Daftar isi:
Dari Aktivitas NGO
Acara dan Pertemuan
Kerja Pers dan PelobianDari Aktivitas NGO
Acara dan Pertemuan
“Agenda
21: Pengalaman dan Perspektif Indonesia dan Filipina”, Acara Diskusi di
Universitas Humboldt
Berlin, 12 November 2001
Pada tanggal 12 November organisasi Asienhaus bekerjasama dengan Fakultas Studi Asia dan Afrika dari Universitas Humboldt dan Watch Indonesia! menyelenggarakan acara diskusi politiknya yang pertama dengan tema: Pengalaman dengan Agenda 21 di Indonesia dan Filipina.
Nur Hidayati dari WALHI di Jakarta berbicara tentang sejumlah permasalahan ekonomi di Indonesia yang berlatar belakang situasi dan perkembangan politik negara. Menurutnya, sementara ini Indonesia sedang berkonfrontasi dengan berbagai permasalahan elementar, dan perealisasian strategi di sektor ekonomi dan sektor lingkungan hidup yang berkelanjutan "terlihat masih jauh" dari kenyataan.
Wakil Ketua Pergerakan Pembangunan Kembali Pedesaan di Filipina (PPRM) dari Manila yang juga salah seorang pendiri Dewan Filipina untuk Pembangunan Berkelanjutan Isagani R. Serrano, menyesalkan minimalnya perubahan positif yang terjadi di negaranya semenjak konperensi global mengenai lingkungan hidup pertama yang diadakan di Rio tahun 1992. Filipina dalam „strategi berkelanjutan“-nya diantaranya mengutamakan upaya penganggulangan kemiskinan. Hal ini sangat sulit dipenuhi karena tingginya tingkat kemiskinan yang dalam 10 tahun terakhir telah meningkat secara drastis. Baik Filipina maupun Indonesia menunggu konferensi mendatang di Johannesburg tahun 2002 dengan pandangan pesimis.
Kedua pembicara banyak menjelaskan
berbagai kesulitan dan rintangan yang dihadapi, namun ketika berbicara
mengenai usulan solusi mereka hanya menyebut "some kind of action", tanpa
ada bentuk yang konkret. Mungkin hal ini juga disebabkan oleh judul tema
acara itu terlampau luas maknanya.
Kerja Pers dan Pelobian
Pengenalan Konsep Publikasi Missio "Timor Timur – Jalan Berliku Menuju State Building", Akademi Katolik di Berlin, 7 November 2001
Seri publikasinya lembaga misionaris internasional Missio di Aachen yang berjudul „Hak Asasi Manusia“ berisi berbagai macam tulisan, diantaranya tulisan mengenai studi regional, studi tematis dan laporan hasil seminar. Tujuan daripadanya adalah memperkenalkan situasi HAM di berbagai negara Afrika, Asia dan Oceania sehingga bisa membantu jaringan kerja NGO setempat maupun NGO yang bekerja mengenai negara-negara tersebut, maupun kerja pelobian dengan pemuka lembaga agama (gereja) dan politisi di Jerman.
Pada tanggal 7 November lalu, Akademi Katolik di Berlin memperkenalkan sebuah publikasi tentang Timor Timur. Pada kesempatan tersebut Dr. George Evers, yang sudah lama bergelut dengan permasalahan konflik di Timor Timur memberikan latarbelakang dan gambaran situasi aktual negara tersebut. Dalam penjelasannya mengenai keadaan aktual perhatiannya tertuju pada proses „state building“ negara Timor Timur sehingga laporan ini memperlengkap pustaka yang ada secara berarti. Namun, laporan yang dimaksudkan untuk menjadi laporan tentang keadaan hak asasi manusia di Timor Timur itu sayangnya masih terlalu sedikit membahas pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan hak asasi manusia.
Buletin Missio (36 halaman)
dapat anda dapatkan secara cuma-cuma di Missio, PO box 101248, Aachen 52012,
Jerman, Order number 600 204 atau di Watch Indonesia! (tambah biaya porto).
