Daftar Isi:
Acara dan Pertemuan :
Acara dan Pertemuan
Persekusi
umat Kristen? Analisa dari Asia dan Afrika
Konperensi akademis tanggal
14 - 15 September 2001 di Berlin yang diselenggarakan oleh Akademi Katolik
di Berlin dan Badan kerja HAM dari organisasi Missio e.V.
Pelanggaran HAM banyak terjadi
di berbagai negara dan di beberapa negara diantaranya umat kristiani telah
menjadi korban. Hampir bisa dipastikan, bahwa situasi umat kristiani yang
demikian telah menggerakan lembaga bantuan kristen untuk membahas permasalahan
tersebut dan meningkatkan usaha mereka dalam menjaga keaman saudara-saudari
kristiani di seluruh dunia. Namun apakah penggunaan termini "Persekusi
umat Kristen" sepenuhnya dapat dibenarkan, jika dalam kenyataannya (juga
ada) orang kristen yang menjadi korban? Dan bukankah penggunaan termini
tersebut juga mengandung bahaya polarisasi dengan Islam, yang disebabkan
karena umat kristiani sering menjadi korban di daerah dimana sebagian besar
pelakunya - terkecuali di Cina dan berbagai daerah lainnya - adalah beragama
Islam? Penyelenggara konperensi menyadari betapa peka pertanyaan tersebut,
apa lagi acara ini dilangsungkan hanya tiga hari setelah peristiwa penyerangan
terhadap World Trade Center terjadi, disaat seluruh dunia sedang hangat-hangatnya
berbicara dan mempertanyakan kemungkinan bahwa teori Huntington dalam "Clash
of Civilizations" akan menjadi ancaman yang nyata.
Ketua organisasi sosial
Missio, Dr. Hermann Schalueck, menaruh perhatian yang besar terhadap pertanyaan-pertanyaan
tersebut di dalam pidato pembukaannya. Diakuinya, pembubuhan tanda tanya
dibelakang judul acara adalah sengaja. Walaupun dan bahkan justru karena
ada kejadian tanggal 11 September itu diskusi dan konperensi tetap dilangsungkan
pada waktu yang telah direncanakan.
Menyusul setelahnya beberapa
pembacaan makalah yang meliput keadaan "Kebebasan Beragama - antara Tuntutan
dan Realitas" di banyak negara oleh Prof.Dr.Johannes Mueller dari Sekolah
Tinggi Filsafat Jesuit. Dr. Heiner Geissler, anggota komisi HAM dari parlemen
Jerman mengemukakan pernyataan sikapnya. Setelahnya dibawakan beberapa
laporan hasil penelaahan kehidupan beragama di Indonesia, Malaysia, Pakistan
dan di berbagai negara Asia dan Afrika.
Sehubungan dengan Indonesia,
Dr. Theodor Kampschulte, mantan penasihat Misereor untuk Indonesia, memberitakan
tentang pembakaran dan aksi pengeboman gereja-gereja pada malam Natal tahun
2000 dan berbagai kejadian serupa - pada pokoknya adalah kejadian di pulau
Jawa dan Sumatra. Konflik berdarah antara umat kristiani dan muslim yang
terjadi di Maluku hanyalah disinggung sekilas. Sangat disayangkan, bahwa
isi makalah tersebut dan begitu pula makalah lainnya justru menjadi bukti,
betapa mudahnya tema "Persekusi umat Kristen"- tidak peduli adanya tanda
tanya di akhir kalimat - mengacu kepada persepsi sempit terhadap masalah
yang sesungguhnya adalah sangat kompleks.
Seorang pakar Indonesia
seperti Dr. Kampschulte, sangat mengerti betapa sulitnya memisahkan motif
agama dari politik dan etnis dalam membahas konflik-konflik yang ada. Karena
itu pula Dr. Kampschulte mengingatkan, bahwa pada kenyataannya tidak hanya
gereja namun mesjid juga kena bakar. Sayangnya kesan akhir permasalahan
tersebut lebih didominasi oleh contoh-contoh penyerangan terhadap umat
kristen. Akibatnya kehati-hatian Dr.Kampschulte menjadi sangat mudah terabaikan
oleh sebagian pendengar yang awam terhadap materi yang dipaparkan.
