Arsip Kata Kunci | Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Angesagt! – aus der Arbeit von Watch Indonesia!

Angesagt! – aus der Arbeit von Watch Indonesia!


Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 23:22 in Aceh, Agro Fuels, Aktivitas, demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Keadilan dan Hukum, Sejarah & Tinjauan, Human Development, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Kegiatan Terbaru, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Timor Leste, Timor Timur, Papua, Kebebasan Pers, Hutan hujan, Masyarakat & Agama, Transitional Justice, Lingkungan Hidup & Klima
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Politisi, Antara Datang dan Pergi?

Politisi, Antara Datang dan Pergi?


Suara Pembaruan, 02 Oktober 2010

Oleh: Boni Hargens

Darf ein Politiker einfach gehen? Begitu headline Mingguan Die Zeit edisi 22 Juli 2010 yang saya beli di supermarket dekat penginapan di Berlin. Mungkinkah seorang politisi pergi begitu saja?

Berita ini membahas perilaku politik politisi dua generasi yang berbeda antara generasi lama seperti jamannya Helmut Kohl dan generasi belakangan seperti Roland Koch, Horst Kohler, ataupun Ole von Beust. Masa Kohl, politisi tak mudah meninggalkan jabatan. Apapun yang terjadi, mereka memikul segala bentuk ... baca semuanya

Posted on 19:56 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , , ,
Angesagt – aus der Arbeit von Watch Indonesia!

Angesagt – aus der Arbeit von Watch Indonesia!


Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 08:06 in Aceh, Agro Fuels, Aktivitas, demokrasi, Sejarah & Tinjauan, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Kegiatan Terbaru, Timor Leste, Timor Timur, Papua, Publikasi, Negara & Nation-Building, Lingkungan Hidup & Klima
Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,
Administrasi Negara Atau Administrasi Pemerintahan?

Administrasi Negara Atau Administrasi Pemerintahan?


Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi: 31 Th. 2009

Perbandingan Antara Administrasi Negara Jerman Dan Indonesia Dalam Hubungannya Dengan RUU Administrasi Pemerintahan

Pipit Kartawidjaja*

Abstract

Attempting political democratization, strengthening macroeconomic condition, and developing independent judiciary have been three sectors paid more concerns in Indonesia. Beside, administrative reform in Indonesia is considered another sector that is so worth to perform since it plays significant role as prerequisite infrastructure in which other reform efforts are preceded ... baca semuanya

Posted on 22:34 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , ,
Negara dan Pemerintah Harus Dipisah

Negara dan Pemerintah Harus Dipisah


Jurnal Nasional, 01 Juli 2008

by : Arjuna Al Ichsan

TIDAK jelasnya perbedaan antara administratur negara dan pemerintah di Indonesia dinilai turut menyumbang rendahnya kualitas pelayanan publik. Di negara maju seperti Jerman, telah mengatur tegas antara administratur negara dan pemerintah berikut dengan tugas, fungsi, hak, dan kewajibannya.

Hasilnya, tugas-tugas negara sebagai pelaksanaan amanah undang-undang dapat dilaksanakan secara baik dan optimal meski pemerintahannya mengalami berbagai periode pergantian kekuasaan.

Mantan Presiden Komisaris Komite Independen Pemantau Pemilu Eropa Pipit R Kartawidjaya dalam ... baca semuanya

Posted on 15:38 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , ,
RUU Administrasi Pemerintahan Lamban

RUU Administrasi Pemerintahan Lamban


Media Indonesia, 01 Juli 2008

LAMBANNYA pengajuan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pemerintahan diduga karena Presiden khawatir kehilangan kewenangan kalau RUU itu disahkan. Presidium Indonesia Watch di Jerman Pipit R Kartawidjaya mengatakan itu pada diskusi di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta, kemarin. Pipit mengatakan di negara-negara maju sudah dilakukan reformasi birokrasi dengan memisahkan pemerintahan dari kekuasaan pejabat politik. (KN/P-4)

Posted on 15:31 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , ,
Tak Ada Negara di Pasar Turi

Tak Ada Negara di Pasar Turi


Jawa Pos, 06 Nopember 2007

Oleh: EMHA AINUN NADJIB

Ada perbedaan mendasar dan sangat serius antara negara dan pemerintah. Tetapi di Indonesia, baik dalam pemahaman konstitusi maupun di alam pikiran para pejabat maupun umumnya rakyat, hal itu belum atau tidak dibedakan.

Ini bukan ilmu saya, melainkan „diwuruki“ Pipit Rukhiyat Kartawijaya, ahli pemilu (pemilihan umum) Indonesia yang sudah lebih dari 30 tahun tinggal di Jerman, sahabat yang menampung saya 23 tahun lalu ketika menggelandang di Berlin, Jerman. Anda bisa membeli bukunya ... baca semuanya

Posted on 22:45 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , , ,
Mampukah UU AP Menjadi Tumpuan Publik?

Mampukah UU AP Menjadi Tumpuan Publik?


Kedaulatan Rakyat, 25 Oktober 2007

oleh Ronny Sugian

LAYANAN yang diberikan oleh Pemerintah selama ini dirasa masih kurang memuaskan. Sebagian masyarakat beranggapan hal ini karena Pemerintah terkesan tidak siap menghadapi perubahan dari Era Orde Baru ke Era Reformasi yang sangat kental dengan nuansa otonomi daerah. Sebagian masyarakat lainnya menganggap bahwa Pemerintah memang tidak serius dalam melayani rakyatnya. Ini terbukti karena hampir-hampir tidak ada perbaikan dari tahun ke tahun. Lihat saja jalanan di kota-kota besar semakin padat dan ... baca semuanya

Posted on 14:05 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , , ,
KPU Jadi Eksekutor UU 260 Calon Anggota Ikuti Seleksi Tertulis

KPU Jadi Eksekutor UU 260 Calon Anggota Ikuti Seleksi Tertulis


Kompas, 16 Juli 2007

Jakarta, Kompas – Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum semestinya didudukkan sebagai eksekutor undang-undang. Lebih baik lagi jika KPU dibekali dengan UU Penyelenggara Pemilu dengan aturan yang detail.

Dengan demikian, KPU tak lagi harus menafsirkan setiap ketentuan, yang malahan bisa berujung pada tudingan penyelenggara pemilu itu „bermain“ demi kepentingan partai politik tertentu.

Direktur Indo Barometer M Qodari, Minggu (15/7) di Jakarta, menyebutkan, sekalipun ada UU Nomor 22 Tahun 2007 mengenai Penyelenggara ... baca semuanya

Posted on 14:26 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , , , , , ,
Diskresi Pejabat Tidak Berpihak ke Publik

Diskresi Pejabat Tidak Berpihak ke Publik


Kompas, 20 Juni 2006

Jakarta, Kompas – Ketentuan diskresi yang dimiliki pejabat administrasi pemerintahan yang dimuat Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bisa membahayakan. “Diskresi itu mengkhawatirkan. Semangat diskresi itu tidak propublik. Harusnya diskresi dipatok dengan rambu-rambu jelas dan transparan termasuk kapan diskresi boleh digunakan, hak informasi dan konsultasi, dengar pendapat, ataupun berkas acara pemeriksaan,” ujar Pipit R Kartawidjaja dari Watch Indonesia di Berlin lewat surat elektroniknya pekan lalu.

RUU Administrasi Pemerintahan yang kini disiapkan pemerintah menyebutkan diskresi ... baca semuanya

Posted on 13:31 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , , ,
UA-74856012-1