Publikasi elektronis masih
berada dalam persiapan : http://www.missio.de
Peringatan Pimpinan Gereja akan Kemungkinan Pecahnya Lagi Kerusuhan di Maluku Utara, Pernyataan Sikap Evangelisches Missionwerk Jerman bagian Barat Daya, 9 November 2001
Sebelum menghadiri sinoda Evangelisches Missionwerk (Lembaga Misionaris Kristen Protestan) di Jerman bagian Barat Daya Pimpinan Gereja Halmahera Rev. Augustinus Aesh memperingatkan akan kemungkinan meletusnya lagi perang saudara di Maluku Utara, di mana dua tahun lalu terjadi adu kekerasan antara penghuni asli dan pendatang yang bermula dengan konflik perebutan hak milik tanah. Kini ditakutkan, konflik semacam itu akan pecah lagi dikarenakan oleh penunjukkan Abdul Gafur sebagai gubernur Maluku Utara bulan Juli lalu. „Suatu konsiliasi hanya mungkin terbentuk, jika orang yang menempati posisi kegubenuran adalah sesorang yang dipilih secara demokratis“, ujar Aesh.
Masalah serius lainnya adalah upaya pemulangan para pengungsi. Perang telah memilah kelompok masyarakat yang dulu rukun menjalani kehidupan antar agama. Untuk menanggulangi keadaan ini sekarang sangat dibutuhkan orang-orang yang dapat memimpin usaha rekonsiliasi. Sehubungan dengannya Evangelisches Missionwerk di Jerman bagian Barat Daya merencanakan sebuah program pelatihan mengenai hal konsiliasi dan mediasi. Training ini diperuntukkan pula bagi pastor-pastor di Halmahera. Tim yang terdiri dari pakar asal Jerman dan Indonesia berencana memulai kerjanya melaksanakan training mulitplier tahun depan.
http://www.ems-online.org/_texte/aktuell/AktPMHalmahera11-01.htm
Pernyataan Sikap Beberapa NGO Jerman Sehubungan Penculikan dan Pembunuhan Terhadap Theys Eluay
Beberapa NGO di Jerman menunjukkan rasa prihatin dan marahnya atas peristiwa penculikan dan pembunuhan Theys Eluay. Koresponden organisasi Jerman Gesellschaft fuer bedrohte Voelker (Masyarakat untuk Rakyat Tertindas; GfbV) untuk regional Asia, Ulrich Delius, mengemukakan pernyataan sikap dari organisasi yang diwakilinya. GfbV menuntut "klarifikasi tanpa batas peristiwa pembunuhan bermotif politik oleh pakar independen internasional serta penjatuhan hukuman kepada semua pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut". Koordinator Jaringan Kerja Papua Siegfried Zöllner, menghimbau organisasi-organisasi lainnya untuk mengemukakan secara tertulis kepada pemerintah Jerman tentang perlunya menunjukkan sikap tegas pada pemerintah Indonesia sehubungan dengan „penyelidikan kasus secara independen dan transparen“ dan pemberian hukuman kepada dalang dan pelaku peristiwa tersebut. Demikian pula NGO amnesty international meminta dengan sangat agar pemerintah Indonesia mengambil langkah secepatnya dalam mengusahakan „penyelidikan yang terpercaya dan independen“. amnesty international juga menyatakan rasa keprihatinannya yang sangat terhadap situasi kemanusiaan keseluruhan di Papua yang semakin memburuk.
Theys Eluay diculik dalam perjalanan pulangnya pada malam hari tanggal 10 November 2001, dan ditemukan mati di dekat perbatasan Papua menuju Papua Neugenia keesokan harinya. Sebelum waktu kejadian ia menghadiri sebuah pertemuan dengan beberapa anggota KOPASSUS. Hubungannya yang dianggap dekat dengan tentara Indonesia membuat curiga pengikut baik gerakan bersenjata OPM maupun gerakan pro-kemerdekaan Papua. Di waktu lalu, semasa Theys Eluay masih menjabat anggota DPRD, ia turut memperjuangkan hal integrasi Irian ke Indonesia, namun beberapa tahun terakhir haluan politiknya berganti arah dan menjadikannya seorang pejuang kemerdekaan Papua. Bulan Mei tahun 2000 Theys dipilih menjadi Ketua Presidium Dewan Papua di mana dia memperjuangkan hak otonomi Papua melalui cara damai. Undang-undang khusus otonomi yang baru saja ditetapkan bulan November 2001 olehnya ditolak, bahkan sebaliknya, ia menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk mengadakan perundingan lanjutan mengenai masa depan Papua. Akibat aktivitas politiknya itu, ia dituduh telah „menyebarkan rasa benci terhadap pemerintah RI“ yang membuatnya berulang kali ditahanan untuk waktu singkat.