Tanda tanya saja sendiri
ternyata belumlah cukup untuk menyokong sebuah dialog antar agama.
Malam Kesenian Indonesia di Asia-Pacific-Week tanggal 22 September 2001 di Berlin
Sejalan dengan penyelenggaraan Asia-Pacific-Week Institut Kebudayaan Indonesia (IKI) mempersembahkan acara perdanannya pada tanggal 22 September 2001 di Galeri Meinblau di Berlin. Acaranya tergolong sukses, dilihat dari besarnya jumlah pengunjung yang datang. Dalam programnya institut yang baru terbentuk itu menggelar pertunjukan berhaluan avant garde, instalasi pur dan instalasi video yang kesemuanya adalah hasil karya seniman-seniman muda Indonesia seperti Melati Suryodarmo, Yudi Noor, Safril Firdaus dan Uret Prayono.
Institut Kebudayaan Indonesia bertujuan memberikan forum bagi seniman-seniman muda Indonesia yang bertempat tinggal di Jerman untuk mengekspresikan karyanya serta membantu mereka dalam menggalang hubungan dengan culture scene Jerman.
Institut Kebudayaan Indonesia
adalah organisasi terdaftar di Jerman yang berdomisili di Berlin.
Alamat:
Indonesisches Kulturinstitut
e.V. ( IKI )
Prenzlauer Allee 234
10405 Berlin
Tel.:+49-30-6187725 (Heike
Gaessler)
Fax: +49 - 30 - 618 77 25
E-mail:
indonesischeskulturinstitut@web.de
Konperensi "Business and Technology Forum Indonesia", 24 September 2001
Masih dalam rangka Asia-Pacific-Week
di Berlin, Business Council Berlin Indonesia bekerja sama dengan IPK Fraunhofer,
Forum Asia Pasifik di Berlin dan Kedutaan Besar Indonesia untuk Jerman
mengadakan konperensi yang berjudul: "Business and Technology Forum Indonesia".
Acara tahun ini terlihat lebih sukses dibandingkan acara serupa di tahun-tahun
sebelumnya, dilihat dari besarnya jumlah peserta. Namun masih saja terlihat
kelemahannya. Dr.Fritz Kleinsteuber dari EKONID (Kamar Dagang Indonesia
- Jerman) berpendapat, bahwa acara masih bersifat terlalu "eksklusif".
Menurutnya, pesertanya yang terdiri dari konsultan ekonomi, pakar analisis,
penjual jasa, jurnalis dan wakil-wakil NGO secara mayoritas adalah orang-orang
yang bekerja DENGAN hal ekonomi, namun sendirinya tidak datang DARI sektor
ekonomi.
Begitu pula pilihan topik
utama forum "Minyak dan Gas" terasa kurang cocok, oleh karena ketidakhadiran
pakar dan wakil utama Indonesia dalam bidang ini, seperti Menteri Pertambangan
dan Energi, Purnomo Yusgiantoro yang pada saat itu sedang mengikuti Konperensi
Energi di ibukota minyak dunia Houston di Texas. Konperensi yang diadakan
di daerah asalnya "Maha pelindung iklim global" Presiden George Bush ini
dihadiri pula oleh Presiden Megawati.
Dalam pernyataan sikap yang
ditulis oleh Mentri Purnomo Yusgiantoro untuk dibacakan di Berlin diantaranya
disebutkan penetapan target Indonesia sampai tahun 2020 untuk memenuhi
tuntutan WTO. Selanjutnya, niat Indonesia untuk memajukan keterbukaan perekonomian
khususnya membuka peluang usaha bagi para investor asing di perindustrian
lemah sektor migas. Mentri Pertambangan dan Energi RI mengharapkan secara
khusus dukungan dari pihak Jerman bagi Indonesia dalam hal standarisasi
(ISO).
