Layanan Informasi Indonesia dan Timor Timur

No. 28, Juni – Pertengahan Juli 2004

Daftar isi

Dari Kerja Ornop:
Acara dan Pertemuan: Kerja Pers dan Pelobian: Indonesia / Timor Timur Dalam Politik Uni Eropa: Publikasi dan Laporan: Laporan aktual lainnya:

Dari Kerja Ornop:

Acara dan Pertemuan:

Berlin Indonesia Business Council (BIBC), Makalah dan Diskusi dengan S.E. Dr. Gerhard Fulda, Duta besar Jerman untuk Indonesia, 22 Juni 2004

Saat berbicara di acara pertemuan BIBC, dubes Jerman untuk Indonesia S.E. Dr. Gerhard Fulda yang tidak lama  lagi usai masa tugasnya menyampaikan secara singkat kesan-kesannya semasa bertugas sebagai dubes di Indonesia. Yang sangat ia pentingkan adalah memperbaiki citra buruk Indonesia di mata internasional yang menjadi salah satu kendala untuk Indonesia mencari investor asing. Citra buruk yang disebarluaskan media massa seperti ada unsur kesengajaan. Padahal situasi di Indonesia sebenarnya jauh lebih baik daripada yang selama ini diberitakan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah krisis moneter 1997 patut dipuji dan tidak perlu malu untuk dibandingkan dengan situasi di negara tetangga Asia lainnya. Perusahaan Jerman di Indonesia tidak ada yang mencatat angka merah, malah sebaliknya justru untung besar. Keberadaan praktek korupsi dan rendahnya penegakan hukum memang tidak dapat disangkal, namun situasinya tidak separah seumpamanya di Cina, tujuan utama investor asing kini. Dan pada kenyataannya, memang tidak mungkin berbisnis di Indonesia tanpa terlibat korupsi. Fulda juga mengkritik tuntutan dan aturan hukum di Jerman yang dinilai berlebih-lebihan. Maka, jika ada perusahaan Jerman yang dihadapkan ke pengadilan, Fulda siap untuk menjadi saksi peringan.

Sejak 1998 Indonesia telah mencatat beberapa kemajuan reformasi di bidang politik. Fulda memberi contoh, perubahan UU yang ditetapkan MPR dan pembentukan dewan konstituante yang tahap awalnya dapat bantuan dari Jerman. Proses desentralisasi walau penuh masalah tidak mungkin untuk dibatalkan. Uni Eropa telah menunjuk Jerman untuk memandu proses yang dimulai semasa Habibie itu. Banyak pihak mengkritik desentralisasi sebagai pangkal tolak korupsi yang merajalela.
 

