Layanan Informasi Indonesia dan Timor Timur,

No. 31, Pertengahan Desember 2004 – Pertengahan Januari 2005

Daftar Isi

Dari kerja ornop:


Acara dan Pertemuan:

Kerja Pers dan Pelobian: Indonesia/Timor Timur dalam politik Jerman dan UE:


Laporan dan Publikasi:

Laporan dan Publikasi lainnya

Acara dan pertemuan

Dari kerja ornop:

Acara dan Pertemuan:

Lokakarya terpadu pertama "Timor Timur – Negara lepas landas", Asienhaus Essen, 27 Nopember 2004

Perhatian utama lokakarya yang diselenggarakan oleh Deutsche Osttimor Gesellschaft DOTG e.V. (Cologne), Asienhaus Stiftung (Essen), Watch Indonesia! e.V. (Berlin) dan Osttimorforum e.V. (Munich) tertuju pada perkembangan situasi di Timor Timur dan pertukaran informasi aktual. Hal ini tercapai melalui kelompok kerja tematis mengenai demokrasi, nation building, pembangunan berkelanjutan dan pengkajian ulang sejarah. Dr. Monika Schlicher dari Watch Indonesia! e.V. dalam laporannya mengangkat upaya persekusi kejahatan perang di Timor Timur oleh Unit Kejahatan Berat (SCU) dan Komisi Kebenaran (CAVR). Mantan pimpinan GTZ untuk Timor Timur, Dr. Joachim Metzner, menunjuk pada beberapa kemungkinan dan permasalahan yang dihadapi proyek Programa Be Mos (PROBEM). Proyek air ini tahun 2000-2004 membangun suatu sarana penyediaan dan penyulingan air serta menyediakan sarana kesehatan alternatif untuk penduduk setempat. Julia Jendrsczok menceritakan pengalaman hidupnya selama mengajar di asrama perempuan Salesian Don Bosco di Fuiloro (2002-2003) yang menampung 120 anak-anak perempuan dari berbagai daerah. Selain itu, jurnalis dan ahli sejarah Dr. Carl Dietmar memberikan restrospeksi pemberitaan media massa di Jerman dan dunia mengenai konflik Timor-Timur sejak tahun 1970-an. Sedangkan wartawati Michaela Koller-Seizmaier dalam paparannya mengarahkan perhatian khusus pada situasi media massa di Timor Timur kini, dan mengangkat hubungan antara peranan radio yang semakin penting dan tingginya tingkat buta huruf di Timor Timur. Meningkatnya nilai dan kebutuhan akan proses pembentukan identitas orang Timor Timur dalam kehidupan sehari-hari merupakan hasil temuan psikolog Alexander Loch dan Cesaltina Rego dari Institut Keguruan Baucau yang meneliti kondisi psikotraumata penduduk Timor Timur dan penanganannya secara menurut istiadat setempat.

Keberhasilan lokakarya khususnya terlihat pada makalah-makalah yang berbobot, diskusi lancar dan terarah serta tingkat perhatian peserta yang tinggi. Maka itu, penyelenggara dan peserta sepakat untuk mengadakan pertemuan rutin serupa setiap tahun.
Andre Borgerhoff, DOTG.

http://www.osttimor.de
 

Pandangan Dr. Rizal Sukma mengenai Pemilu, KBRI di Berlin, 15 Desember 2004

Dalam temu wicara di gedung KBRI Berlin, direktur lembaga kajian politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS Jakarta) Dr. Rizal Sukma memberikan pandangan mengenai pemilu di Indonesia tahun lalu. Secara keseluruhan, pemilu dinyatakan terlaksana dengan baik, terbukti oleh sikap dewasa para pemberi suara dan pihak panitia pemilu. Konflik yang ada berhasil diselesaikan sesuai prosedur hukum, sedangkan pihak militer terlihat bersikap netral dan para pemberi suara dalam keputusannya tidak didominasi pemikiran patrimonial maupun tradisionil. Dr. Rizal Sukma namun juga mengingatkan bahwa tantangan yang akan dihadapi Indonesia di masa depan khususnya akan bertolak dari keinginan dan langkah-langkah untuk menegakkan supremasi hukum, memberantas korupsi, mereformasi sektor keamanan dan pertahanan, kesungguhan dalam mencari solusi konflik, dan cara-cara menghadapi posisi minoritas pemerintah (selama ini) dalam parlamen.
Dr. Rizal Sukma mengunjungi Berlin dalam rangka menghadiri konperensi "Third Europe-Southeast Asia Forum: Southeast Asian Security: Challenges and Structures" yang diselenggarakan oleh Stiftung Wissenschaft und Politik, Kementrian Pertahanan dan Keamanan Jerman dan CSIS.
 