Prof. Wolfgang Kartte, mantan
Direktur Badan Kartel Jerman yang dalam kurun waktu yang lama pernah menjabat
posisi penasehat pemerintah Indonesia untuk hal peradilan kartel di Jakarta,
dalam ceramahnya menyambut baik pergantian pemerintahan di Indonesia yang
berlangsung secara damai dan menandai kedewasaan Indonesia dalam menjalankan
demokrasi. Bersamaan dengannya, Kartte juga mengingatkan pemerintah Indonesia
akan keberadaan fenomena lama seperti korupsi dan nepotisme (KKN) yang
masih saja immanen, dan sangat menyulitkan usaha pemulihan keadaan ekonomi
negara. Menurut anjuran Kartte, tugas utama pemerintahan baru saat ini
adalah mencari jalan untuk memulihkan kepercayaan rakyat terhadap sistem
politik. Untuk itu tidak sangat diperlukan adanya UU yang baru, melainkan
cukup menjamin dan mengamankan implementasi UU yang telah ada. Adalah benar
bahwa Presiden Megawati telah menunjuk "orang-orang yang tepat" untuk menduduki
jabatan yang penting, namun itu tidaklah mencukupi selama struktur secara
keseluruhan tidak mengalami perubahan. Dalam hal ini Kartte mengambil contoh
IBRA (Badan Penampungan Negara untuk Perbankan). Menurut Kartte, IBRA Indonesia
seharusnya tidak boleh bergantung pada pemerintah, melainkan meneladani
IBRA Jerman (Treuhand) yang dibentuk setelah reunifikasi Jerman, dimana
hak kepemilikan atas asset yang dikelola berada di tangan IBRA sendiri.
Selanjutnya Kartte menggarisbawahi pentingnya keberadaan hukum insolvensi
(bangkrut) dan hukum kartel. Hal ini juga berlaku terhadap proses desentralisasi
yang harus dilanjutkan, meskipun banyak masalah yang muncul.
Dr. Fritz Kleinsteuber,
direktur Kamar Dagang Indonesia - Jerman EKONID, dengan perasaan lega mengikuti
proses pergantian pemerintahan di Indonesia di bulan Juli 2001.
Menurutnya, Presiden Megawati
telah membentuk sebuah "kabinet yang luar biasa" dan sebagai hasilnya perhatian
ekonomi terhadap Indonesia mulai tumbuh kembali. Walaupun perusahaan-perusahaan
besar Jerman telah mempertahankan keberadaannya di Indonesia semenjak terjadinya
krisis Asia, namun pogrom terhadap etnis Cina di bulan Mei 1998 telah membawa
kerugian besar bagi perekonomian. Hubungan bilateral Indonesia dan Jerman
di bidang ekonomi semenjak mulainya krisis Asia belum pernah mencapai titik
serendah seperti pertengahan pertama tahun 2001. Dalam hal ini Kleinsteuber
menyalahkan pemberitaan-pemberitaan di media massa tentang peristiwa-peristiwa
kekerasan di Maluku, Aceh dan di Timor Timur (sangat jelas yang dimaksud
olehnya disini adalah Kalimantan, karena di permulaan tahun 2001 Timor
Timur menjalani masa terdamai setelah lebih dari 25 tahun!, komentar dari
red.) yang merusak citra baik Indonesia. Kleinsteuber selanjutnya juga
menyatakan rasa keprihatinannya terhadap reaksi berkelanjutan beberapa
kalangan di Indonesia dengan perasaan anti-kebaratannya setelah terjadinya
aksi penyerangan terhadap Amerika Serikat di bulan September.
Dieter Ziulkowski, wakil
dari Thyssen Krupp AG di Indonesia, melihat adanya kecenderungan yang semakin
menguat pada produsen industri ekspor untuk melepaskan diri dari pasar
dalam negeri. Besarnya perbedaan kualitas hasil-hasil produksi di berbagai
bidang sangat nyata kelihatan. Ziulkowski menggarisbawahi pentingnya diskusi
antara pakar ekomomi Indonesia tentang rintangan-rintangan yang ada untuk
melakukan investasi di Indonesia, seperti situasi keamanan, prosedur ekspor
yang rumit, retribusi dan perpajakan daerah dan berbagai hal serupa. Dua
hal lain yang menurut Ziulkowski tidak boleh diabaikan adalah: peraturan
ijin masuk dan ijin tinggal (imigrasi) yang sangat birokratis bagi tenaga
kerja asing dan peraturan-peraturan yang tertera dalam UU Pekerja mengenai
kewajiban perusahaan memberikan kompensasi tanpa perkecualian kepada pekerja
yang dikenai PHK. Padahal bisa saja terjadi, bahwa pekerja kehilangan tempat
pekerjaanya akibat kesalahannya sendiri.