http://www.gfbv.de/presse/papua.htm
http://www.vemission.org/west_papua_netzwerk/nachrichten/nachrichten2000/art01-11-19E-Info72.rtf
http://www.web.amnesty.org/ai.nsf/Index/ASA210522001?OpenDocument&of=COUNTRIES\INDONESIA
Kunjungan Msgr. Dr. Ignatius Suharyo dan Romo Ignatius Ismartono SJ ke Jerman, 25 November – 2 Desember 2001
Dalam rangka memenuhi undangan
dari Justitia et Pax Jerman, Uskup dari Keuskupan Agung Semarang Msgr.
Dr. Ignatius Suharyo dan Romo Ignatius Ismartono SJ dari tanggal 25 November
2001 s/d 2 Desember 2001 berkunjung ke Jerman. Kedua rohaniwan Katolik
tersebut adalah anggota Komisi untuk Dialog Antar Agama dari Konperensi
Waligereja Indonesia (KWI). Uskup Suharyo menempati posisi Sekretaris Jenderal
dan Romo Ismartono Sekretaris Eksekutif. Selain itu, Romo Ismartono memimpin
Jawatan Krisis dan Perdamaian dari Konperensi Waligereja Indonesia. Didalam
ceramahnya, Uskup Suharyo dan Romo Ismartono mengangkat tema „Dialog antar
agama dan perdamaian“ yang berisi pula jawaban mereka akan makalah "Rusaknya
Karya Cipta Tuhan”.
Keduanya bertukar pikiran
dengan Uskup Jerman dan wakil Misereor, sebuah Badan Bantuan Katolik Jerman.
Walaupun kunjungannya sudah sangat padat oleh acara, mereka juga menyempatkan
diri untuk menghadiri pertemuan dengan beberapa politisi Jerman yang kesemuanya
dihadiri oleh Watch Indonesia! yang memberikan bantuan penerjemahan
Pembicaraan politik berlangsung dengan wakil-wakil dari Kementrian Jerman untuk Kerjasama Ekonomi, Komisi HAM Parlemen Jerman, Kelompok Kerja HAM dan Politik Luar Negeri dari Partai Kristen Demokrat Jerman (CDU) demikian pula dengan sekretaris negara di Kementrian Luar Negeri Jerman, Chrobog, dan anggota parlemen Klose dari Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD). Dalam kata pengantar yang berjudul "Rusaknya Karya Cipta Tuhan" para tamu menggambarkan situasi Indonesia secara terperinci: perpecahan masyarakat sipil yang selama era Suharto tidak dapat mengembangkan identitas kenegaraan bersama, instrumentalisasi perbedaan agama dan etnis untuk tujuan politis dan ekonomis, kebobrokan sektor ekonomi, sistem hukum yang tidak adil dan tidak berkembang, maraknya cara-cara kekerasan gaya militerisme sebagai metode penanganan permasalahan, ketiadaan keadilan sosial dan perusakan linkungan hidup. Namun sebagai gembala umat katolik mereka merasa terpanggil untuk bersama-sama dengan umat beragama lainnya yang beritikad baik untuk memberikan harapan kepada manusia. Permulaan usaha tersebut ditujukan pada masyarakat lapisan bawah, karena berkeyakinan, bahwa rakyat miskinlah yang akan menjadi tiang-tiang penopang suatu tatanan masyarakat sipil.
