential Threshold/PT) bagi calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres. Konstruksi hukum tersebut juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 UUD 1945.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Seven Strategic Studies Mulyana W Kusuma. “PT yang hanya memungkinkan seorang dengan dukungan 20 persen dari kursi parlemen, harus ditolak. Konstruksi hukum kita, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kekuatan hukum, dan ... baca semuanya

Posted on 22:59 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , ,
Pakar: Tolak Presidential Threshold

Pakar: Tolak Presidential Threshold


suaramerdeka.com, 10 Oktober 2012

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/10/10/132347/Pakar-Tolak-Presidential-Threshold

JAKARTA, suaramerdeka.com - Dalam praktek ketatanegaraan di negara-negara demokrasi, tidak dikenal adanya Presidential Threshold. Konstruksi hukum Presidential Threshold juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 UUD 1945. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Seven Strategic Studies Mulyana W Kusuma.

“Presidential Threshold yang hanya memungkinkan seorang dengan adanya dukungan 20 persen dari kursi parlemen, harus ditolak. Konstruksi hukum kita, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kekuatan hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum,” ... baca semuanya

Posted on 22:41 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , ,
UU Pilpres Perlu Mengatur Investigasi Terhadap Capres

UU Pilpres Perlu Mengatur Investigasi Terhadap Capres


Jawa Pos National Network, 10 Oktober 2012

http://www.jpnn.com/read/2012/10/10/142833/UU-Pilpres-Perlu-Mengatur-Investigasi-Terhadap-Capres-  

Istilah Presidential Threshold Dianggap Salah Kaprah

JAKARTA - Selama ini perdebatan tentang Rancangan Undang-undang Pemilihan Presiden (RUU Pilpres) lebih didominasi pada ambang batas bagi calon presiden (capres) agar bisa diusung (presidential threshold). Padahal, ada hal yang lebih substansial ketimbang presidential threshold, yakni syarat-syarat bagi figur yang bisa diusung sebagai capres.

Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kini memimpin lembaga kajian Seven Strategic Studies, Mulyana Wira Kusumah, menyatakan bahwa syarat-syarat substantif bagi capres/cawapres ... baca semuanya

Posted on 04:33 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , ,
“Presidential Threshold, Istilah Ngawur di Indonesia”

“Presidential Threshold, Istilah Ngawur di Indonesia”


politik.pelitaonline.com, 10 Oktober 2012

 

Dalam UUD 45 Pasal 6A ayat 2 disebutkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan partai politik atau gabungan Parpol sebelum pelaksanaan Pemilu.

Jakarta, POL – PENGAMAT politik dari Watch Indonesia!, Berlin, Pipit R. Kartawidjaja mengatakan, penggunaan istilah presidential threshold (ambang batas pemilihan presiden) di Indonesia tidak hanya membingungkan rakyat, tapi juga istilah yang ngawur. Umumnya, yang dimaksud presidential threshold merupakan syarat seorang calon presiden untuk terpilih menjadi presiden.

“Misalnya di Brazil 50 persen plus satu, di ... baca semuanya

Posted on 03:22 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , ,
RUU Pemilu Dinilai Masih Tambal Sulam

RUU Pemilu Dinilai Masih Tambal Sulam


Suara Karya, 31 Maret 2012

LEGISLASI 

JAKARTA (Suara Karya): Penyusunan undang-undang tentang pemilihan umum (pemilu) tidak pernah disusun secara komprehensif dan cenderung tambal sulam. Akibatnya, undang-undang pemilu selalu direvisi dalam menjelang penyelenggaraan pemilu.

Hal itu disampaikan Guru Besar Riset Ilmu Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris saat menjadi pembicara dalam dialog publik yang bertema ” Dialog Publik Menyongsong UU Pemilu Baru” yang digelar oleh Seven Strategic Studies, di Jakarta, kemarin.

Dalam diskusi itu, hadir pula Selain Syamsuddin, Wakil Ketua Pansus ... baca semuanya

Posted on 22:26 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , ,

Aksi!


Hutan Hujan Bukan Minyak Sawit



Petisi


Acara mendatang

Menyusul kami



UA-74856012-1