Penyambutan Duta Besar RI baru dan serah terima jabatan staf KBRI Berlin, 10 Januari 2005

 Duta Besar baru RI untuk Jerman Makmur Widodo, dalam pidatonya di depan masyarakat Indonesia di Berlin menghidupkan suatu harapan timbulnya „winds of change“ di Indonesia. Sambil mengingatkan adanya sistem, pemerintah dan budaya politik yang baru di Indonesia, Duta Besar juga menghimbau semua orang Indonesia berpartisipasi aktif dalam membina hubungan baik antara Indonesia dan Jerman. Selain acara perkenalan dengan Duta Besar RI baru, KBRI juga menyambut kehadiran pegawai KBRI yang akan memulai masa tugas, yaitu pemimpin seksi kommunikasi Danny Harmono dan penanggung jawab keuangan kedutaan Hanna Simatupang. Selain itu, juga ada acara serah jabatan oleh konselir seksi politik Stephanus Yuwono, sekretaris ketiga seksi ekonomi Irvan Fachrizal, serta Oske Johan Sondakh (seksi administrasi). Acara mengheningkan cipta dilakukan untuk mengingat korban bencana Tsunami.
 

Kerja Pers dan Pelobian:

Keterangan Pers Robin Wood: Rencana APRIL tebang hutan tropis lagi patut dikecam, Hamburg, 6 Desember 2004; Rettet den Regenwald gelar aksi surat protes

Perusahaan kertas APRIL telah ajukan permohonan ijin pada pemda Riau untuk tebang hutan rawa yang berikutnya, yaitu di kawasan hutan rawa gambut seluas 215.790 hektar guna penuhi bahan baku produksi kertasnya. Rencana ini sangatlah tidak terpuji, karena risikonya sangat besar untuk kelanjutan hidup kawasan rawa gambut tropis kedua terbesar di dunia ini. Dalam usahanya membatalkan pemberian konsensi, organisasi lingkungan hidup di Indonesia mendapat dukungan dari organisasi kerabat di Jerman. Robin Wood, antara lain, menyerukan perusahaan kertas terbesar Jerman Papier Union untuk menghentikan kerja sama dengan APRIL.

Keterangan Pers Robin Wood:
Inggris: http://www.umwelt.org/robin-wood/german/presse/041206en.htm

Aksi surat Rettet den Regenwald: Contoh surat untuk dikirim ke gubernur propinsi Riau dan penanggung jawab politik lainnya yang isinya mengecam pemberian konsesi pada APRIL: http://www.regenwald.org

Factsheet dari Friends of the Earth Finlandia seputar kasus konsesi hutan rawa gambut di Riau: http://www.maanystavat.fi/april
 

Memprotes rencana pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Timur

Dalam keterangan pers bersama tanggal 22 Desember 2004, pemerintah Indonesia dan Timor Timur mengumumkan rencana pembentukan Komisi Kebenaran dan persahabatan Indonesia-Timor Timur yang akan bertugas menyelidiki kasus kekerasan yang terjadi selama referendum di Timor Timur tahun 1999 dan menurut rencana akan mulai kerja permulaan tahun 2005. Menlu Timor Timur José Ramos-Horta menjelaskan, inisiatip ini didorong oleh maksud untuk mengakhiri masalah-masalah seputar peristiwa 1999. Untuk mendapat dukungan moril dan finansiil dari dunia internasional, Menteri LN kedua negara telah bertolak ke New York untuk bertemu dengan Sekjen PBB Kofi Annan. Saat itu, Kofi Annan menyampaikan bahwa PBB pun sudah berencana membentuk komisi pakar PBB guna mengevaluasi proses pengkajian ulang pelanggaran HAM tahun 1999 di Timor Timur serta menulis rekomendasi penanganan. Kofi Annan namun membiarkan kedua negara untuk menentukan sendiri soal keberadaan Komisi Persahabatan.
Setibanya ada kejelasan tentang Terms of Reference inisiatip Sekjen PBB, Indonesia dan Timor Timur berhak memberikan tanggapan, demikian tertulis dalam keterangan pers. Indonesia sudah berulang kali, baik sebelum maupun setelah pertemuan, menyatakan ketidaksetujuannya atas pembentukan suatu komisi pakar PBB yang dapat berlanjut pada tuntuan membentuk pengadilan internasional. Kedua negara ingin supaya pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan diakui sebagai suatu alternatif.