Dr. Erich Strijek, wakil
presiden dari KfW (Badan Kredit Jerman untuk Pembangunan Kembali) mencermati
dengan sungguh-sungguh penyebab-penyebab krisis ekonomi semenjak tahun
1998. Strijek mengemukakan beberapa alasan: "Ikatan erat dan nepotisme
antara pejabat, pengusaha dan bankir, pengawasan minimal dan mekanisme
peraturan seperti juga kriteria pembagian profit jangka panjang yang mengutamakan
pengambilan keuntungan jangka pendek yang dinamakan KKN". Kemudian ia pun
menjelaskan, bahwa: "Di masa krisis sektor perbankan sebenarnya tidak boleh
dianggap korban saja melainkan oleh karena peranannya yang besar perlu
dilihat sebagai aktor yang ikut bertanggung jawab atas terjadinya krisis
Asia". Menjawab pertanyaan yang datang, Strijek mengakui bahwa KfW sewaktu
musim gugur 1997 masih belum mengenali penyebab-penyebab krisis, namun
ia menolak pemikiran, bahwa KfW ikut bertanggung jawab pula dalam "pembudayaan
sistem sampai ke tahap penghancuran diri sendiri" (Strijek). Di dalam manuskrip
ceramahnya yang dipersiapkan hanya beberapa hari setelah pembentukan kabinet
baru di Jakarta (9 Agustus 2001), Strijek berpendapat, bahwa pemerintahan
baru memperbesar harapan akan pemulihan situasi. Gejala tersebut terlihat
secara jelas di nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang menurun
sampai dengan Rp 8.500,- (disaat pembacaan makalahnya itu nilai tukar rupiah
sudah mencapai angka kritisnya kembali Rp 9.500,- , sekarang nilai tukar
rupiah telah mencapai Rp 10.000,- per dolarnya, red.).
Beberapa pendanaan proyek
KfW di Indonesia yang menurut Strijek berjalan dengan sangat baik diantaranya
adalah pabrik kertas dan selulosa bermasalah PT TEL di Sumatera Selatan.
Dengan 1,2 juta US $ PT TEL adalah proyek pendanaan terbesar di dunia dalam
sektor tersebut dan 300 juta US $ dari jumlah diatas diberi oleh
KfW. Di sektor energi, Strijek menunjuk pada proyek pembangkit tenaga listrik
Paiton II yang juga masih dipermasalahkan. Dari keseluruhan pendanaan proyek
sejumlah 1,7 miliar US $, bagian terbesar datang dari KfW dengan
500 juta US $.
Sebagai satu contoh positiv
bagaimana perusahaan-perusahaan kecil dan menengah dapat berkerja dengan
sukses dalam era krisis yang terjadi di Indonesia menurut Mathias Hofmeier
adalah LJ Elektronik GmbH. Perusahaan di German-Center di Jakarta ini memproduksi
berbagai suku cadang elektronik untuk pasar ekspor. Hofmeier memuji baiknya
lokasi perusahaan tersebut di German-Center serta menekankan pentingnya
memperhatikan motivasi tenaga kerjanya. Kepindahan perusahaan tersebut
ke German-Centre yang diikuti oleh tenaga kerjanya menjadi satu bukti suasana
kerja yang baik di LJ Elektronik.
Lokakarya di Friedrich-Ebert-Foundation, 27 September 2001
Pada tanggal 27 September
2001, Friedrich-Ebert-Foundation menyelenggarakan lokakarya dengan tema:
"Military and Police as Veto Powers of South-East Asia's Democracy - Field
of Action for German International Cooperation?". Pesertanya adalah pakar
dari Thailand, Indonesia dan Birma, termasuk juga wakil-wakil Jerman dari
sektor politik luar negeri, sektor keamanan dan sektor pengembangan ekonomi,
ilmuwan dan wakil-wakil NGO, termasuk Watch Indonesia!.
