Layanan Informasi Indonesia dan Timor Timur,

No. 30, Oktober - Pertengahan Desember 2004

Daftar Isi

Dari kerja ornop:


Acara dan Pertemuan:

Kerja Pers dan Pelobian: Indonesia/Timor Timur dalam politik Jerman dan UE:


Laporan dan Publikasi:

Laporan dan Publikasi lainnya

Acara dan pertemuan

Dari kerja ornop:

Acara dan Pertemuan:

 

Rangkaian acara Friedrich Ebert Foundation (FES): Pemilihan Umum 2004 di Asia, Berlin, 19 - 21 Oktober 2004

Konperensi internasional: „Elections in Asia - is democracy making progress?“, 19 -20 Oktober, FES Berlin

Apakah jalannya pemilu di beberapa negara Asia Tenggara di tahun 2004 membuktikan adanya kemajuan ke arah demokrasi? Pertanyaan ini melandasi diskusi dan evaluasi Pemilu oleh 50 pakar internasional dari Afganistan, Kambodia, India, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapur, Sri Lanka, Korea Selatan, Thailand dan Jerman. Indonesia diwakili oleh Dr. Daniel Sparringa dari Universitas Airlangga, Surabaya. Para pakar selain itu juga menghadiri pertemuan yang diselenggarakan universitas di Cologne, Muenster dan Bonn. Lihat berita selanjutnya.

Info: http://www.fes.de/international/asien/

Rangkuman Konperensi Berlin oleh Norbert von Hofmann (FES Singapur) dalam bahasa inggris:
http://fesportal.fes.de/pls/portal30/docs/FOLDER/WORLDWIDE/ASIEN/VERANSTALTUNGEN/WAHLENASIEN2004/BERICHTVONHOFMANN.HTML
 

Simposium: „Pemilu di Asia - Menerobos Demokrasi“, 21 Oktober, Universitas Muenster

Untuk benua Asia, tahun 2004 merupakan tahun Pemilu: di sebelas negara Asia sekurang-kurangnya satu milyar manusia telah diserukan untuk memakai haknya sebagai pemilih. Dari sinilah timbul pertanyaan, apakah yang sebenarnya mendasari proses demokrasi di Asia? Seputar pertanyaan ini pula para panelis, pakar dan publik berdiskusi dalam simposium yang diselenggarakan Friedrich Ebert Foundation (FES), Asienhaus Essen dan universitas-universitas di kota Bonn, Duisburg-Essen, Cologne dan Muenster.

Pakar Indonesia, Dr. Daniel Theodore Sparringa Airlangga, dalam makalahnya mengarahkan perhatian khusus pada perkembangan di Indonesia di waktu antara pemilu 1999 dan 2004, dimana sistem parlamen dua kamar mulai diterapkan. Dalam pengamatannya, permasalahan soal korupsi, pembatasan ruang gerak HAM dan kolusi individu sistem lama dengan sistem baru tidak mungkin hilang seketika, sementara itu di kalangan masyarakat umum sikap sinisme, frustrasi dan rasa takut terhadap kemunduran semakin menyebar luas. Menurut Sparringa, terpilihnya Susilo B. Yudhoyono sebagai presiden baru yang menggantikan posisi Megawati Sukarnoputri dapat dilihat sebagai suatu bukti, bahwa rakyat Indonesia tetap berniat menjalani suatu perubahan demi tercapainya demokrasi dan kesejahteraan. Tentunya, hasil pemilu juga bisa membuat orang bertanya, apakah terpilihnya seseorang dari kalangan elit lama menjadi presiden bukannya justru bertentangan dengan harapan demokrasi? Pertanyaan ini kemudian juga didiskusikan Sparringa dalam makalahnya, dimana ia membandingkan Megawati dengan SBY berdasarkan posisi mereka soal demokrasi, integrasi bangsa, globalisasi, reformasi militer, pemerangan korupsi dan politik ekonomi dengan posisi SBY. Kesimpulan Sparringa: SBY mewakili perubahan („change“) sedangkan Megawati „kontinuitas“. Secara keseluruhan, ia mengkritik ketidakjelasan yang ada dalam ucapan kedua-duanya. Sparringa mengakhiri makalahnya dengan pertanyaan, apakah ketenangan di Indonesia sekarang ini adalah pertanda datangnya badai, atau justru membuktikan, bahwa di Indonesia demokrasi sungguh-sungguh ada dan memang bisa berkembang. Tulisan selengkapnya dapatkan di majalah Zeitschrift Asien. Rangkuman oleh André Borgerhoff.
 