LSM di Timor Timur, Indonesia dan seluruh dunia yang tidak mengakui keberadaan komisi kebenaran dan persahabatan Indonesia-Timor Timur telah melayangkan permintaan pada Sekjen Kofi Annan supaya Komisi Pakar PBB segera dibentuk dan mulai bekerja. Pembentukan komisi kebenaran dan persahabatan Indonesia – Timor Timur dicurigai dipakai sebagai kedok untuk menghilangkan jejak Indonesia dalam aksi pelanggaran HAM di Timor Timur. Pemberlakuan komisi persahabatan hanya akan memperkokoh impunitas dan melindungi para pelaku kejahatan perang, demikian pernyataan Aliansi Nasional Timor Timur untuk Tribunal Internasional (ANTL), suatu koalisi organisasi-organisasi HAM, perempuan dan korban: "Melalui cara itu, kedua pemerintah juga menunjukkan bahwa mereka tidak memperdulikan pengkajian juridis oleh Serious Crimes Unit maupun hasil kerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Timur (CAVR) selama ini."

Komisi kebenaran dan persahabatan yang terbentuk, menurut organisasi HAM berpengaruh di Indonesia, adalah bukti kemunduran dalam upaya memperkuat aparat hukum dan prinsip HAM di kedua negara. Komisi Persahabatan dicurigai merupakan hasil kompromi guna lepas tanggung jawab dari kewajiban melakukan penyidikan pelanggaran HAM di Timor Timur tahun 1999. Komisi tersebut semata-mata adalah cerminan kepentingan politik kedua negara dan bukannya lahir dari keinginan untuk memberikan keadilan pada para korban dan masyarakat kedua negara.

International Federation for East Timor (IFET) yang terdiri dari 35 organisasi dari 23 negara, juga Watch Indonesia!, mendesak Sekjen PBB Kofi Annan, supaya segera mengirim komisi pakar PBB guna memenuhi kewajiban memperjuangkan keadilan dan menentang terjadinya impunitas di Timor Timur: "Nama-nama sudah disebut, kebenaran sudah dilaporkan, tinggal kini membawa pihak yang bersalah ke depan pengadilan."

Organisasi pakar hukum Indonesia - Timor Timur Judicial System Monitoring Programm (JSMP) di Timor Timur mengomentari rencana pembentukan komisi persahabatan demikian: "lebih banyak persahabatan, lebih sedikit kebenaran dan impunitas di depan hukum". JSMP ragu, Komisi Persahabatan akan mengidentifikasi atau bawa seorang pun penanggung jawab kejahatan perang ke depan pengadilan. Tahun 1999 Dewan Keamanan PBB melalui resolusi 1272 sudah menyampaikan permintaan untuk membawa ke depan pengadilan para penanggung jawab kejahatan HAM di Timor Timur 1999. Namun, baik pihak Jakarta maupun Dili tidak memenuhi tugasnya. Tidak mengherankan kalau justru saat ini, disaat PBB berencana membentuk komisi pakar PBB, pemerintah Timor Timur dan Indonesia mengumumkan rencana pembentukan Komisi Persahabatan. Bahkan, kedua pemerintahan secara terbuka telah menyampaikan niatnya untuk menghalangi rencana PBB. Hal ini secara khusus seharusnya kembali mengingatkan bahwa, kejahatan terhadap kemanusiaan mesti dinilai sebagai hal tanggung jawab dunia internasional dan bukannya hanya perkara bilateral semata.

