Arsip | Hukum & Tata Negara

Parliamentary Threshold dinilai Banyak Kekurangan

Parliamentary Threshold dinilai Banyak Kekurangan


Metro TV Election Channel / Polkam / Jum’at, 30 Januari 2009

Metrotvnews.com, Jakarta: Sidang kedua uji materiil Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 tentang parliamentary treshold akhirnya digelar, Kamis (29/1) kemarin. Sidang menghadirkan saksi ahli Pipit Rochijat Kartawidjaja. Menurut Pipit electoral treshold mempunyai banyak kekurangan.

Buat Pipit, sistem parlemantary treshold memiliki ambang batas yang berlebihan, sehingga terkesan menggelembungkan parpol besar serta mengancam parpol menengah. Pendapat tersebut ditentang kuasa hukum DPR Ferry Mursidan Baldan. Ferry menganggap bahwa sistem parlemantary treshold dilakukan ... baca semuanya

Posted on 17:18 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , ,
Diduga MK sudah punya putusan sebelum sidang ambang batas PT

Diduga MK sudah punya putusan sebelum sidang ambang batas PT


Batakpos-online.com, 21 Januari 2009

Mahkamah Konsitusi (MK) diduga telah memiliki  keputusan sebelum sidang diperkarakan, hal itu terkait gugatan ambang batas Parliamentary Threshold (PT) yang disidangkan Kamis (22/1).

Pernyataan itu disampaikan  Koordinator kerja uji materi PT, Ratna Esther Tobing usai sidang.
Menurut Ratna, pernyataan Ketua Hakim, Abdul Mukhtie Fajar yang mengatakan sebaiknya sidang dipercepat dan Anda dapat kembali bekerja untuk memperoleh suara lebih dari ambang batas PT 2,5 persen bak keputusan sebelum keputusan. “Pernyataan itu kan seperti memberitahu,  MK akan memutuskan ... baca semuanya

Posted on 22:42 in demokrasi, Pemilu & Partai Politik, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , , , , ,
Bleibt Mord an indonesischem Menschenrechtler Munir ungesühnt?

Bleibt Mord an indonesischem Menschenrechtler Munir ungesühnt?


Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.

Versi bahasa Jerman

Posted on 17:16 in Hak Asasi Manusia, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , ,
Der indonesische Staatsminister für Verwaltungsreform zu Gast

Der indonesische Staatsminister für Verwaltungsreform zu Gast


Maaf, halaman ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
Versi bahasa Jerman

Posted on 13:55 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , ,
Press release seminar „Reformasi Birokrasi di Indonesia“

Press release seminar „Reformasi Birokrasi di Indonesia“


Ikatan Ahli dan Sarjana Indonesia (IASI) di Jerman, 04 September 2008

Tempat : KJRI Hamburg – Jerman
Waktu : Sabtu 30 Agustus 2008, jam 14.00 – 18.00 waktu Jerman
Penyelenggara: Ikatan Ahli dan Sarjana Indonesia (IASI) di Jerman

Ikatan Ahli dan Sarjana Indonesia (IASI) di Jerman telah mengadakan seminar dengan tema reformasi birokrasi di Indonesia. Pembicara dalam seminar ini adalah Hok An, Pipit Rochiyat, empat pejabat dari Kementrian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan satu orang perwakilan dari Koalisi Masyarakat ... baca semuanya

Posted on 00:04 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , , , ,
Negara dan Pemerintah Harus Dipisah

Negara dan Pemerintah Harus Dipisah


Jurnal Nasional, 01 Juli 2008

by : Arjuna Al Ichsan

TIDAK jelasnya perbedaan antara administratur negara dan pemerintah di Indonesia dinilai turut menyumbang rendahnya kualitas pelayanan publik. Di negara maju seperti Jerman, telah mengatur tegas antara administratur negara dan pemerintah berikut dengan tugas, fungsi, hak, dan kewajibannya.

Hasilnya, tugas-tugas negara sebagai pelaksanaan amanah undang-undang dapat dilaksanakan secara baik dan optimal meski pemerintahannya mengalami berbagai periode pergantian kekuasaan.

Mantan Presiden Komisaris Komite Independen Pemantau Pemilu Eropa Pipit R Kartawidjaya dalam ... baca semuanya

Posted on 15:38 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , ,
RUU Administrasi Pemerintahan Lamban

RUU Administrasi Pemerintahan Lamban


Media Indonesia, 01 Juli 2008

LAMBANNYA pengajuan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pemerintahan diduga karena Presiden khawatir kehilangan kewenangan kalau RUU itu disahkan. Presidium Indonesia Watch di Jerman Pipit R Kartawidjaya mengatakan itu pada diskusi di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta, kemarin. Pipit mengatakan di negara-negara maju sudah dilakukan reformasi birokrasi dengan memisahkan pemerintahan dari kekuasaan pejabat politik. (KN/P-4)

Posted on 15:31 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , ,
LSM Siap Ajukan RUU AP Tandingan

LSM Siap Ajukan RUU AP Tandingan


Sinar Harapan, 01 Juli 2008

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0807/01/pol02.html

Substansi Kekuasaan Masih Rancu dengan Pemerintahan

Jakarta – Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (AP) yang kini tengah diajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan langkah maju dalam dunia administrasi kenegaraan. Perundangan ini diharapkan menjadi instrumen utama negara dalam menjalankan fungsinya dengan publik.

Selain itu, UU ini juga menjadi senjata publik yang dapat menghindarkan segenap potensi kesewenang-wenangan kekuasaan. Namun, kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sendiri mengajukan rancangan tandingan yang isinya antara lain memisahkan antara kepentingan publik ... baca semuanya

Posted on 14:18 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , ,
Tak Ada Negara di Pasar Turi

Tak Ada Negara di Pasar Turi


Jawa Pos, 06 Nopember 2007

Oleh: EMHA AINUN NADJIB

Ada perbedaan mendasar dan sangat serius antara negara dan pemerintah. Tetapi di Indonesia, baik dalam pemahaman konstitusi maupun di alam pikiran para pejabat maupun umumnya rakyat, hal itu belum atau tidak dibedakan.

Ini bukan ilmu saya, melainkan „diwuruki“ Pipit Rukhiyat Kartawijaya, ahli pemilu (pemilihan umum) Indonesia yang sudah lebih dari 30 tahun tinggal di Jerman, sahabat yang menampung saya 23 tahun lalu ketika menggelandang di Berlin, Jerman. Anda bisa membeli bukunya ... baca semuanya

Posted on 22:45 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , , , ,
Menanti Perlawanan Korupsi dari Dalam

Menanti Perlawanan Korupsi dari Dalam


Kompas, 31 Oktober 2007

Reformasi Birokrasi (2)

Sidik Pramono

Bisa dibayangkan bagaimana jika mantan Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan Andin H Taryoto dan juga Kepala Bagian Umum di Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Didi Sadili berani menolak “perintah” Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri untuk menghimpun dana nonbudgeter? Kalau saja ada keberanian menolak perintah yang menyimpang, pasti tidak akan terjadi saling lempar tudingan antara mantan Kepala Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hamdani Amin, mantan Sekretaris Jenderal Safder ... baca semuanya

Posted on 12:17 in demokrasi, Indonesia, Hukum & Tata Negara, Publikasi, Watch Indonesia! dalam Media
Tags: , , ,
UA-74856012-1