Arsip Kata Kunci | administrasi

LSM Siap Ajukan RUU AP Tandingan

LSM Siap Ajukan RUU AP Tandingan


Sinar Harapan, 01 Juli 2008

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0807/01/pol02.html

Substansi Kekuasaan Masih Rancu dengan Pemerintahan

Jakarta – Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (AP) yang kini tengah diajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan langkah maju dalam dunia administrasi kenegaraan. Perundangan ini diharapkan menjadi instrumen utama negara dalam menjalankan fungsinya dengan publik.

Selain itu, UU ini juga menjadi senjata publik yang dapat menghindarkan segenap potensi kesewenang-wenangan kekuasaan. Namun, kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sendiri mengajukan rancangan tandingan yang isinya antara lain memisahkan antara kepentingan publik ... baca semuanya

Posted on 14:18 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , ,
Watch Indonesia! – Ein Selbstporträt

Watch Indonesia! – Ein Selbstporträt


Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 00:00 in Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , , , , , , , , , ,
Permintaan KPU Rp 47,9 Triliun Dipangkas

Permintaan KPU Rp 47,9 Triliun Dipangkas


Kedaulatan Rakyat, 09 Nopember 2007

Dana Pemilu Cukup 10 T

Anggaran untuk pelaksanaan Pemilu yang diajukan KPU sebesar Rp 47,9 triliun dipangkas habis. Setelah dilakukan pemeriksaan, dan perhitungan yang rasional, anggaran Pemilu bisa ditekan hingga menjadi Rp 10,4 triliun. Artinya terjadi pemangkasan sebesar Rp 39,3 triliun. Hal tersebut merupakan kesimpulan rapat khusus tentang pembahasan Pemangkasan Efisiensi Anggaran Pemilu 2009 yang dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta , Kamis (8/11). Hadir pada rapat tersebut antara lain, ... baca semuanya

Posted on 17:03 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , ,
Tak Ada Negara di Pasar Turi

Tak Ada Negara di Pasar Turi


Jawa Pos, 06 Nopember 2007

Oleh: EMHA AINUN NADJIB

Ada perbedaan mendasar dan sangat serius antara negara dan pemerintah. Tetapi di Indonesia, baik dalam pemahaman konstitusi maupun di alam pikiran para pejabat maupun umumnya rakyat, hal itu belum atau tidak dibedakan.

Ini bukan ilmu saya, melainkan „diwuruki“ Pipit Rukhiyat Kartawijaya, ahli pemilu (pemilihan umum) Indonesia yang sudah lebih dari 30 tahun tinggal di Jerman, sahabat yang menampung saya 23 tahun lalu ketika menggelandang di Berlin, Jerman. Anda bisa membeli bukunya ... baca semuanya

Posted on 22:45 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , , ,
Menanti Perlawanan Korupsi dari Dalam

Menanti Perlawanan Korupsi dari Dalam


Kompas, 31 Oktober 2007

Reformasi Birokrasi (2)

Sidik Pramono

Bisa dibayangkan bagaimana jika mantan Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan Andin H Taryoto dan juga Kepala Bagian Umum di Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Didi Sadili berani menolak “perintah” Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri untuk menghimpun dana nonbudgeter? Kalau saja ada keberanian menolak perintah yang menyimpang, pasti tidak akan terjadi saling lempar tudingan antara mantan Kepala Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hamdani Amin, mantan Sekretaris Jenderal Safder ... baca semuanya

Posted on 12:17 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , ,
Mampukah UU AP Menjadi Tumpuan Publik?

Mampukah UU AP Menjadi Tumpuan Publik?


Kedaulatan Rakyat, 25 Oktober 2007

oleh Ronny Sugian

LAYANAN yang diberikan oleh Pemerintah selama ini dirasa masih kurang memuaskan. Sebagian masyarakat beranggapan hal ini karena Pemerintah terkesan tidak siap menghadapi perubahan dari Era Orde Baru ke Era Reformasi yang sangat kental dengan nuansa otonomi daerah. Sebagian masyarakat lainnya menganggap bahwa Pemerintah memang tidak serius dalam melayani rakyatnya. Ini terbukti karena hampir-hampir tidak ada perbaikan dari tahun ke tahun. Lihat saja jalanan di kota-kota besar semakin padat dan ... baca semuanya

Posted on 14:05 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , , ,
KPU Jadi Eksekutor UU 260 Calon Anggota Ikuti Seleksi Tertulis

KPU Jadi Eksekutor UU 260 Calon Anggota Ikuti Seleksi Tertulis


Kompas, 16 Juli 2007

Jakarta, Kompas – Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum semestinya didudukkan sebagai eksekutor undang-undang. Lebih baik lagi jika KPU dibekali dengan UU Penyelenggara Pemilu dengan aturan yang detail.

Dengan demikian, KPU tak lagi harus menafsirkan setiap ketentuan, yang malahan bisa berujung pada tudingan penyelenggara pemilu itu „bermain“ demi kepentingan partai politik tertentu.

Direktur Indo Barometer M Qodari, Minggu (15/7) di Jakarta, menyebutkan, sekalipun ada UU Nomor 22 Tahun 2007 mengenai Penyelenggara ... baca semuanya

Posted on 14:26 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , , , , , ,
Batas Perolehan Suara Partai Indonesia Tak Lazim

Batas Perolehan Suara Partai Indonesia Tak Lazim


Radio Nederland Wereldomroep, 12 Juli 2007

Usulan angka batas minimum perolehan suara bagi partai peserta pemilu meningkat. Tadinya hanya dua persen untuk tahun 2004, lalu ada usulan untuk menaikkannya menjadi lima persen untuk pemilu tahun 2014. Tapi apakah hal tersebut lazim dilakukan di seluruh dunia? Apa yang mendasari Indonesia menaikkan batas minimum perolehan suara? Ikuti wawancara Radio Nederland Wereldomroep, dengan Pipit Kartawidjaja, pakar pemilu di Berlin yang telah menulis beberapa buku tentang pemilu:

Kacau

Pertama yang harus dibereskan adalah istilah batas angka ... baca semuanya

Posted on 15:12 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , ,
Daerah Pemilihan dan Persekongkolan Pemerintah – Parpol Besar

Daerah Pemilihan dan Persekongkolan Pemerintah – Parpol Besar


Suara Pembaruan, 17 Juni 2007

Pengantar

Meskipun pemerintah telah mengajukan draf paket Rancangan Undang-Undang (RUU) bidang Politik ke DPR, tetapi sampai saat ini belum juga dibahas. Pembahasan RUU itu diperkirakan tidak akan berjalan mulus karena adanya berbagai kepentingan partai politik (parpol). Masalah daerah pemilihan, merupakan salah satu materi RUU yang akan banyak diperdebatkan. Wartawan SP Alex Madji menuliskan laporan tentang hal itu.

SP/Alex Suban

Warga melihat dulu daftar partai dan calon legislatif sebelum masuk tempat pemungutan suara, di Jakarta, ... baca semuanya

Posted on 14:52 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , , , , , , ,
Perluas Kewenangan MK

Perluas Kewenangan MK


Suara Pembaruan, 17 April 2007

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) sebaiknya diberi kewenangan yang lebih luas, agar lembaga ini bisa juga menguji peraturan di bawah undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Hal itu perlu dimiliki MK karena banyak peraturan di bawah UU sekarang ini yang justru bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, MK juga bisa menguji putusan hakim yang bertentangan dengan HAM.

Demikian pendapat pakar ilmu hukum tata negara yang saat ini menjadi anggota Komisi ... baca semuanya

Posted on 15:29 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , , , , ,
UA-74856012-1