Timor Leste National Alliance for International Tribunal
Inggris: http://www.jsmp.minihub.org/Statements/21dec04_Alliance_timor(e).pdf
Bahasa Indonesia: http://www.jsmp.minihub.org/Statements/21dec04_Alliance_timor(b).pdf

JSMP
Inggris : http://www.jsmp.minihub.org/Press%20Release/14jan05_jsmp_truth%20comm_e.pdf
Bahasa Indonesia: http://www.jsmp.minihub.org/Press%20Release/14jan05_jsmp_truth%20comm_b.pdf

NGO Indonesia (HRWG, Elsam, PBHI, Demos, Kontras): Joint Statement Truth and Friendship Commission: http://etan.org/et2004/december/26-31/30ingos.htm

IFET: http://etan.org/ifet/default.htm
 

Saran WWF: Orientasi baru di bidang kerja sama pengembangan ekonomi internasional, Frankfurt, 6 Januari 2005

Wakil-wakil negara donor tanggal 6 Januari 2005 bertemu di Jakarta untuk membahas soal pengelolaan bantuan luar negeri untuk korban bencana tsunami. WWF menghimbau negara-negara donor menaikkan jumlah bantuan pembangunan internasional dan memperbaiki koordinasi antar organisasi. Jerman disarankan supaya mengoptimalkan koordinasi antar departemen, khususnya antara kementrian lingkungan hidup dan kementrian pengembangan ekonomi dan kerjasama. Khususnya di Asia Tenggara, perlindungan lingkungan hidup dan pengentasan kemiskinan terkesan saling bertentangan: "Kekayaan alam merupakan modal terpenting kawasan ini. Jika sekarang hutan rimba terakhir ditebang habis, semua bantuan akan sia-sia ". WWF karena itu menganjurkan, penyaluran langsung bantuan darurat diikuti dengan upaya pembangunan jangka panjang yang selaras dengan kriteria lingkungan hidup.

http://www.wwf.de/presse/pressearchiv/artikel/02274/index.html
 

Keterangan pers Persekutuan "Bersama untuk manusia dalam kesengsaraan - Pembangunan membantu!": Menolak kamp-kamp pengungsi besar di bawah pengawasan militer, keterangan pers, 14 Januari 2005

"Pemusatan tempat penampungan pengungsi korban bencana tsunami adalah salah satu cara militer Indonesia meneruskan pengawasannya terhadap penduduk sipil di Banda Aceh. Penyaluran bantuan untuk rekonstruksi dihubungkan dengan strategi mempertahankan tatanan kekuasaan Indonesia di kawasan itu", ujar Wolf-Christian Ramm, pembicara pers terre des hommes. Terre des hommes adalah salah satu dari lima organisasi yang tergabung dalam Persekutuan "Bersama untuk manusia dalam kesengsaraan - Pembangunan membantu!" yang bermaksud meneguhkan kaitan bantuan darurat dan bantuan untuk kawasan tertimpa bencana alam serta mempererat pelobian demi mengusahakan pengembangan sosial dan ekonomi yang menyeluruh. Organisasi lainnya adalah Brot für die Welt, Misereor, medico international dan lembaga humaniter Jerman Welthungerhilfe (German AgroAid). Dalam keterangan pers pertama, persekutuan ini minta pemerintah Jerman menyarankan pemerintah RI supaya para pengungsi tidak ditempatkan di kamp penampungan besar-besaran dibawah pengawasan TNI, melainkan menyesuaikan tempat relokasi dengan daerah bekas tempat tinggal para korban sebelum bencana, dimana para korban bisa diikutsertakan dalam pembangunan ulang.

http://www.entwicklung-hilft.de/presse/14jan05.html

Daftar organisasi bantuan dengan kontak alamat dan situs internet dapatkan di situs Watch Indonesia! : http://www.watchindonesia.org/Tsunami_relief.htm
 

Indonesia/Timor Timur dalam kancah politik Jerman dan UE:

Rangkaian tajuk politik penanganan dampak tsunami

Informasi akurat mengenai situasi di Aceh setelah tertimpa bencana tsunami tidak mudah didapat, karena pengawasan ketat militer Indonesia sebelumnya telah mengucilkan daerah itu dari masyarakat dunia luar. Padahal, sebagai daerah yang paling dahsyat tertimpa bencana tsunami, bantuan luar negeri dari Jerman, UE serta anak organisasi PBB akan mengalir dalam jumlah besar ke kawasan ini. Dapatkan informasi mengenai lembaga relawan yang beroperasi di Aceh di situs United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - ReliefWeb:
http://www.reliefweb.int/w/rwb.nsf/vID/B0A077DFE6909363C1256F82004D36B4?OpenDocument