Masyarakat Jerman untuk Politik Luar Negri (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik - DGAP): Pembicaraan pakar dengan Kay Rala Xanana Gusmão dan Dr. José Ramos-Horta: „Building a Nation from Ashes: Challenges and Opportunities for the Future“, Berlin, 20 Oktober 2004

Presiden Timor Timur Xanana Gusmão dan Menlu Timor Timur José Ramos-Horta di bulan Oktober ini melakukan kunjungan kenegaraan ke Berlin. Setelah acara penyambutan resmi oleh Presiden Federasi Jerman Horst Köhler, kedua tamu menghadiri pembicaraan dengan Menlu Jerman Joschka Fischer dan menteri pengembangan ekonomi Heidemarie Wieczorek-Zeul di DGAP. Dalam kesempatan itu, kedua tamu memberikan gambaran situasi aktual di Timor Timur serta menyampaikan permasalahan dan kemungkinan yang ada untuk masa depan negara muda itu. Pertanyaan publik perihal surat penangkapan jendral Wiranto yang dikeluarkan oleh kejaksaan agung Timor Timur, dan belum juga disampaikan pada pihak interpol, telah memulai suatu diskusi soal pengkajian ulang juridis dan bentuk lainnya soal aksi kekerasan di tahun 1999. Untuk kesekian kalinya presiden dan menteri luar negrinya memberi kesan kurang tertarik untuk menindak secara hukum para pelanggar HAM orang Indonesia.

Pidato Gusmão di DGAP: http://etan.org/et2004/october/22/21gusmao.htm
Catatan dalam pembicaraan DGAP: http://www.watchindonesia.org/notes02.11.04.htm
Berita koran taz: http://www.watchindonesia.org/taz_22.10.04.htm
Program Indonesia di Deutsche Welle. http://www.watchindonesia.org/DW_22.10.04.htm
 
 

Agama ditengah Konflik – Permasalahan kebijakan development aid Jerman – contohnya di Indonesia; joint-event Friedrich-Naumann-Foundation (FNS), Konperensi Bersama Gereja dan Pembangunan (Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung - GKKE), Komisi Jerman World University Service (WUS), dan Akademi Katolik Berlin soal „Demokrasi dan  development“, Berlin, 25 Oktober 2004

Agama ditengah konflik: Permasalahan kebijakan development aid Jerman – contohnya di Indonesia – adalah tema diskusi antara Alex Flor (Watch Indonesia!), Werner Lamottke (Evangelischer Entwicklungsdienst, EED) dan Dr. Wolfgang Sachsenröder (Friedrich-Naumann-Foundation, FNS).

Atas permintaan moderator Guenter Knabe dari Deutsche Welle, panelis memperkenalkan tujuan dan pokok pekerjaan lembaga atau organisasi yang diwakili serta partner kerjanya di Indonesia. Terlintas beberapa kemiripan lingkup kerjanya lembaga EED, FNS dan NGO Watch Indonesia! yang saling menunjang:

Panelis sependapat, bahwa sejak berakhirnya era Suharto sampai saat terakhir terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden RI, Indonesia sebagai negara berkembang banyak menghadapi risiko dan tantangan. Namun walaupun demikian, situasi di Indonesia dibandingkan dengan konflik berunsur agama di negara-negara lainnya, tergolong damai. Daerah konflik di Aceh, Kalimantan dan kawasan kepulauan Maluku oleh panelis merupakan „trouble spot“ (daerah bermasalah) dari negara berkepulauan 13.000 dan sekitar 220 juta penduduk itu.

Indonesia bagaikan negara dengan sejarah yang penuh kontradiksi: Sebagian kesulitan dalam usaha memperkokoh demokrasi dan pembangunan ekonomi sosial berakar di sisa-sisa peninggalan rejim otoritarisme selama 50 tahun yang masih sulit untuk diatasi. Pemerintah kini dibawah pimpinan mantan jendral Yudhoyono kini juga tidak luput dari tantangan-tantangan baru. Negara berpenduduk mayoritas Islam moderat ini tengah berjuang melawan kelompok-kelompok islam ekstremis serta pihak-pihak yang menyalahgunakan pluralisme agama untuk mencari keuntungan politis, sosial dan ekonomi. Konflik berbau agama - demikian pendapat publik- merupakan langkah awal untuk menghasut dan membangkitkan emosi rakyat (demagogi) demi kepentingan sepihak; penyebaran agama oleh pihak luar dalam konteks tersebut juga termasuk faktor yang dapat memicu eskalasi. Konflik-konflik selama masa transisi ini telah mengakibatkan Jerman mengadakan perubahan dalam kebijakan politik pendanaan pembangunannya yang juga mempengaruhi berbagai pihak yang terkait di  Indonesia.