Penggambaran situasi Indonesia yang begitu parah menimbulkan reaksi yang berbeda-beda. Terutama data-data sejarah penghancuran gereja secara tidak sengaja telah meninggalkan kesan pada beberapa pendengar tentang meningkatnya pengejaran dan diskriminasi umat kristiani. Hal ini tetap terjadi, walaupun kedua pembicara menegaskan pandangannya, bahwa penyebab konflik antara umat kristiani dan kaum muslim tidak dapat ditemukan dalam perbedaan agama. Selama pembicaraan tentang politik dilangsungkan semua pihak menyadari perlunya dialog dan pertukaran informasi yang lebih sering. Mitra bicara Jerman berulang kali menekankan pentingnya pertukaran informasi secara langsung dengan orang Indonesia. Sementara pihak Indonesia pun menghimbau pada pihak Jerman agar menyatakan sikapnya yang tidak menyetujui cara kekerasan dan praktek korupsi secara terbuka.
Salah satu tema pokok yang dibicarakan adalah hal radikalisasi Islam di Indonesia setelah peristiwa 11 September. Uskup Suharyo dan Romo Ismartono dapat menenangkan kekuatiran orang tentang kehadiran kelompok ekstremis Islam di Indonesia. Dengan cara memelihara dialog antar agama diharapkan nilai-nilai kebersamaan yang universal dapat ditemukan. Sehubungan dengan itu, Uskup Suharyo dan Romo Ismartono mengangkat tema „perdamaian“, walaupun begitu kata „konsiliasi“ sendiri oleh beberapa kelompok Islam ditanggapi dengan perasaan kurang senang. Ketika ditanya tentang „Sharia“, para tamu menjelaskannya sebagai „jalan menuju Tuhan“. Kemudian mereka mengutarakan ketidaksetujuannya dengan implementasi Sharia yang tidak seusai dengan keuniversalan hak asasi manusia. Dalam pembicaraan dengan anggota parlamen Jerman mengenai tema „Indonesia-Sebuah Model Islam ´sekuler´“?“ disebutkan tentang kemungkinan dialog dengan pemuka dan wakil-wakil agama lainnya. Peserta diskusi orang Jerman selalu menanyakan akan perubahan peranan orang Kristen di Indonesia, sementara para tamu lebih menunjukkan perhatiannya terhadap pembicaraan mengenai etika kekristenen dan sospol. Pembicaraan akademis mengenai politik Asia yang dilangsungkan di meja bundarnya Deutsche Gesellschaft für Internationale Politik (Masyarakat Jerman untuk Politik Internasional) membuka kemungkinan untuk memperdalam pengetahuan tentang harapan Indonesia serta perspektif internasional.
Akhir kunjungan Uskup Suharyo
dan Romo Ismartono ke Jerman ditandai dengan penyelanggaraan misa agung
pada tanggal 2 Desember 2001 di gereja Kaiserdom, Aachen, yang dipimpin
oleh Uskup Mussinghoff dan Uskup Suharyo. Setelahnya, koordinator acara
Dr. Daniel Bogner dari Justitia et Pax menemani mereka dalam perjalanan
ke Brusel untuk menghadiri pembicaraan politik berikutnya.
"Mengenai Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia - Kebebasan Beragama dan Kekerasan", Forum Politik Luar Negeri Akademi Katolik di Berlin, 28 November 2001
Dalam Forum Politik Luar Negeri di Akademi Katolik Berlin perhatian khususnya diarahkan pada makalah yang dibawakan oleh mantan penasihat Indonesia untuk Misereor Dr. Theodor Kampschulte. Dari isi makalahnya yang berjudul „Mengenai Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia - Kebebasan Beragama dan Kekerasan" secara jelas terlihat perhatiannya yang lebih besar terhadap situasi umat kristiani dibandingkan situasi umat beragama lainnya. Perhatian yang diberikan pada Islam hanyalah terbatas sebagai agama yang dianut mayoritas rakyat Indonesia, yang besar pengaruhnya kehidupan sehari-hari.
Pembawa makalah memaparkan sejumlah besar pelanggaran HAM dan berbagai bentuk diskriminasi dimana korbannya adalah umat kristiani, umpamanya rintangan yang dihadapai dalam pembangunan gereja. Penulis juga memaparkan tentang perusakan gereja-gereja yang khususnya semenjak meletusnya aksi kekerasan di Maluku Utara jumlahnya naik dengan pesatnya. Tetapi pembawa makalah juga menyebutkan jumlah perusakan mesjid-mesjid di Maluku yang lebih banyak lagi.