Informasi Kementrian Jerman untuk Kerjasama Ekonomi (BMZ) mengenai kegiatannya seputar bencana tsunami:
http://www.bmz.de/de/presse/nl/newsletter02/index.html

Informasi Kementrian Luar Negeri Jerman mengenai bantuan Jerman:
http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/seebeben-aktuelles_html

Pemerintah Jerman telah menyetujui bantuan senilai 500 juta Euro untuk negara-negara yang tertimpa bencana tsunami. Jumlah dana yang dikumpulkan masyarakat Jerman kini sudah mencapai 370 juta Euro. Kepada pers, Menlu Jerman Joschka Fischer, menyatakan telah menyampaikan kepada Menlu RI Hassan Wirajuda tentang niat Jerman untuk membantu Indonesia. Hal ini terjadi saat Menlu Wirajuda melakukan kunjungan ke Berlin tanggal 13 Januari lalu. Dua hari sebelumnya, Menlu Fischer telah bertemu dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta. Mengikuti pemberitaan pers, Menlu Fischer disini juga menekankan pentingnya rekonsiliasi di Aceh demi terlaksananya pembangunan ulang. Bantuan dari Jerman telah ditetapkan akan disalurkan khususnya untuk pembangunan ulang sistem kesehatan, infrastruktur dan keperluan pengembangan pendidikan. Selain itu, Menlu RI Wirajuda juga bertemu dengan Menteri Jerman untuk pembangunan Wieczorek-Zeul. Menurut laporan dari Kementrian Jerman untuk Kerjasama Ekonomi (BMZ), pembicaraan juga menyinggung situasi politik di Aceh dan ada kesepakatan bahwa pembangunan berkelanjutan hanya dapat tercapai jika ada perdamaian. Menteri Wieczorek-Zeul, disamping itu, juga menyinggung pentingnya upaya pemerangan korupsi.

http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/ausgabe_archiv?archiv_id=6690
http://www.bmz.de/de/presse/pm/presse2005013.html

Tanggal 13 Januari kapal bantuan logistik "Berlin" tiba di Banda Aceh dengan 150 Ton barang bantuan, yang meliputi 30 Ton beras, 75.000 selimut, 2.500 kap tenda dan 10.000 tikar. Semua material ini telah dikumpulkan oleh GTZ dalam waktu dua hari. Kapal "Berlin" dibekali dengan stasiun gawat darurat dan instalasi instalasi pengolahan air minum. Satuan tentara Jerman menitikberatkan bantuan medis, sedangkan Organisasi Bantuan Teknis (Technisches Hilfswerk, THW) membantu dalam hal penyediaan air minum.

http://www.bundeswehr.de/aktuelles/041230_asien.php
http://www.marine.de/katastrophenhilfe
http://www.bmz.de/de/presse/aktuelleMeldungen/20050112Indonesien/index.html
http://www.thw.bund.de/cln_028/nn_244766/DE/content/meldungen/thw__im__ausland/pressemitteilungen/2005/01/meldung__010.html

Melalui pembentukan “Inisiatip kekerabatan” pemerintah Jerman bermaksud mendukung kerjasama antara masyarakat sipil, pengusaha, masyarakat umum dan negara-negara bagian Jerman dengan masyarakat umum, lembaga pendidikan dsb. di kawasan negara-negara yang tertimpa bencana tsunami. Penanggung jawab politis adalah sebuah komisi dibawah naungan kementrian LN Jerman. Atas permintaan pemerintah Jerman, InWent - sebuah organisasi pelaksana kementrian BMZ - membentuk sebuah kantor koordinasi "Rekonstruksi Asia" dengan bantuan kantor layanan SKEW – "Kommunale Servicestelle - Partnerschaftsinitiative" (kantor layanan wilayah).  Terhitung seluruhnya sudah ada 700 surat permohonan yang masuk.
http://www.inwent.org/infostellen/koord_asien/index.de.shtml
http://www.inwent.org/partnerschaften
http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/aussenpolitik/regionalkonzepte/asien/partnerschaftsinitiative_html
http://www.auswaertigesamt.de/www/de/ausgabe_archiv?archiv_id=6732