„Indonesia di depan jalan bercabang“ – demikianlah diskusi dapat dirangkum secara singkat. Para panelis sepakat pula, bahwa peranan ambivalen pandangan dominan agamais ditengah konflik- yang sering tidak sengaja itu - tidak boleh dilupakan. Pandangan beragama pun bisa menjadi faktor pendukung demokrasi dan pembangunan.

Kesimpulan lainnya, jika Indonesia berhasil mempertahankan perdamaian, di masa depan ia bisa berperan sebagai perantara dalam dialog internasional.
 

Diskusi panel Heinrich Boell Foundation: Asia Tenggara: Menuju „masyarakat baik“? Berlin, 26-27 Oktober 2004

„Aktor masyarakat sipil, negara dan pengusaha di Asia Tenggara – Pendukung atau Penghambat tercapainya masyarakat yang tegar, demokratis dan berkeadilan sosial?“ – merupakan pertanyaan pokok dalam lokakarya dua hari di Heinrich Boell Foundation yang dihadiri ilmuwan dan aktor masyarakat sipil dari Thailand, Indonesia, Vietnam serta AS dan Eropa. Saat ini, setelah „democracy wave“ di Asia Tenggara usai, harapan ditujukan pada masyarakat sipil.

Dalam panel diskusi soal Indonesia, dibawah pimpinan ibu Prof. Wessel dari Universitas Humboldt,  Berlin, pemimpin Jaringan Islam Liberal Ulil Abshar-Abdalla membedakan pengertian „masyarakat sipil“ berdasarkan konteks Islam (masyarakat madani) dan konteks modern. Dalam makalahnya „Analisa mengenai aktor masyarakat madani yang bermotifkan agama dan prakteknya“ Ulil menunjuk pada besarnya jumlah organisasi kedua gerakan Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dimana bisa ditemukan NGO yang moderat dan konservatif. Kaum moderat interpretasi ulang tradisi Islam, menelaah ajarannya, serta menekankan pentingnya dialog antar agama dan melakukan aktivitas sosial. Kalangan ini juga mengusahakan persamaan gender. Jika gerakan ini dapat mempertahankan pengaruhnya, demokrasi di Indonesia punya harapan, ujar Ulil.

Eep Saefulloh Fatah (Universitas Indonesia, Jakarta) dalam makalah „Analisa aktor masyarakat sipil non-agamais“ mengarahkan perhatiannya pada otonomi pihak pemberi suara dalam pemilu. Telah diketahui, dalam pengambilan keputusan para pemberi suara digerakkan oleh kriteria tersendiri yang tidak mesti agamais. Dalam acara diskusi setelahnya, yang juga dihadiri Prof. Azyumardi Azra (Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah) (pembacaan makalah di panel lain), perhatian ditujukan pada pengaruh Islam yang kembali menguat. Demokrasi ternyata juga telah memberikan ruang pada gerakan radikalis, lagipula sikap percaya pada keberadaan masyarakat sipil yang „baik“ hanya membingungkan, demikian pendapat Ulil. Perhatian pada konsep „civil society“ di Indonesia tidak besar karena masyarakat sipil terlihat terpecah-pecah, lanjut Ulil. Namun hasil konfrontasi antara islam moderat dan konservativpun belumlah jelas. Pada akhirnya, untunglah Eep menegaskan, berpatokan pada institusi dan mekanisme politik baru yang sudah terbentuk, di Indonesia diktatur baru mustahil terbentuk.
 

Lokakarya Fakultas Studi Asia Tenggara: Pembangunan Demokrasi di Indonesia setelah Suharto tumbang, Universitas Humboldt Berlin, 28 Oktober 2004

Dalam lokakarya sehari di fakultas Studi Asia Tenggara di Universitas Humboldt, Prof. Wessel mengangkat beberapa aspek proses demokrasi di Indonesia. Ketiga tamu dari Indonesia: Ulil Abshar Abdallah (Jaringan Liberal Islam), Eep Saefullah Fatah (Universitas Indonesia) dan Prof. Azyumardi Azra (Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah) membawakan makalah. Makalah selain itu juga dibawakan oleh Prof. Wessel, Eva Streifeneder, Patrick Ziegenhain, Johannes Herrmann, Antje Missbach dan Petra Stockmann. Tema lokakarya yang sangat luas itu mencakup semua bagian, yaitu dampak tindakan negara terhadap proses demokrasi, pengkajian masa lalu, peranan militer, Islam dan demokrasi, perkembangan sistem perhukuman, desentralisasi, dan masalah di Aceh. Seluruh makalah akan dipublikasikan di tahun 2005.
 