Hal-hal utama yang dibahas
dalam diskusi adalah: peranan aktual militer dan polisi di Asia Tenggara,
bentuk reformasi yang dibutuhkan dalam menjamin integrasi militer dan polisi
di dalam struktur demokratis di negara-negara Asia Tenggara dan pengolahan
contoh materi untuk memulai kerjasama militer antara Jerman dan negara-negara
Asia Tenggara dalam hal reformasi militer. Para peserta lokakarya bertitik
tolak pada pemikiran, bahwa pengembangan sistem demokratis yang stabil
di Asia Tenggara harus sejalan dengan kejelasan akan peranan militer dan
polisi di dalam masyarakat.
Pembicara dari beberapa
negara Asia: Dr. Chalidapon Songsamphan dari Universitas Thammasat di Bangkok,
Dr. Kusnanto Anggoro dari Center for Strategic and International Studies
(CSIS) di Jakarta dan Zaw Oo dari Birma Fundation di Washington diundang
untuk memberikan gambaran tentang peranan militer dan polisi di masing-masing
negaranya. Ketiga country case mereka kemudian dilengkapi oleh makalah-makalah
yang dibawakan oleh Lothar Zimmer dari BMZ (Departemen Kerjasama Ekonomi),
Wolf Poulet dari GTZ (Lembaga Jerman untuk Kerjasama Teknik) dan Roland
Feicht dari Ebert Foundation divisi Asia Tenggara. Dalam diskusi juga dibahas
tentang besarnya kemungkinan reformasi militer dan kepolisian di Asia Tenggara
dapat menjadi landasan bagi kerjasama internasional Jerman.
Berbagai hal sehubungan
dengan kerjasama di bidang reformasi militer kemudian diperjelas dan hasilnya
dipaparkan oleh kelompok kerja.
Indonesia / Timor Timur dalam Poltik
Jerman dan Uni Eropa
Konsep Asia Baru dari BMZ (Departemen Kerjasama Ekonomi) dan Uni Eropa
Perubahan yang terjadi di
Asia umpamanya dalam pemikiran pengembangan ekonomi dan proses belajar
dalam bentuk kerjasama ekonomi nyata mendorong BMZ untuk memformulasikan
secara baru konsep Asia-nya, demikian dalam laporan yang terbit akhir Augustus
lalu. Lain daripada konsep lama dari tahun 1993, konsep baru lebih terfokus
pada tiga permasalahan utama: pemerangan kemiskinan, perlindungan lingkungan
hidup dan sumber daya alam, demokratisasi negara dan masyarakat serta preventasi
krisis keamanan. Indonesia menjadi salah satu negara utama, dengannya BMZ
bermaksud menjaga jalinan kerjasama ekonomi yang intensif dan dimana BMZ
juga secara potensial ingin menerapkan seluruh instrumentarium politik
pengembangan ekonominya dengan titik berat ketiga bidang permasalahan yang
disebutkan diatas. BMZ mengakui, bahwa Indonesia dalam beberapa dekade
lalu telah menunjukkan kemajuan pesat dalam bidang perekonomiannya, yang
sayangnya akibat krisis Asia kembali diragukan. Dalam laporan tersebut
disebutkan, bahwa defisit di sistem hukum dan perekonomian menjadi semakin
kentara, sementara reformasi sangat sulit diterapkan.