Uskup Suharyo (lihat artikel sebelumnya) yang bersama-sama dengan Romo Ismartono, Prof. Johannes Mueller dan Dr. Daniel Bogner turut mengikuti acara tersebut, membenarkan berbagai fakta yang disebutkan oleh Dr. Kampschulte. Setelahnya, Uskup Suharyo membagi pengalaman kerjanya serta membicarakan dengan peserta forum yang sebagiannya adalah anggota parlamen Jerman, tentang kemungkinan mereka untuk ikut memberikan pengaruh.
Pada saat berlangsungnya diskusi, Alex Flor dari Watch Indonesia! mengutarakan pendapatnya tentang makalah Dr. Kampschulte. Menurutnya, fakta-fakta yang disebutkan adalah benar, namun tidak boleh terburu-buru mengintepretasikannya dari sudut pandang agamawi. Pada umumnya orang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia bukanlah dikarenakan oleh agama yang dianut, melainkan karena meningkatnya budaya kekerasan antar kelompok dalam masyarakat transisi pasca era Soeharto. Begitupun banyak sekali orang muslim di Aceh adalah korban eskalasi kekerasan. Begitu pula rintangan yang dihadapi umat kristiani pada tahun 80-an untuk menempati posisi penting dalam politik dan militer itu bukanlah disebabkan oleh agama. Penarikan mundur mentri-mentri kristiani dari kabinet yang dilakukan oleh Soeharto dulu itu tiada lain adalah cerminan maksud Soeharto untuk meninggalkan kurs politik ekonomi yang pro barat. Didalam badan militerpun, penarikan mundur sejumlah panglima tinggi beragama Kristen telah melemahkan pengaruh mantan Menhankam dan kemudian Kepala BAKIN Benny Moerdani, yang konsepnya tidak sesuai lagi dengan keinginan Soeharto.
Buletin Missio (36 halaman)
dapat anda dapatkan secara cuma-cuma di Missio, PO box 101248, Aachen 52012,
Jerman, Order number 600 204 atau di Watch Indonesia! (tambah biaya porto).
Publikasi elektronis masih
berada dalam persiapan : http://www.missio.de
Politik Investasi Gaya Baru Bank Belanda untuk Pelestarian Hutan Tropis
Tiga dari empat bank utama Belanda - ABN AMRO Bank, Rabo Bank dan Fortis Bank - telah sepakat untuk menghentikan bantuan finansialnya untuk proyek perkebunan kelapa sawit karena terbukti turut merusak habitat hutan tropis. Keputusan ini adalah hasil daripada kampanye gabungan beberapa organisasi lingkungan hidup, seperti: Sawit Watch Indonesia, Milieudefensie dan Greenpeace Belanda yang menyerukan kreditor Belanda agar dalam keputusan memberikan pinjaman dana di sektor perkebunan kelapa sawit kriteria-kriteria pelestarian linkungan hidup mesti diperhatikan dan dipatuhi. Bank-bank tersebut sepakat membuat keputusan pembagian kredit yang bergantung pada pemenuhan kriteria yang diajukan oleh empat NGO, yang berbunyi: tidak ada pembakaran hutan, tidak ada penebangan pohon di hutan-hutan tropis, mengindahkan hak-hak rakyat asli setempat, dan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia serta konvensi-konvensi internasional yang relevan. Dari keempat bank-bank tersebut, adalah bank ABN AMRO yang paling banyak melakukan perubahan dan tambahan dalam buku pedomannya. Isi pedoman baru tersebut tidak hanya berlaku untuk perkebunan kelapa sawit, namun juga berlaku untuk sektor perhutanan, industri kertas dan selulosa, dan sektor pertambangan termasuk didalamnya produksi minyak dan gas. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor tersebut kini harus berpegang teguh pada ketentuan nilai-nilai standar lingkungan hidup, jika tidak ingin ambil risiko kerugian ekonomi yang sangat tinggi, ujar pembicara dari ABN AMRO. Untuk menghindari penyalahgunaan dana, ABN AMRO menolak memberikan bantuan finansial kepada proyek-proyek yang berada diatas tanah yang baru digarap lima tahun terakhir ini. Untuk hal yang sama Rabo Bank menetapkan batas waktu lebih pendek, yaitu tiga tahun. Pengecualian dikenakan pada proyek plantase kayu yang diolah secara berkelanjutan dan disertifikasi oleh Forest Stewardship Council (FSC), atau yang termasuk dalam program pengelolaan kehutanan negara.