Lokakarya Masyarakat Jerman-Indonesia Cologne (Deutsch-Indonesische Gesellschaft - DIG) dan Cologne Forum for Indonesia: „Perdagangan Manusia - Prostitusi - Aids; Cologne”, 29-31 Oktober 2004

Dua minggu lamanya dua pekerja seks dan dua pekerja sosial dari hotline Surabaya berada di Jerman untuk mengunjungi beberapa lembaga kegerejaan dan sosial. Puncak kunjungan mereka adalah lokakarya di kota Cologne yang diselenggarakan suatu organisasi yang berada dibawah lindungan anggota parlamen Partai Hijau dan Ketua Komisi HAM di parlemen, Christa Nickels. Kedua tamu Indonesia menceritakan pada publik bagaimana situasi kerja dan hidup mereka; bagaimana mereka tanpa disangka-sangka telah dijual ke dunia prostitusi, dan kini, setelah terancam AIDS mesti terus bekerja dalam kondisi kerja yang buruk. Kemiskinan, perdagangan manusia, AIDS semuanya membentuk lingkaran setan, khususnya untuk perempuan, namun tidak jarang anak-anak pun ikut terancam risiko. Ada faktor penghubung langsung dengan Jerman: dimulai dengan sex-turisme sampai faktor-faktor penyebab kemiskinan. Hubungan ini seringkali disebut dalam makalah ilmiah mengenai perdagangan manusia, sex-turisme, pemerangan kemiskinan dan risiko AIDS. Dibandingkan dengan besarnya upaya untuk membatasi terorisme, upaya yang telah dilakukan untuk melawan perdagangan manusia dan AIDS masih tergolong sangat sedikit.

Namun dalam prakteknya, usaha minimal untuk memerangi AIDS/HIV tidak banyak membantu, demikian pandangan Esthi Susanti dalam wawancaranya dengan radio lokal Indonesia dari Deutsche Welle. Umpamanya, bulan Agustus di propinsi Jawa Timur ada aturan perihal preventasi HIV/AIDS yang mewajibkan pemakaian kondom di kalangan berisiko. Aturan ini tapi tidak diikuti oleh para pelanggan, sehingga ketakutan terjangkit AIDS terus menerus menghantui hidup para pekerja seks.
 

Renungan: „Rekonsiliasi Tanpa Keadilan? Timor Leste 5 tahun setelah kehancuran“, Akademi Katolik Berlin, 8 November 2004

Acara renungan mengenai Timor Timur diselenggarakan oleh lembaga bantuan katolik internasional missio, biro media A 18 dan Watch Indonesia! Puncak acara adalah kilasan balik ke aksi kekerasan serta analisa dan penilaian proses rekonsiliasi selama ini. Acara diskusi dimulai dengan presentasi gambar oleh fotografer Hans-Georg Gaul bersama dengan Carsten Hübner journalis freelance dan mantan pembicara parlamen untuk fraksi PDS. Setelah kata penyambutan oleh Dr. Otmar Öhring dari seksi HAM di missio-Aachen, Carsten Hübner dengan presentasi videonya memanggil peristiwa di musim gugur 1999 di Timor Timur kembali ke ingatan para peserta.

Pembicaraan pakar dengan moderasi Wolfgang Heinz dari Institut Jerman untuk HAM (Deutsches Institut für Menschenrechte) dimulai dengan pembacaan makalah oleh mantan menteri kehakiman yang kini anggota parlamen Jerman, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Dalam kesempatan itu Leutheusser-Schnarrenberger bercerita mengenai aktivitasnya saat bertugas sebagai anggota komisi PBB yang mengusut pelanggaran HAM di Timor Timur. Ia kecewa mengetahui komisi HAM sampai sekarang belum memperhatikan hasil kerja pengusutan pelanggaran HAM sebagaimana mestinya. Demikian juga karena usulanya, supaya para penanggung jawab dibawa ke depan pengadilan internasional, yang tidak diminati sekretaris PBB Kofi Annan. Leutheusser-Schnarrenberger juga mengkritik pemerintah Jerman yang ia nilai kurang aktif.

