Arsip Kata Kunci | desetralisasi

Bongkar! – Alokasi Kursi DPR

Bongkar! – Alokasi Kursi DPR


Republika, 06 Desember 2016

www.watchindonesia.org/wp-content/uploads/hlm_teraju_center.pdf

OLEH HARUN HUSEIN

Alokasi kursi di Indonesia tidak mempunyai metodologi yang jelas.

Amburadul. Satu kata ini bisa mewakili masalah alokasi kursi DPR dan segala dampak turunannya, seperti jomplangnya harga kursi antarprovinsi, jomplangnya harga kursi antardaerah pemilihan dalam satu provinsi, hingga terbentuknya daerah pemilihan-daerah pemilihan yang ajaib, seperti ‘dapil superman.’ Dalam teori sistem pemilu, alokasi kursi di Indonesia saat ini sarat malapportionment dan gerrymandering yang mencederai nilai-nilai demokrasi dan konstitusi,seperti kesetaraan dan keadilan.

Untuk menakar ... baca semuanya

Posted on 08:29 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , , ,
Alokasi Kursi dan Peta Dapil

Alokasi Kursi dan Peta Dapil


Beritasatu.com, 09 Oktober 2016

http://www.beritasatu.com/nasional/391515-dua-fokus-utama-pembahasan-ruu-penyelenggaraan-pemilu.html

oleh Carlos KY Paath/FER, Suara Pembaruan

Jakarta - Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu bakal segera dibahas pemerintah dan DPR. Isu alokasi kursi dan pembentukan peta daerah pemilihan (dapil) diharapkan dapat diperhatikan saat pembahasan.

„Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu hendaknya memberikan porsi tersendiri agar terjadi perbaikan atas berbagai masalah dalam alokasi kursi dan pembentukan peta dapil, baik DPR, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota,“ kata Peneliti Senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) spesialisasi sistem politik dan pemerintahan, Pipit ... baca semuanya

Posted on 01:41 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , ,
Investitionen sind wichtig, Menschenrechte und Scharia sind egal

Investitionen sind wichtig, Menschenrechte und Scharia sind egal


Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 04:15 in demokrasi, Ekonomi, Perburuhan & Korupsi, Keadilan dan Hukum, Indonesia, Informasi dan Analisa, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Masyarakat & Agama
Tags: , , , , , , , ,
Wir müssen unser Konsumverhalten ändern

Wir müssen unser Konsumverhalten ändern


maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.

Versi bahasa Jerman

Posted on 21:26 in Agro Fuels, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Publikasi, Hutan hujan, Lingkungan Hidup & Klima, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Fischen zur Versöhnung

Fischen zur Versöhnung


Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 00:54 in Aceh, demokrasi, Ekonomi, Perburuhan & Korupsi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Publikasi, Masyarakat & Agama, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , , , , , ,
Nach den Wahlen: <br />Perspektiven des Landes im internationalen Horizont

Nach den Wahlen:
Perspektiven des Landes im internationalen Horizont


Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 15:32 in demokrasi, Ekonomi, Perburuhan & Korupsi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Timor Leste, Timor Timur, Publikasi, Konflik Regional, sektor keamanan dan pertahanan, Masyarakat & Agama, Transitional Justice, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , , , , , , , ,
Pertimbangkan Wacana Pemilu Lokal dan Nasional

Pertimbangkan Wacana Pemilu Lokal dan Nasional


Kompas, 12 Oktober 2004

Jakarta, Kompas – Jika memang masih ada rencana untuk memisahkan pemilihan umum anggota legislatif lokal dengan pemilu nasional, pertimbangan matang termasuk menyangkut manajemen pemilu harus dikedepankan. Pasalnya, penyelenggaraan pemilu lokal dengan pemilu nasional secara terpisah atau bersamaan mempunyai kelemahan dan kelebihan sendiri-sendiri. Demikian pendapat pendiri Watch Indonesia di Berlin Pipit R Kartawidjaja, Deputi Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar N Gumay, dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hamid Awaludin, secara terpisah. Pipit pernah menyebut ... baca semuanya

Posted on 14:21 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , ,
Timbul-Tenggelamnya Wacana Amandemen Alokasi Kursi DPR

Timbul-Tenggelamnya Wacana Amandemen Alokasi Kursi DPR


Kompas, 15 Desember 2003

Begitu Komisi Pemilihan Umum pada 21 Agustus 2003 mengumumkan hasil pembahasan akhir alokasi kursi DPR per provinsi pada Pemilihan Umum 2004, pada saat itulah kritik bertubi-tubi dari beragam kalangan harus dituai.

Utusan masyarakat Papua dan Maluku getol mendatangi Gedung KPU meminta beraudiensi menyangkut dasar yang dipergunakan KPU sehingga menghasilkan penetapan seperti itu.

Ketua KPU Provinsi Maluku Tatuhey Jusuf Idrus dan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Donald A Rumokoy berikut rombongannya bahkan harus jauh-jauh ke Jakarta dengan membawa aspirasi ... baca semuanya

Posted on 12:52 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , , ,
Ketidakpastian Amandemen Terbatas UU Pemilu

Ketidakpastian Amandemen Terbatas UU Pemilu


Kompas, 13 November 2003

KPU Perlu Tegas Sikapi Amandemen

Jakarta, Kompas – Sikap Komisi Pemilihan Umum yang tidak tegas menyangkut alokasi kursi DPR setiap provinsi justru bisa menyebabkan terganggunya tahapan pelaksanaan Pemilu 2004. Ketidakpastian amandemen terbatas atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyangkut jumlah kursi DPR mestinya segera disikapi untuk menghindarkan berlarut-larutnya persoalan.

Pendapat itu disampaikan Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) M Qodari dan anggota Dewan Pengurus Watch Indonesia Pipit R ... baca semuanya

Posted on 15:25 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , , ,
Amandemen UU Pemilu Bergantung pada KPU

Amandemen UU Pemilu Bergantung pada KPU


Kompas, 10 November 2003

Jakarta, Kompas – Rencana amandemen ketentuan alokasi kursi DPR seperti termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengenai Pemilu Anggota Legislatif bergantung pada Komisi Pemilihan Umum. Jika KPU merasa UU tidak bisa diterapkan tanpa pelanggaran, KPU harus segera menyampaikan usulan rumusan perubahannya kepada DPR secara resmi.

Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR M Yahya Zaini ketika tampil bersama Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa Pipit R Kartawidjaja dalam talk show di Jakarta yang digelar ... baca semuanya

Posted on 15:35 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , , ,
12

Aksi!


Hutan Hujan Bukan Minyak Sawit



Petisi


Acara mendatang

Menyusul kami



UA-74856012-1