Dengan anggaran kementrian BMZ tahun 2005, lembaga Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) menyediakan 300.000 Euro untuk program beasiswa. Beasiswa ini akan disalurkan melalui perwakilan luar negeri DAAD di Jakarta bekerja sama dengan universitas-universitas di Indonesia. Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft juga menyediakan 100.000 Euro untuk beasiswa studi tingkat pasca sarjana.
http://www.epo.de/news/index.php?action=fullnews&id=575

Hal-hal pokok yang dibahas dalam rapat tingkatan UE Dewan Khusus Urusan Umum dan Hubungan Luar Negri, tanggal 7 Januari, adalah evaluasi situasi di kawasan bencana tsunami, pernyataan solidaritas dengan para korban dan penetapan jumlah bantuan senilai 1,5 milyar Euro. Rapat dihadiri oleh para menteri untuk departemen-departemen luar negeri, politik pengembangan ekonomi dan kesehatan negara-negara anggota.
http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/ausgabe_archiv?archiv_id=6661
 

Laporan dan Publikasi:

Laporan Down to Earth: Aceh: Logging a Conflict Zone (edisi Eye on Aceh), Oktober 2004

Sisi suram propinsi Aceh selain bencana tsunami adalah peliknya masalah seputar korupsi. Karena terima uang sogok dari pengusaha kayu yang secara liar ingin menebang hutan tanpa gangguan, anggota militer, polisi dan kaum elit politik lokal jadi terlibat aktifitas ekonomi merusak hutan. Penduduk lokal seringkali ditinggal sendiri saat menghadapi dampak sosial dan ekologis dari penebangan liar. Tingkat kemiskinan di Aceh dalam tiga tahun terakhir naik dua kali lipat, 53% dari keluarga hidup dalam kemiskinan.

Hutan-hutan di Aceh yang ditebang habis dengan cepat adalah korban pencarian profit jangka pendek. Perusahaan kayu tidak peduli aturan tata batas hutan dan tidak segan-segan merusak hutan diluar kawasan konversi. Lahan bekas hutan itu kemudian dijadikan areal hutan tanam industri dan perkebunan kelapa sawit. Kayu diselundupkan ke Malaysia, India dan Cina. Keuntungan dibagi-bagi antar investor raksasa dan para elit korup di Indonesia.

Tingkat perusakan hutan di Indonesia saat ini adalah yang tertinggi di dunia, mencapai 3,8 juta hektar setahun. Prediksi Bank Dunia, Hutan primer dataran Sumatra tahun ini (2005) bisa punah sama sekali. Di Aceh setiap tahunnya ada sekurang-kurangnya 270.000 hektar hutan yang ditebang. Illegal logging juga ada di kawasan taman nasional Gunung Leuser. Padahal kawasan ini tercantum dalam daftar warisan dunia UNESCO dan merupakan tempat bernaung terakhir satwa langka lindung Orang Utan dan harimau Sumatra. Proyek jalan laba-laba Ladia Galaksa sepanjang 1.500 kilometer yang menurut rencana akan menembus taman nasional sudah jelas akan mengakibatkan kehancuran ekosistem Leuser. Hutan yang tinggal tambal sulam itu tidak akan mampu bertahan lama sebagai suatu ekosistem.

Lama sebelum bencana tsunami, Aceh sudah sering ditimpa bencana alam. Selain kebakaran hutan merajalela di kawasan hutan yang rusak dan tanah sangat rentan hujan deras, bencana banjir dan tanah longsor di permulaan tahun 2004 juga sempat merusak tempat tinggal dan lahan pertanian ribuan warga Aceh.