Dr. Monika Schlicher dari Watch Indonesia! menjelaskan secara menyeluruh pekerjaan komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Timor Timur yang hasil kerjanya dinilai sangat penting dalam membantu mengungkap kebenaran dan proses rekonsiliasi antara pihak korban dan pelaku. Walaupun demikian, Schlicher mengingatkan supaya tidak memakai hasil kerja komisi kebenaran sebagai alibi untuk menutupi seluruh kelemahan dari proses pengkajian juridis. Makalah penutup dibawakan oleh Carsten Hübner, yang merangkum kebijakan dan politik berbagai aktor eksternal dalam krisis Timor Timur.

Baca juga: Neues Deutschland (10.11.2004): „Pembunuhan massal di Timor Timur  dibiarkan tanpa hukuman“:
http://www.watchindonesia.org/ND_10.11.04.htm
 
 

Kerja Pers dan Pelobian:

Deutsche Welle dan Masyarakat Indonesia: Wawancara dengan Yusuf Isak, Penerbit Hasta Mista, Aachen, 7 Nopember 2004

Kebebasan pers merupakan kemenangan gerakan demokrasi dan bukannya hadiah dari negara Indonesia, demikian ujar penerbitnya karya Pramodya Ananta Toer, Yusuf Isak, saat membacakan makalahnya mengenai kebebasan pers dan rekonsiliasi di Eropa. Undangan dari Eropa dan penghargaan yang diterima di AS merupakan tanda bukti pengakuan internasional atas kegigihannya penerbit Hasta Mitra dalam menentang politik represif. Penghargaan itu merupakan, memakai istilah Sukarno, pemberian dari „kekuatan baru“ yang berarti, bahwa ada perlawanan terhadap „kekuatan lama“, termasuk didalamnya juga George W. Bush, ujar Yusuf Isak.

Rekonsiliasi – hanya bisa berhasil jika ada supremasi hukum, ujar Yusuf Isak saat berada di Aachen. Acara kunjungannya di Eropa sangat padat: Stockholm, Amsterdam, Perancis Selatan dan Paris, dimana ia menerima undangan dari „Asosiasi Indonesia-Perancis Pasar Malam“. Kampanye beberapa orang dan kelompok untuk rekonsiliasi digerakkan oleh maksud baik, tapi tidak cukup, nilai Pak Yusuf. Seharusnya, rekonsiliasi adalah tugas negara untuk mengatasi warisan rejim Suharto: fundamentalisme, teror dan anti-komunisme. Selain itu, amnesti atau pengkajian masa lalu baru bisa dibicarakan setelah ada „pengkajian juridis“ (hukum jalan dulu), ujarnya.

„Kalau kita tidur, situasi di Indonesia bisa kembali lagi seperti jaman Suharto dulu“, kata Yusuf Isak dalam wawancaranya dengan Deutsche Welle. Ketika ditanya, apakah pendapatnya mengenai presiden baru, ia menjelaskan, bahwa itu semua tergantung pada sikap orang Indonesia sendiri, „apakah kita tetap pasif atau berorganisasi, dan mengawasi pemerintah“. Pertanyaan mengenai Susilo Bambang Yudhoyono hanya bisa dijawab dalam tiga atau empat bulan mendatang. / wawancara terlaksana berkat kerja sama Boboy Simanjuntak.
 

Keterangan Pers: Watch Indonesia! Tuntut Transparensi dan Ketelitian dalam Penanganan Kasus Munir, 15 Nopember 2004

Pejuang hak asasi manusia Munir, S.H. terbukti diracun dengan arsenik dosis tinggi. Hal ini baru dapat dipastikan dua bulan setelah kematiannya yang penuh penderitaan tanggal 7 September dalam penerbangan dari Jakarta menuju Amsterdam. Dalam keterangan pers, Watch Indonesia! menyampaikan belasungkawa dan keterkejutannya yang sangat atas pembunuhan terhadap Munir, dan juga menyerukan pemerintah RI supaya melakukan penyidikan yang menyeluruh dan akurat.

Sehubungan dengan itu, Watch Indonesia! menyarankan untuk memanggil kembali ke ingatan kasus-kasus kematian lainnya di tahun-tahun terakhir: kematian tiba-tiba Jaksa Agung Baharuddin Lopa yang terkenal lurus dan tegas, demikian pula kematian tiba-tiba tokoh reformis Letjen. Agus Wirahadikusumah dan pembunuhan terhadap hakim Syaifuddin Kartasasmita oleh pembunuh bayaran.