Hanya dalam kurun waktu satu tahun (1997-1998) seluas 10 juta ha hutan di Indonesia habis terbakar dan berdampak sangat negativ pada kesehatan rakyat setempat. Sementara ini beberapa organisasi lingkungan hidup di Eropa, seperti Swiss, Inggris dan Jerman berupaya untuk memberi tekanan kepada para investor dan importir yang bekerja di sektor perkayuan dan perkebunan.
http://www.focusonfinance.org/Dutchbanks2.htm
Indonesia / Timor Timur dalam politik Jerman dan Uni Eropa
Informasi Pers Departemen Luar Negeri Jerman: Kunjungan Gerd Poppe ke Indonesia, 21 November 2001
Dari tanggal 19 - 21 November Komisaris HAM di Departemen Luar Negeri Jerman, Gerd Poppe, berkunjung ke Indonesia. Dalam kunjungannya itu Gerd Poppe berbicara dengan wakil-wakil negara RI, seperti Mentri Kehakiman, Mentri Sosial, Jaksa Agung dan dengan Komnas HAM. Para Jendral TNI dan Polri merupakan mitra bicara selanjutnya. Gerd Poppe juga turut menghadiri pertemuan dengan beberapa NGO, seperti: Kontras, LBH, Infid, HuMa, Elsham dan SIRA.
Pokok pembicaraannya berisi tentang pembentukan pengadilan HAM di Indonesia serta kerjasama antara Indonesia dengan UNTAET dalam membentuk pengadilan HAM di Dili, Timor Timur. Tema selanjutnya adalah situasi pengungsi dan korban pengusiran, seperti juga berbagai bentuk pelanggaran HAM, diantaranya di Aceh dan Papua Barat. Di Jakarta, Gerd Poppe juga bertemu dengan Ketua Penuntut Umum di Pengadilan HAM di Dili, Timor Timur, Monteiro, "dan mengutarakan harapannya akan keberhasilan jalan yang ditempuh dalam menyelidiki kejahatan kemanusiaan itu ".
Sehubungan dengan peristiwa pembunuhan Theys Eluay di Papua Barat, Poppe atas nama pemerintahan Jerman menyampaikan "Seruan pemerintah Jerman kepada Jaksa Agung Indonesia agar latar belakang pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua Theys Eluay [...] secepatnya dijelaskan serta pelakunya diadili“. Poppe menegaskan, perang melawan terorisme setelah peristiwa 11 September tidak boleh menjadi dalih atas pelanggaran hak asasi manusia".
Informasi Pers Kementrian Jerman Untuk Kerjasama Ekonomi (BMZ): Kerjasama Jerman - Indonesia: Kesinambungan di Masa Sulit, 22 November 2001
Jerman telah memutuskan untuk memberikan bantuan dana kepada Indonesia sebesar 60 juta DM untuk tahun 2001. Penyaluran dana tersebut ditujukan pada penguatan sektor kesehatan dan sektor pendidikan, dan pula mendukung reformasi di sektor ekonomi dan administrasi. Melalui keputusan kerja sama tersebut, Jerman bertujuan menolong Indonesia dalam upaya menanggulangi angka kemiskinan secara drastis yang semenjak krisis moneter naik lagi. Selain itu pemerintah Jerman ingin memberikan kontribusinya bagi perdamaian di Indonesia yang kaya konflik ini. Kerjasama dalam upaya pengembangan ekonomi dan sosial diharapkan membantu Indonesia untuk menemukan keseimbangan realistis antara permintaan otonomi daerah di satu pihak dan perlindungan integrasi nasional di pihak lainnya. Pihak Jerman memberikan bantuan saran dalam memeriksa peraturan-peraturan tentang peralihan wewenang dan tugas ke tingkat daerah serta membantu daerah dalam menerapkan kompetensi baru itu secara benar.