Aktifis pelindung lingkungan hidup berulang kali jadi korban aksi penculikan, penyiksaan bahkan ada yang mati dibunuh. Tahun 2001 sebuah kubur massal dengan 14 mayat telah ditemukan di Aceh Selatan. Salah satu korban yang teridentifikasi diketahui adalah pegawai tetap lembaga penelitian kehutanan CIFOR di Jawa Barat. Dia dengan tiga koleganya diberitakan tidak pernah kembali dari penelitian lapangannya. Yang menghebohkan lagi adalah kasus pelindung alam Bestari Raden yang mendukung upaya mempertahankan cara hidup tradisionil penduduk asli setempat. Anggota tim pemerintah yang bertugas mencari informasi mengenai dampak pembangunan proyek Ladia Galaska itu, suatu hari jadi korban pemukulan oleh sekelompok polisi yang kemudian membakar rumahnya. Bestari Raden dihadapkan ke pengadilan dengan tuduhan provokasi kekerasan dan divonis penjara dua setengah tahun.
/ Hans Christian Offer

http://www.acheh-eye.org/data_files/english_format/ngo/ngo_eye_on_acheh-eng/ngo_eye_on_acheh_data-eng_003-2004.html

Publikasi Eye on Aceh dalam bahasa inggris di Watch Indonesia! , 2 Euro
 

Human Rights Watch: East Timor: New Law Aims to Stifle Political Dissent, 29 Desember 2004

Parlamen Timor Timur bulan Desember 2004 mengeluarkan UU yang intinya membatasi hak kebebasan mengeluarkan pikiran dan berkumpul. Human Rights Watch (HRW) minta presiden Xanana supaya tidak menandatangani UU itu, untuk menunjukkan bahwa dirinya sebagai Presiden Timor Timur bukan boneka kaum elit politik baru. UU tersebut melarang kegiatan dan demonstrasi yang bermaksud mempertanyakan aturan negara hukum dan merusak nama baik pemimpin negara dan wakil-wakil rakyat di lembaga kenegaraan. Aturan demikian bukan hanya melanggar hukum internasional, tapi juga konstitusi Timor Timur sendiri. HRW kuatir, UU itu secara mudah disalahgunakan untuk menekan oposisi politik dan disiden dan pula membatasi aktivitas legal partai politik dan NGO. NGO di Timor Timur juga menolak UU dan memberikan usulan perubahan yang ternyata tidak mendapat perhatian sepenuhnya. “Sangat mengherankan, justru pemimpin-pemimpin politik Timor Timur yang menderita tekanan dibawah politik represif selama masa pendudukan, kini malah mengeluarkan undang-undang yang menginjak-injak asas kebebasan”, ujar Brad Adams, direktur HRW untuk Asia. “Pemimpin-pemimpin politik Timor Timur sebaiknya memikirkan apakah UU baru ini sesuai dengan pemikiran idealis dijunjung bertahun-tahun, saat mereka maju dengan argumentasi HAM untuk memperjuangkan ide kemerdekaan.”
 
http://hrw.org/english/docs/2004/12/29/eastti9940.htm
 

Analisa FES (Friedrich Ebert Stiftung): Indonesia: Kemajuan Demokrasi, oleh Moritz Kleine-Brockhoff, Desember 2004

Pemilu di tahun 2004 merupakan langkah maju ke arah demokrasi di Indonesia. Struktur demokrasi terlihat begitu mapan sehingga suatu pergantian haluan ke arah sistem lain tidak terbayangkan lagi, tulis Moritz Kleine-Brockhoff dalam analisa FES terkini. Kekurangan utama yang dimiliki demokrasi adalah kurangnya kontrol sipil terhadap militer dan ketergantungan aparat hukum. Koresponden Asia Tenggara itu menganalisa jalan dan hasil pemilu Indonesia serta situasi politik aktual. Analisa juga menyinggung faktor agama, politik dan perkembangan ekonomi, disamping itu tentunya juga soal pemberantasan korupsi, reformasi sektor keamanan dan konflik di Aceh dan Papua. „Dibawah pimpinan seorang presiden bermutu seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) stabilitas politik dan perkembangan ekonomi positif adalah terbayangkan", tulis Kleine-Brockhoff. „...SBY dengan pemerintahan profesionil dan kedekatan pada rakyat bisa berkembang jadi politstar". Menurut pengamatannya, SBY akan sangat berhati-hati dalam berpolitik. Reformasi sektor keamanan tidak akan mendapat prioritas tertinggi, sementara soal pemberantasan korupsi SBY dinilai sangat berani. Meskipun pada umumnya perkembangan positif terbayangkan, namun keberhasilan dalam hal pemberantasan korupsi diperkirakan sedikit sekali. “Andaikata pun keberhasilan politik dia cukup baik, SBY tidak akan bisa tuntaskan semua masalah Indonesia dalam satu masa jabatan. Melihat luasnya permasalan yang ada, sekurang-kurangnya yang dibutuhkan adalah keberhasilan selama 10-20 tahun.”