Yang dipertanyakan oleh Watch Indonesia!, mengapa butuh sampai dua bulan untuk mengumumkan penyebab kematian? Watch Indonesia! mengingatkan, bahwa penyelidikan dan penindakan hukum pelaku pembunuhan merupakan ujian ketangguhan pertama untuk kesungguh-sungguhan dan kemampuan kerja pemerintahan dibawah pimpinan Presiden Yudhoyono, yang menyatakan niatnya untuk memperkuat supremasi hukum negara.

http://www.watchindonesia.org/munir_15.11.04ind.htm
 

Indonesia/ Timor Timur dalam politik Jerman dan UE:

Interpelasi Fraksi CDU/CSU: Dampak Perusakan Hutan Tropis Terhadap Iklim Dunia, Berlin, 9 Nopember 2004

Dalam pertanyaan Fraksi CDU/CSU di rapat parlamen soal dampak perusakan hutan tropis terhadap iklim dunia Indonesia menempati posisi khusus. Perusakan hutan tropis dan hutan keseluruhan di Indonesia dinilai „dramatis“ dan berdampak pada iklim global. Perusakan hutan tropis juga sudah terbukti berdampak pada naiknya emisi CO2 di atmosfer, mengakibatkan peningkatan efek rumah kaca serta pemanasan global: „kebakaran kawasan hutan rawa gambut di Borneo yang dipacu degradasi hutan di tahun 1997 telah meningkatkan emisi karbondioksida, yang jumlahnya melebihi sepuluh kali lipat kadar yang dihemat di Jerman selama sepuluh tahun terakhir, sesuai dengan persepakatan di Kyoto“. Karena itu, parlamen Jerman semestinya menanyakan, apakah pemerintah Jerman turut memikirkan kemungkinan-kemungkinan pencegahan atau penanganan soal kebakaran hutan tersebut.

Dalam menjawab pertanyaan itu, pemerintah diminta supaya menunjukkan tingkat pengetahuannya perihal hutan tropis, serta memberikan dokumentasi dari upaya-upaya yang ada di tingkat bilateral dan internasional, baik itu dalam bentuk penelitian maupun proyek, yang khususnya bertujuan memelihara hutan tropis. Selain itu, pemerintah diminta pandangannya mengenai beberapa kemungkinan pemeliharaan hutan tropis, apakah itu melalui pembelian hutan, konversi hutang atau pemantauan satelit. Penulis berharap, berdasarkan jawaban yang diberikan, data mengenai jumlah kayu hutan tropis yang diimpor ke Jerman atau UE dapat ditelusuri. Fraksi pun berpendapat, kriteria pemberian asuransi kredit Hermes mesti ditinjau ulang.

http://www.cducsu.de/aktuelles/initiativen/189183F2F2F9AC37BF0CBEB1EB0C61B711348-b3p06g3i.pdf
 

Laporan dan Publikasi:

amnesty international: Indonesia - A briefing on the death penalty, 1 Oktober 2004

Pada tanggal 4 Agustus dan 1 Oktober 2004 tiga eksekusi dengan cara menembak dilaksanakan di Indonesia. Eksekusi ini merupakan yang pertama kalinya setelah pemberlakuan suatu de-facto-moratorium lebih dari tiga tahun silam. Ketiga korban eksekusi adalah warga negara asing: seorang warga negara India dan dua warga negara Thailand. Ketiga korban divonis bersalah karena menyelundupkan beberapa kilogram heroin masuk ke Indonesia melalui pelabuhan udara Medan.

amnesty international meragukan keabsahan proses hukum terhadap ketiga korban. Sebelum proses hukum dimulai, ketiga terdakwa tidak berkesampatan didampingi pengacara maupun penerjemah, demikian isi briefing paper amnesty internasional tanggal 1 Oktober.

Menurut pengamatan NGO HAM tersebut, sekarang ini sekurang-kurangya ada 54 tahanan lainnya dengan vonis hukuman mati. 30 diantaranya terlibat kasus narkoba, 19 pembunuhan dan 5 lainnya terlibat kasus pemboman di Bali dan Jakarta. Yang menyolok adalah tingginya angka tahanan warga negara asing yang mencapai 22 orang, 20 diantaranya terlibat kasus narkoba.

amnesty international secara mendasar memprotes penerapan hukuman mati karena dinilai brutal dan  tidak memungkinkan suatu perbaikan kekeliruan. Dimanapun juga, tidak mungkin menutup kemungkinan adanya kekeliruan hukum. Pandangan ini khususnya juga berlaku untuk Indonesia, dimana sistem hukumnya terkenal notoris korup dan sulit dipercaya.

amnesty international selain itu juga mengkritik beberapa undang-undang baru, yaitu UU pengadilan HAM (No. 26/2000) dan UU Anti Terorisme (No. 15/2003), karena keduanya menetapkan hukuman mati sebagai vonis tertinggi.