http://www.bmz.de/presse/142_2001.html
Pernyataan Sikap Kepresidenan Uni Eropa Sehubungan Penculikan dan Pembunuhan Terhadap Theys Eluay, 13 November 2001
Dalam laporan persnya tanggal 13 November 2001 Dewan Kepresidenan Uni Eropa di Belgia mengatasnamakan negara-negara anggota UE dalam mengutarakan "keprihatinannya yang mendalam" terhadap peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap Ketua Presidium Dewan Papua Theys Eluay pada tanggal 11 November 2001 di Muara Tami. Dewan Kepresidenan Uni Eropa menyerukan pada pemerintah Indonesia untuk menyelidiki latar belakang kejadian tersebut dan dengan secepatnya mengadili pelakunya. Selanjutnya UE berharap, "peristiwa tragis" ini tidak diikuti dengan bertambahnya ketegangan dan adu kekerasan, sehingga upaya implementasi daripada UU Otonomi Daerah baru tetap bertujuan membangun kesejahteraan rakyat Papua/Irian Jaya.
http://ue.eu.int/Newsroom/LoadDoc.cfm?MAX=1&DOC=!!!&BID=73&DID=68472&GRP=3955&LANG=1
Publikasi dan Laporan
Laporan Tahunan U.S.-State Department: "International Religious Freedom Report", Indonesia, 26.Oktober 2001
Laporan tahunan U.S.-State Department ini mengulas hal kebebasan beragama di Indonesia sebelum terjadinya peristiwa 11 September. Didalamnya Indonesia dikategorikan sebagai negara Islam yang kurang menyadari keberadaan "the problem of discrimination against, or persecution of, minority or nonapproved religions" (masalah diskriminasi dan persekusi terhadap minoritas atau agama yang tidak/belum diresmikan). Pendapat ini diperkuat oleh pandangan bahwa kelompok agama minoritas tidak bisa melihat keberadaan aparat negara (pemerintah, hukum, polisi dan militer) sebagai jaminan akan keselamatan mereka; malah mereka sering menjadi korban kesewenang-wenangan instansi negara.
Pernyataan-pernyataan seperti itu memberikan kesan seakan-akan Indonesia telah usai menjalani proses demokrasi. Laporan mengulas beberapa konflik agama (terutama Maluku) dimana institusi pemerintahan terbukti ikut bersalah. Sementara itu, laporan sendiri kurang memberi perhatian terhadap kenyataan, bahwa konflik seringkali didalangi oleh pihak ketiga dan adalah cerminan keseluruhan permasalahan dan kelemahan proses transformasi di semua tingkatan hidup di Indonesia.
Kebebasan beragama adalah hak asasi. Dan karena itu, upaya pemerintah Amerika untuk memajukan hal ini melalui dukungannya pada kelompok-kelompok elit dan institusi-institusi Indonesia, baik itu milik negara atau swasta, patut dipuji. Laporan sendiri dalam bab terakhirnya juga tidak segan-segan mengutarakan pujiannya atas kebijakan politik AS. Meskipun demikian, tema „Kebebasan Beragama“ kurang tepat dan tidak berguna jika dibicarakan secara terpisah dan subyektif pro-Kristen. Laporan ini nihil pandangan kritis terhadap politik negaranya sendiri (AS), khususnya di sektor militer. Bahkan maksud untuk menjalin kembali hubungan baik antara militer AS dan Indonesia, yang terakhir-akhir ini sering dibicarakan dan juga disebutkan dalam laporan ini, membuat pembaca menilai laporan ini dengan ironis sebagaimana karikatur. Jelas sekali, tema kebebasan beragama adalah tidak tepat untuk diteliti dari sudut pandang demokratisasi dan perang kekuasaan antara kelompok elit, apalagi tema ini erat sekali berhubungan dengan pengaruh kekuasaan aparat negara. Upaya untuk menanggulangi konflik berkedok agamawi tidak akan berhasil jika kedok sebenarnya tidak diungkap. Hal ini semakin sia-sia saja, jika politik Amerika di bidang lain (sektor militer, umpamanya) berlawanan arah dengan upaya mereka mendukung perdamaian, pembentukan negara hukum dan masyarakat pluralis.
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2001/index.cfm?docid=5686
| Zurück zur Hauptseite | Watch Indonesia! e.V. | Back to Mainpage |