http://fesportal.fes.de/pls/portal30/docs/FOLDER/POLITIKANALYSE/AnaIndonesien.pdf
 

Laporan dan Publikasi lainnya:

East Timor Institute for Reconstruction Monitoring and Analysis: The La'o Hamutuk Bulletin, Vol. 5, No. 3-4: October 2004
http://www.etan.org/lh/bulletins/2004/bulletinv5n3.html

Joao M. Saldanha: Building the Security Sector in East Timor. The best defense is the best diplomacy? Paper presented at the Third Europe-Southeast Asia Forum: Southeast Asian Security: Challenges and Structures, Berlin, 13.-15. Dezember 2004
http://www.swp-berlin.org/common/get_document.php?id=1166&PHPSESSID=8ba755bf796f88cfafeb4f0982408fbb

Frank Feulner: Buku mengenai Timor Timur: Jalan panjang menuju kemerdekaan, Konrad-Adenauer-Foundation: Auslandsinformationen 12/2004
http://www.kas.de/publikationen/2004/5898_dokument.html

Norbert Eschborn: Indonesia setelah tahun pemilu 2004, muka baru, harapan baru? Konrad Adenauer Foundation: Auslandsinformationen 12/2004
http://www.kas.de/publikationen/2004/5897_dokument.html

Judicial System Monitoring Programme (JSMP): Overview of the Courts in East Timor in 2004, Dili, East Timor, 17. Dezember 2004
http://www.jsmp.minihub.org/Reports/jsmpreports/Final%20Report%202004/court%20final%20report%202004(e).pdf

International Crisis Group: Indonesia: Rethinking Internal Security Strategy, Asia Report No. 90, Jakarta/Brussels, 20. Dezember 2004
http://www.icg.org//library/documents/asia/indonesia/090_indonesia_rethinking_internal_security_strategy.pdf
http://www.icg.org//library/documents/asia/indonesia/090_indonesia_rethinking_internal_security_strategy_web.doc

Kay Moeller & Christian Wagner: Dampak politis bencana Tsunami di Indonesia dan Sri Lanka, SWP-Aktuell 2005/03, Januari 2005
http://www.swp-berlin.org/common/get_document.php?id=1158

Human Rights Watch World Report 2005 - Indonesia:
http://hrw.org/english/docs/2005/01/13/indone9823.htm
http://hrw.org/wr2k5/pdf/indone.pdf

Human Rights Watch World Report 2005 -East Timor:
http://hrw.org/english/docs/2005/01/13/eastti9825.htm
http://hrw.org/wr2k5/pdf/etimor.pdf

Robin Wood: Mengomentari Paper Union, 6 Desember 2004
http://www.robinwood.de/papierunion

Greenpeace: Investigative Report on APP's Forest Destruction in Yunnan
Inggris: http://www.greenpeace.org.hk/eng/document/APP-Report-English.pdf
Cina: http://www.greenpeace.org.hk/chi/document/APP_Report_CHI.pdf

Robin Wood: Blogs untuk pertukaran informasi mengenai perusahaan kertas APP dan APRIL: untuk partisipasi kirim email ke: jens.wieting@robinwood.de
http://appwatch.blogspot.com
http://aprilwatch.blogspot.com
 

Acara-acara aktual:

Acara-acara aktual mengenai Indonesia dan Timor Timur dapat dibaca di homepage:
http://www.watchindonesia.org/Kalender.htm

Penerbit: Watch Indonesia! e.V. Bekerjasama dengan Umverteilen! Yayasan untuk Dunia Solidaritas
Redaksi: Alex Flor, Marianne Klute, Monika Schlicher, Petra Stockmann, Tia Mboeik
Layanan Informasi ini mendapat dukungan sarana Evangelischer Entwicklungsdienst (EED)
 

Zurück zur Hauptseite Watch Indonesia! e.V. Back to Mainpage