Komentar: Selama di Indonesia masih ada vonis hukuman mati, kritik ini tidak bisa dibenarkan sepenuhnya. Dalam konteks hukum lain yang berlaku, adalah tidak logis, jika tindakan kejahatan terberat seperti pemberian perintah melakukan pembunuhan masal atau pelaku pemboman dengan puluhan korban jiwa mendapat vonis lebih ringan daripada pelaku tindakan pembunuhan biasa.

http://web.amnesty.org/library/index/ENGASA210402004
 

amnesty international: Indonesia - New military operations, old patterns of human rights abuses in Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam), AI Index: ASA 21/033/2004, 7 Oktober 2004

Walaupun organisasi HAM sampai kini belum diperbolehkan memasuki propinsi Aceh, amnesty international berhasil mengumpulkan bahan bukti mengenai aksi pelanggaran HAM yang terjadi semenjak darurat militer bulan Mei 2003 diberlakukan. Sebagian besar informasi yang sulit dikumpulkan itu, telah diamankan. Menurut data yang terkumpul, sebagian besar pelanggaran HAM adalah dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia. Banyak dari korban penangkapan, penyiksaan, pelecehan, pemaksaan pernyataan dan perlakuan semena-mena itu diketahui adalah warga sipil. Khususnya laki-laki muda sering dicurigai berkomplot dengan GAM. amnesty internasional juga melaporkan adanya pelecehan seksual dan pemerkosaan sistematis terhadap perempuan.

amnesty internasional juga menuduh GAM melakukan pelanggaran HAM. GAM diketahui sering melakukan penculikan anak dan memakai anak dibawa umur untuk ikut dalam perlawanan bersenjata.

amnesty international menyerukan kedua pihak berkonflik untuk menjauhkan diri dari tindakan pelanggaran HAM dan mematuhi perjanjian internasional soal HAM yang berlaku.

Bagian kedua dari laporan memaparkan situasi pengungsi Aceh di Malaysia. Selain diancam akan dideportasi paksa, para pengungsi Aceh juga terancam perlakukan semena-mena dan penarikan pengakuan hak-hak legal internasional. Diantara pengungsi banyak ditemui perempuan dan anak-anak. Baca juga laporan berikut: amnesty international: Malaysia - Human rights at risk in mass deportation of undocumented migrants, 2 Desember 2004

http://web.amnesty.org/library/index/engasa210332004
 

amnesty international: Malaysia - Human rights at risk in mass deportation of undocumented migrants, 2 Desember 2004

Musim panas tahun 2004, pemerintah Malaysia mengeluarkan pernyataan sampai akhir tahun 2005 akan menangkap dan mengumpulkan lebih dari satu juta pekerja asing illegal di kamp deportasi untuk dikirim pulang. Semua pekerja asing tanpa dokumen diancam hukuman. Dalam aksi penertiban yang mirip di tahun 2002, kesulitan penyaluran kebutuhan dasar telah menyebabkan kematian beberapa pekerja dengan setidak-tidaknya tiga orang anak.

Orang-orang yang terancam deportasi adalah tenaga kerja dari negara-negara Bangladesh, Nepal, Filipina dan Indonesia. Diantara tenaga kerja Indonesia dapat pula ditemukan pengungsi dari Aceh. Dikuatirkan, pekerja asing yang tertangkap akan dikenai hukum siksa badan. amnesty international karena itu menyerukan pemerintah Malaysia supaya rencana deportasi baru dilakukan disaat hak-hak pencari suaka dan migran tanpa dokumen dijamin sesuai dengan standar internasional. Presiden RI Yudhoyono juga telah minta pemerintah Malaysia supaya melakukan tindakan yang melindungi hak-hak para pekerja asing.

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA280082004?open&of=ENG-MYS
 

Peter Aldhous: Borneo is Burning, Nature, Vol. 432, 11 Nopember 2004; Florian Siegert: Hutan Tropis Yang Terbakar, Spektrum der Wissenschaft, Februari 2004