http://www.bmz.de/medien/aktuel/asienkonzept/asien.pdf
Melihat banyaknya perubahan
politik dan ekonomi sejak tahun 1994, baik di Eropa maupun di Asia, Uni
Eropa di bulan September ini juga telah memformulasikan secara baru konsep
Asia-nya. Titik berat dari konsep Uni Eropa adalah: Perdamaian dan Keamanan,
Perdagangan dan Investasi, Pengembangan ekonomi dan Pemerangan Kemiskinan,
Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Negara Hukum. Menurut konsep ini perubahan
politik dan krisis ekonomi di Indonesia telah membuka peluang bagi pembangunan
demokrasi. Namun hal ini diikuti oleh rasa kuatir terhadap keutuhan negara
Indonesia. Menurut data yang ada, UE di Indonesia dewasa ini aktif
dalam memajukan partisipasi civil society dan good governance. Salah satu
titik berat daripada politik UE di Indonesia adalah pemberian dukungan
dalam usaha pencegahan konflik. UE bermaksud memberikan perhatian khusus
terhadap penegakan HAM di dalam dialognya dengan negara-negara ASEAN.
http://europa.eu.int/comm/external_relations/asia/news/ip01_1238-en.htm
Perincian politik-Indonesia
selebihnya dapat dibaca dalam terbitan konsep UE tahun 2000, yang berjudul:
"Developing Closer Relations between Indonesia and the EU".
http://europa.eu.int/comm/external_relations/indonesia/com_2000_50/index.htm
Delegasi yang terdiri dari anggota parlemen dan komisi EU mengunjungi Aceh pada tanggal 1 - 2 Oktober 2001 - Masalah Otonomi
Pada tanggal 1 dan 2 Oktober 2001 lalu, delegasi yang terdiri dari anggota parlemen dan anggota komisi Uni Eropa berkunjung ke Aceh. Kunjungan ini adalah kelanjutan dari penetapan UU Otonomi untuk Aceh oleh parlemen Indonesia ("Special Nanggroe Aceh Darussalam Autonomy Law " - NAD).
Melalui keberadaan UU otonomi
baru, delegasi UE berharap melihat satu "kesempatan baik bagi perkembangan
daerah ini", demikian tertulis dalam satu artikel di Jakarta Post, 3 Oktober
lalu. Tulisan mengutip pernyataan Duta Besar Belgia untuk Indonesia: "Uni
Eropa percaya sepenuhnya, bahwa penetapan Hukum Otonomi Khusus untuk Nanggroe
Aceh membuka peluang-peluang besar dan haruslah direalisasikan secara segera".
Pernyataan tersebut juga berisi kesediaan UE dan negara-negara anggotanya
untuk mendukung pembangunan dan proses normalisasi di Aceh. Sehubungan
dengannya telah ada tawaran bantuan dalam hal pembangunan civil society
yang bertujuan menjamin pencegahan konflik melalui dialog yang damai.
Resolusi Parlemen Eropa tertanggal 4 Oktober 2001 - Reaksi Terhadap Pemilihan Dewan Konstituante di Timor Timur pada tanggal 30 Agustus 2001
Dengan resolusi yang disahkan pada tanggal 4 Oktober 2001, parlemen Eropa menyatakan ucapan selamatnya kepada Timor Timur akan keberhasilannya menjalankan pemilihan umum. Dalam isi resolusinya itu UE menyerukan partai-partai politik di negara tersebut untuk mendukung proses awal transformasi menuju demokrasi yang sesuai dengan "Pakta Persatuan Nasional" kini dan di masa yang akan datang. Secara nyata, ini berarti, bahwa penyusunan UU dan begitu juga masalah-masalah administratif yang ada sekarang harus diselesaikan, permasalahan pengungsi harus dicari jalan keluarnya dan penanganan berbagai pelanggaran HAM harus diusut secara hukum. Berhubungan dengan ini, masyarakat internasional (PBB, UE dan ASEAN) berkesempatan untuk menawarkan bantuan politis, teknis dan finansiil kepada Timor Timur. Negara-negara anggota UE dan komisi Eropa dipanggil untuk memajukan serta membela kepentingan Timor Timur di kancah politik dunia. Oleh karena itu Komisi Pemantau Pemilu Eropa diminta untuk mengikutsertakan anggota-anggota Parlemen Eropa untuk memantau pemilihan Presiden di tahun 2002. Walaupun seruan ini untuk UE adalah bagian dari politik Asia baru, ia adalah kesinambungan dari resolusi yang telah ada, pernyataan sikap kepresidenan UE dari 31 Agustus 2001 dan laporan pemantau UE di pemilu dewan konstituante Agustus lalu.
