Arsip | Hukum & Tata Negara

Baru Merdeka 20 Persen

Baru Merdeka 20 Persen


Radar Kediri, 21 Agustus 2005

Cak Nun: Fatwa MUI Tak Mengikat

KEDIRI – Budayawan Emha Ainun Najib menilai bahwa fatwa sesat Ahmadiyah yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mempunyai kekuatan yang mengikat siapa pun. Hal ini diungkapkannya usai menjadi pembicara dalam acara ’Ngobrol Merdeka 60 Persen’ di Hotel Insumo Palace, kemarin.

„Sebenarnya perlu diperjelas, MUI itu lembaga Islam atau lembaga negara. Kalau lembaga Islam maka fatwa yang dikeluarkan tidak mengikat. Sedangkan jika menjadi lembaga negara maka MUI tidak bisa ... baca semuanya

Posted on 14:34 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Masyarakat & Agama, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , ,
Pemberantasan Korupsi Perlu Keterlibatan Rakyat

Pemberantasan Korupsi Perlu Keterlibatan Rakyat


Radio Nederland Wereldomroep, 10 Mei 2005

Pendirian Komisi Meningkatkan Korupsi Bukan Pendirian Komisi-Komisi

Wawancara Ranesi di Hilversum, 10 Mei 2005

Upaya memberantas korupsi tidak akan berhasil kalau terus didirikan pelbagai komisi-komisi anti korupsi. Jaminan keberhasilan pemberantasan korupsi adalah keterlibatan rakyat langsung dalam menyusun anggaran daerah. Pendirian komisi-komisi hanya akan memperbesar birokasi dan meningkatkan korupsi. Itulah satu-satunya butir yang ada dalam buku baru berjudul „Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung, Kasus Indonesia dan Studi Perbandingan,“ yang ditulis oleh Mulyana W. Kusumah ... baca semuanya

Posted on 23:13 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , , ,
Korupsi Bisa Diberantas Birokrasi

Korupsi Bisa Diberantas Birokrasi


Kedaulatan Rakyat, 06 Mei 2005

BANTUL (KR) – Walaupun persoalan korupsi tidak hanya dimonopoli birokrasi tetapi sudah merambah ke semua elemen, tetapi harus menjadi komitmen memberantasnya, yaitu berupaya menyejahterakan masyarakat. Di sisi lain, upaya itu bisa dilakukan dari lingkungan keluarga dahulu untuk tidak menambah jumlah pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), baru ke lingkungan yang lebih luas.

Saran itu mengemuka dalam sarasehan ‘Pilkada dan Prospek Pemberantasan Korupsi (Belajar Kepada Brazil)’ yang berlangsung Rabu (4/5) di gedung induk lantai ... baca semuanya

Posted on 12:03 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , , , ,
Hari Ini Sarasehan Pilkada

Hari Ini Sarasehan Pilkada


Kedaulatan Rakyat, 04 Mei 2005

Kenduri Rakyat Bantul Digelar di 3 Kecamatan

BANTUL (KR)-Sejumlah elemen masyarakat Bantul yang tergabung dalam HiPis Production yang merupakan divisi kreativitas dan pengembangan dari Himpunan Pemuda Islam (HiPis), menggelar ‘Kenduri Rakyat Bantul’ bersama Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) dan Kiai Kanjeng.

Acara itu sendiri yang didukung Kedaulatan Rakyat, digelar di 3 kota kecamatan, mulai 6 Mei di lapangan Hibrida Argomulyo Sedayu, 20 Mei di lapangan Mojo Donotirto Kretek dan terakhir 28 Mei di lapangan Petir ... baca semuanya

Posted on 12:28 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , , ,
SBYs Weihnachtsgeschenk undankbar empfangen

SBYs Weihnachtsgeschenk undankbar empfangen


Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman
Versi bahasa Inggris

 

Posted on 13:25 in demokrasi, Indonesia, Informasi dan Analisa, Hukum & Tata Negara, Tanah & Hak Masyarakat Adat, Papua, Publikasi
Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,
Gerechtigkeit für Osttimor

Gerechtigkeit für Osttimor


maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman dan Inggris

Posted on 03:44 in Studi dan Laporan bersama, Keadilan dan Hukum, Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Timor Leste, Timor Timur, Transitional Justice, Transitional Justice
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
Urteil des Verfassungsgerichts zur Teilung Papuas

Urteil des Verfassungsgerichts zur Teilung Papuas


maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris dan German

Posted on 15:30 in demokrasi, Indonesia, Informasi dan Analisa, Hukum & Tata Negara, Papua, Publikasi
Tags: , , , , , , , ,
Pemilu 2004 Masih Pemilu „Mudah-mudahan“

Pemilu 2004 Masih Pemilu „Mudah-mudahan“


Kompas, 16 Oktober 2004

Pipit Rochijat Kartawidjaja

Usai sudah Pemilihan Umum 2004 yang diakui paling kompleks itu. Yang tersisa kini adalah keharusan mengevaluasi pelaksanaan tiga kali pemilu itu. Salah satu aspek yang kerap luput adalah aspek teknis pemilu.

DARI sedikit orang yang tekun mencermatinya, muncul nama Pipit Rochijat Kartawidjaja, pendiri Watch Indonesia di Berlin. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mulyana Wira Kusumah, mengakui, pria Indonesia asli kelahiran Bandung, 30 Agustus 1949, yang sejak tahun 1971 sudah bermukim ... baca semuanya

Posted on 14:10 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , , , , , ,
Perlu Segera, Penataan Organisasi KPU

Perlu Segera, Penataan Organisasi KPU


Kompas, 02 Oktober 2004

Jakarta, Kompas - Penataan organisasi Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum harus dilakukan segera. Sebagai lembaga yang baru, perangkat KPU terhitung tambun dengan keberadaannya secara permanen sampai di tingkat kabupaten/kota. Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwas), Didik Supriyanto, kepada Kompas di Jakarta, Jumat (1/10) siang, menunjukkan beban yang terlalu besar jika organisasi permanen KPU sampai di tingkat kabupaten/kota, terutama menyangkut masalah anggaran. Sekalipun ditambah dengan tugas sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah secara langsung, menimbang beban ... baca semuanya

Posted on 14:33 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , , , ,
Indonesia six years after the fall of Suharto

Indonesia six years after the fall of Suharto


maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Inggris

Posted on 04:51 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Keadilan dan Hukum, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Informasi dan Analisa, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Transitional Justice
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,
UA-74856012-1