Berbulan-bulan lamanya, Indonesia dan negara-negara tetangganya di tahun 1997 diganggu asap tebal. Stasiun pengukur CO2 global mencatat penambahan dua kali lipat emisi CO2 di atmosfer. Model pengukuran iklim selama ini tidak memperhatikan produksi CO2 akibat kebakaran hutan tropis. Tim ilmiah dibawah pimpinan Prof. Siegert, Universitas Munich, menyelidiki latar belakang kebakaran hutan dan dampaknya untuk iklim. Mereka pun berkesimpulan, bahwa hutan rawa gambut di daerah penelitian di Kalimantan Tengah yang tumbuh diatas lapisan gambuk setebal delapan meter, adalah penanggung jawab utama pelepasan CO2 besar-besaran. Dengan bantuan suatu rumus kombinasi data satelit dan data langsung dari daerah penelitian dapat digunakan para ilmuwan untuk menghitung emisi CO2. Mereka juga mencari kejelasan mengenai besarnya pengaruh bencana kebakaran terhadap tingkat suhu bumi, karena produksi bahan gambut itu sangat berperan dalam pemanasan suhu bumi. Terbakarnya hutan rawa gambut di Indonesia saja sudah bisa menambah emisi CO2 sedunia sebanyak 40%! Secara global, ini berarti, kawasan kecil tersebut sanggup menguras simpanan CO2 negara-negara lain dalam waktu singkat, demikian tulis majalah ilmiah „Spektrum der Wissenschaft“. Penelitian juga membuktikan hubungan timbal balik antara penebangan hutan dan risiko kebakaran. „Semakin hutan itu terganggu oleh ulah manusia, semakin besar pula kerusakan yang ditinggalkan api“, simpul Prof. Siegert. Di daerah penelitian pun kerusakan akibat proyek raksasa Suharto, yang merombak hutan gambut jadi sawah, terlihat sangat jelas. Politik pembangungan dan penggarapan tanah yang salah ditambah dengan iklim yang kering, merupakan penyebab kebakaran hutan yang terulang setiap tahun. Dengan sejumlah 25-50 Gigaton kandungan gambut dalam tanah, bencana kebakaran di Indonesia memiliki potensi iklim yang luar biasa dan hanya bisa ditanggapi melalui kerjasama intensiv dan sungguh-sungguh semua pihak dunia internasional.

Tulisan dapat dibeli di: http://www.nature.com dan di http://www.wissenschaft-online.de/artikel/714895
atau cari di majalah „Spektrum der Wissenschaften“ melalui Firstgate http://www.firstgate.com/ untuk 1 Euro.
 

Laporan dan Publikasi lainnya:

Felix Heiduk: „Separatisme bersenjata di Aceh/Indonesia. Politik Ekonomi sebuah „perang „yang terlupakan“: Nord-Süd Aktuell, Vol. 18/ 2004/ Nr. 2, S. 305-312
http://www.duei.de/nsa/04-2/premium/t_heiduk_04-2.php
Harga: 2 Euro melalui Firstgate http://www.firstgate.com/

Anett Keller: Motornya Demokrasi? Media Indonesia cari jalan jadi kekuatan keempat. FES Jakarta, November 2004
http://fesportal.fes.de/pls/portal30/docs/FOLDER/WORLDWIDE/ASIEN/KURZBERICHTE/KBINDONESIEN11.04_MEDIEN.PDF

Laporan Open Society Institute / Coalition for International Justice: Unfulfilled Promises: Achieving Justice for Crimes Against Humanity in East Timor, Nopember 2004.
http://www.justiceinitiative.org/db/resource2?res_id=102368
http://www.cij.org/pdf/Unfulfilled_Promises_Achieving_Justice_for_Crimes_Against_Humanity_in_East_Timor.pdf
http://www.cij.org/pdf/Executive_Summary_of_report_Unfulfilled_Promises.pdf

Laporan Judicial System Monitoring Programme (JSMP): Justice for Timor Leste: Civil Society Strategic Planning; International Conference: 23 - 24 September 2004: Conference Proceedings, Oktober 2004
bahasa Inggris:
http://www.jsmp.minihub.org/Reports/jsmpreports/JSMP%20Conference%20Reports/reports(e).doc
bahasa Tetum dan Indonesia:
http://www.jsmp.minihub.org/Reports/jsmpreports/JSMP%20Conference%20Reports/report%20(t).doc
 

Acara-acara aktual:

Acara-acara aktual mengenai Indonesia dan Timor Timur dapat dibaca di homepage:
http://www.watchindonesia.org/Kalender.htm

Penerbit: Watch Indonesia! e.V. Bekerjasama dengan Umverteilen! Yayasan untuk Dunia Solidaritas
Redaksi: Alex Flor, Marianne Klute, Monika Schlicher, Petra Stockmann, Tia Mboeik
Layanan Informasi ini mendapat dukungan sarana Evangelischer Entwicklungsdienst (EED)
 

Zurück zur Hauptseite Watch Indonesia! e.V. Back to Mainpage