Naskah lengkap resolusi dapat
dibaca di alamat tertera dibawah ini:
http://eropa.eu.int/comm/external_relations/east_timor/ip01_1160.htm
Publikasi dan Laporan
ICG: Relasi Militer Indonesia - Amerika Serikat, 17 Juli 2001
Walaupun laporan ini disusun
sebelum kenaikan Megawati Sukarnoputri sebagai Presiden Indonesia dan juga
sebelum peristiwa pengeboman WTC di AS pada 11 September 2001 terjadi,
International Crisis Group (ICG) telah mengemukakan dugaannya akan niat
Amerika untuk membuka dan mempererat kembali hubungan militernya dengan
Indonesia. Berbagai peristiwa yang terjadi terakhir ini telah membuktikan
kebenaran dugaan ini, namun masih belum jelas apakah – dan sejauh mana
- perubahan situasi politik sekarang secara terperinci berdampak terhadap
hubungan militer tersebut.
Laporan ICG meliput tiga
hal: Yang pertama adalah sebuah analisa ICG tentang tingkat keberhasilan
Indonesia untuk berpegang teguh pada kondisi yang ditetapkan Kongres AS
dalam hal meneruskan Program Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional
(IMET). Hal kedua berisi uraian ICG tentang kepentingan-kepentingan Amerika
dalam membina hubungan bilateral dengan Indonesia di bidang militer. Hal
ketiga adalah pertimbangan ICG sejauh mana penjualan senjata dan program
pelatihan untuk TNI dalam kondisi keamanan sekarang ini dapat ditolerir.
Hubungan militer Amerika-Indonesia
hampir tidak dapat dipertahankan lagi semenjak meluasnya aksi-aksi kekerasan
di Timor Timur setelah pelaksanaan referendum di bulan Agustus 1999. Usaha
untuk memulai kembali hubungan tersebut sangat bergantung pada pemenuhan
kondisi-kondisi khusus. Sampai saat ini pun pemerintah RI belum memenuhi
kondisi pertama, yaitu mengadili para pelanggar HAM. Walaupun demikian,
pemerintahan Bush menunjukkan usahanya untuk mempererat kembali hubungan
militernya dengan Indonesia – tidak lain oleh karena alasan geostrategis.
Dukungan militer di masa depan tentu akan mengambil bentuk berbeda, yaitu
dengan pengembangan sistem juridiksi, reformasi doktrin militer dan pengembangan
pengawasan militer oleh pihak sipil sebagai landasan utama.
Menurut ICG, adalah penting,
bahwa dukungan militer Amerika kepada Indonesia seterusnya terikat pada
kondisi-kondisi tertentu, terutama tuntutan akan adanya transparansi finansial
di badan kepemimpinan militer dan sipil.
http://www.crisisweb.org/projects/showreport.cfm?reportid=360
ICG: Kepresidenan Megawati, 10 September 2001
International Crisis Group
dalam laporannya menganalisis susunan parlemen dan kabinet Megawati Sukarnoputri
dan menjabar haluan politik serta kesinambungannya. Kenaikan Megawati menjadi
Presiden RI disambut dengan positif oleh masyarakat luas Indonesia. Megawati
dipuji karena pilihan mentri-mentri utamanya yang secara mayoritas adalah
orang profesional non-partaiis. Lain halnya dengan pendahulunya Wahid,
dari Megawati kini diharapkan kepercayaannya yang penuh kepada para mentrinya
terutama dibidang ekonomi. ICG tidak menguatirkan kemungkinan adanya hubungan
terlampau erat antara Megawati dan militer. Memang benar, bahwa beberapa
purnawirawan TNI kini menduduki posisi penting di PDI-P, namun hal yang
sama juga terjadi di partai lainnya. Pertikaian antara Megawati dan militer
di waktu lalu juga menjadi landasan bagi ICG dalam pendapatnya tersebut.
Sebaliknya ICG pun tidak
melihat niat Megawati untuk memperbesar peranannya dalam melindungi dan
menjamin keberlakuan UU HAM dan menindak secara hukum para pelanggar HAM
dan koruptor. Mahkamah Agung pun telah tercemar nama baiknya karena tidak
berhasil mengadili pelanggar HAM dan koruptor secara adil dan benar. Dan
pemilihan M.A.Rahman menjabat Ketua MA telah menutup kemungkinan adanya
reformasi di sektor ini. Walaupun demikian tentu saja diharapkan, bahwa
pemerintahan Megawati tanpa keberadaan visi yang jelas atau agenda reformasi
pun dapat mempertahankan posisinya selama beberapa tahun berikutnya karena
pergantian pemerintahan yang terlalu sering dapat mengakibatkan kehilangan
kepercayaan rakyat terhadap sistem politik.
http://www.crisisweb.org/projects/showreport.cfm?reportid=412
ICG: Mengakhiri Represi di Irian Jaya, 20 September 2001
Menurut pendapat International
Crisis Group, politik Indonesia dalam menghadapi permasalahan Irian Jaya
telah mencapai titik kritis. Keterbukaan politik semenjak kejatuhan Suharto
telah memungkinkan terbentuknya serta meluasnya sebuah gerakan kemerdekaan
yang damai di Irian Jaya. Sejak Agustus tahun lalu pemerintah tentu saja
berusaha membangun otoritasnya kembali di Irian Jaya.
Memang benar, bahwa pemerintah
mengajukan usulan solusi melalui penetapan undang-undang otonomi khusus,
namun bersamaan dengan itu ia menindak dengan keras berbagai aktivitas
politik rakyat Papua. Status otonomi khusus mungkin saja dapat membantu
dalam pencarian jalan keluar dari permasalahan integrasi Papua yang telah
ada sejak tahun 1969. Namun usaha menggerakan rakyat Irian Jaya untuk menaruh
rasa percaya terhadap undang-undang ini sangatlah sulit dijalankan, jika
pada waktu yang bersamaan petugas keamanan terus menerus bertindak diluar
norma kemanusiaan.
Pemerintah RI sama sekali
menutup kemungkinan berbicara tentang kemerdekaan Irian Jaya. Penggabungan
Papua di masa silam telah dirayakan sebagai keberhasilan nasional. Apalagi
Irian Jaya kaya akan sumber daya alam. Kedua mantan Presiden RI, B.J. Habibie
maupun Abdurrahman Wahid selama masa jabatannya telah berusaha mencari
jalan keluar untuk masalah tersebut, diantarannya juga melalui jalan dialog.
Semenjak politik Wahid dalam mengatasi permasalahan Irian dikiritik oleh
DPR penindakan terhadap aktivis pro-kemerdekaan menjadi semakin keras,
dan kemerdekaan Timor Timur pun telah menambah rasa takut Indonesia dalam
menjaga keutuhan negaranya. Penangkapan, penahanan dan proses pengadilan
daripada aktivis pro-kemerdekaan serta daya upaya penjagaan keamanan yang
semakin ketat mencerminan berakhirnya masa keterbukaan politik dan kembalinya
situasi di masa Orba tahun 60an.
Pemerintah Indonesia harus
mempertahankan keutuhan negara dan bangsanya. Namun politik represif terbukti
kontraproduktif dalam mengatasi permasalahan Irian Jaya sejak 1963. Otonomi
khusus dapatlah menjadi langkah pertama ke arah yang benar. Namun perlu
diingat, bahwa otonomi khusus yang TIDAK mencerminkan harapan rakyat Papua
juga salah. Oleh karenanya, ICG menganjurkan, agar rakyat Papua diikutsertakan
dalam dialog politik sehingga mereka dapat menyampaikan usulannya disaat
undang-undang otonomi khusus dibentuk. Sejalan dengannya berbagai bentuk
represi dan pelanggaran HAM harus dihentikan dan para pelaku pelanggaran
HAM di masa lalu harus diadili.
http://www.crisisweb.org/projects/showreport.cfm?reportid=414
Layanan Informasi ini
didukung dengan sarana EED (Pelayanan Pengembangan Protestan Jerman)
| Zurück zur Hauptseite | Watch Indonesia! e.V. | Back to Mainpage |