Pemilu di Indonesia, acara Diskusi IASI dan PPI Hamburg, 26 Juni 2004

Setelah pengumuman resmi prosedur Pemilu di gedung Konsulat Jendral RI di Hamburg dilakukan, di tempat yang sama digelar acara diskusi politik atas inisiatif Ikatan Ahli dan Sarjana Indonesia di Jerman (IASI) dan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Hamburg (PPI Hamburg). Alex Flor dari Watch Indonesia! memberikan ulasan tentang pemilu legislatif 5 April lalu. Jika dibandingkan dengan pemilu Presiden, pemilu legislatif terlihat kurang mendapat perhatian dari masyarakat umum, media massa dan juga dari partai politik. Buktinya, Isi agenda politik hanya didiskusikan saat kampanye Presiden dan Wapres, sementara pemilu legislatif terkesan tidak politis.
Para pemberi suara pemilu dipuji karena menunjukkan sikap politis yang matang. Hanya dengan sedikit perkecualian, kampanye dan pemilu secara keseluruhan telah berlangsung dengan mulus. Hal ini sangat bertolak belakang dari pemilu semasa Soeharto, yang di tahun 1997 makan korban jiwa. Kekuatiran bahwa kebebasan demokratis dan sistem pluralisme dapat menjerumuskan negara ke situasi kacau terbukti tidak benar. Walaupun perhatian masyarakat kepada politik terlihat menurun, ternyata persentasi masyarakat Indonesia yang ikut Pemilu jauh lebih tinggi daripada masyarakat Eropa dalam pemilu UE. Hasil pemilu juga mencerminkan kematangan politik para pemilih. Kekecewaan masyarakat terhadap PDI–P dibawah pimpinan Megawati diganjar dengan hilangnya satupertiga dari jumlah suara. Dukungan pun tidak beralih ke kekuatan lama, namun menguatkan dua partai dengan profil bersih yang mengangkat soal korupsi sebagai tema pokok dalam kampanye. Hal tersebut membuktikan bahwa ada keinginan reformasi tidak terpatahkan. Makalah kedua yang dibawakan oleh Agus Haryadi dari Center for Presidential and Parliamentary Studies Universitas Paramadina, Jakarta, berisi pandangannya mengenai pemilu Presiden mendatang. Menimbang situasi pelik perekonomian negara kini, khususnya hutang luar negri yang besar, sudah dapat diprediksi bahwa tidak ada pemerintah yang akan sanggup menanggulangi masalah ini dalam waktu singkat. Perubahan tidak akan mungkin tercapai selama kaum politik dan pejabat negara menempatkan kepentingan pribadi diatas kesejahteraan masyarakat luas. Pada kenyataannya, 98 dari 100 pejabat negara adalah korup, tegasnya. Topik kedua yang ia angkat dalam pembicaraannya adalah risiko-risiko yang ada jika militer kembali berkuasa. Karena ada seorang Jendral a.D. dalam tiga dari lima pasangan Presiden dan Wapres yang dinominasi, maka topik ini mendapat sambutan luas dari publik untuk didiskusikan.
 

Kerja Pers dan Pelobian:

Memprotes Toserba Metro: Hentikan jual kertas asal hutan tropis Indonesia, Juni 2004

Toserba raksasa Metro, Galeria Kaufhof dan Real jual produk kertas bermasalah karena mengandung bahan asal kayu hutan tropis. Organisasi peduli lingkungan hidup Robin Wood sudah berbulan-bulan lamanya menentang kerjasama Metro dengan pabrik kertas dan selulosa APP. Metro bersikeras meneruskan kerjasamanya dengan APP. Padahal hasil dari analisa fraser telah menunjukkan bahwa kertas fotokopi lain yang dijual Metro juga mengandung bahan selulosa dari hutan tropis. Sebagai reaksi, aktivis lingkungan hidup tanggal 29 Juni melakukan penyuluhan konsumen di delapan kota besar di Jerman mengenai seluk beluk perdagangan kertas yang produksinya merusak hutan tropis. Adapun aksi protesnya dapat diikuti melalui internet.

Pemberitaan di Spiegel online: http://www.ngo-online.de/ganze_nachricht.php4?Nr=8594
Foto: http://www.tropenwald.org/metro
Protes online Robin Wood: http://www.robinwood.de/newsletter/013/01.htm
Protes online Rettet den Regenwald: http://www.regenwald.org
 

ProOrganisasi peduli lingkungan hidup dan Discounter: Mebel taman dari kayu asal hutan tropis

Saat mulai musim jual baru, toserba Discounter menawarkan mebel taman dari bahan kayu meranti, sedangkan toko Wal-Mart mebel kayu bangkirai. Bahkan kayu ramin (Gonystylus spp.; ind. Gaharu) yang dilindungi hukum konvensi internasional mengenai perdagangan barang yang terancam punah (Convention on International Trade in Endangered Species - CITES) terlihat diperjualbelikan di setiap pojok jalan. Aksi protes yang menentang mebel kayu tersebut ternyata mendapat jawaban positif dari pihak toserba Discounter dan juga toserba Aldi yang diketahui jual mebel kayu meranti. Toserba Aldi dalam pernyataan tertulis menyampaikan niatnya pada organisasi lingkungan hidup Robin Wood untuk memeriksa keberadaan sertifikat-FSC dalam setiap pembelian mebel berbahan kayu tropis, sebelum dijual di 3.050 cabang tokonya diseluruh Jerman.
http://www.fsc-deutschland.de/inhalt/news/newslett/04_08/01.htm
 

Indonesia / Timor Timur Dalam Politik Uni Eropa:

Komisi UE: Tambahan anggaran untuk HAM, Bruessel, 3 Juni 2004

Komisi Uni Eropa memperkenalkan program European Initiative for Democracy and Human Rights (EIDHR) untuk 2004 yang telah diperbaharui. Anggaran EIDHR tambah 26,625 juta Euro menjadi 132,625 juta Euro. Selain itu juga ada penambahan dua topik kerja. Dana senilai 7 juta Euro ditetapkan untuk mendukung upaya memperbaiki kondisi korban pelanggaran HAM. Adapun untuk pilot proyek jaringan kerja pakar mengenai preventasi konflik telah ditetapkan dana senilai 1,125 juta Euro. Dana tersisa disalurkan untuk upaya penguatan demokratisasi, penegakan hukum dan perlindungan HAM yang secara keseluruhan mencapai jumlah 110,5 juta Euro (tambahan sekitar 17,5 juta Euro). Juga untuk mendukung tribunal internasional dan pengadilan pidana internasional anggaran dinaikkan dari 6 jadi 7 juta Euro).
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/708&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
 

Pemantau Pemilu Uni Eropa untuk Indonesia: Pernyataan sementara tentang pemilu Presiden, Jakarta, 8 Juli 2004

„Pemilu aman dan bersejarah dipenuhi masalah teknis serius“ demikian judul penilaian sementara European Union Election Observation Mission (EUEOM) mengenai pemilu Presiden dan Wapres yang berlangsung tanggal 5 Juli. EUEOM yang mengirim 232 pemantau pemilu memastikan bahwa pemilu berlangsung dalam situasi aman yang memungkinkan adanya persaingan sehat para calon. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai telah berhasil memandu proses persiapan pemilu dengan baik dan mengusahakan beberapa perbaikan sebagai jawaban atas masalah yang timbul saat pemilu legislatif sedang dilangsungkan. Problem teknis yang dimaksud adalah seringnya ditemukan kertas suara (ballot) yang ditusuk dua kali. Pemantau pemilu berpendapat, KPU telah berusaha menanggulangi permasalahan secara sungguh-sungguh dengan cara menghitung ulang ballot yang telah di diskualifikasi. Kampanye pemilu di media massa yang dilakukan melalui media cetak maupun elektronis telah memungkinkan komunikasi antar pihak calon dengan masyarakat umum. Walaupun demikian isi penayangan televisi terkesan lebih menguntungkan pihak pemerintah. Pernyataan sementara EUEOM merinci penilaian lebih lanjut dan berisikan beberapa saran. Laporan menyeluruh dengan saran lebih terperinci akan dikeluarkan setelah pemilu putaran kedua dilangsungkan.
http://www.id.eueom.org/EU%20EOM%20Preliminary%20Statement%20on%20Presidential%20Elections%20(ENG).pdf
 

Publikasi dan Laporan :

Laporan Human Rights Watch: Child Domestics: The World's Invisible Workers. A Human Rights Watch Backgrounder, 10 Juni 2004

„Invisible workers" yang dibahas dalam laporan Human Rights Watch (HRW) sebagian besar terdiri dari anak perempuan. Menurut taksiran International Labour Organisation (ILO), anak perempuan lebih banyak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga daripada melakukan pekerjaan anak lainnya. HRW yang melakukan penelitian lapangan mengenai situasi pembantu rumah tangga di empat daerah, diantaranya menemukan bahwa ada sekitar 200.000 wanita dan anak perempuan Indonesia yang kerja di Malaysia. Selama migrasi, khususnya pekerja anak perempuan yang menghadapi kondisi terberat dan sangat menderita akibat pelecehan seksual dan penganiayaan. Permasalahan seputar nasib pekerja anak sampai sekarang belum mendapat perhatian semestinya dari masyarakat luas. Setelah diserahkan pada calo tidak berprikemanusiaan, anak-anak ditahan berbulan-bulan lamanya di tempat pelatihan yang penuh sesak tanpa menerima bayaran untuk kemudian disalurkan ke pihak pemberi kerja. Pekerjaan yang didapatkan – kalau bukan dipaksa kerja di rumah tangga atau di industri seks – biasanya mencakup 16 jam setiap harinya, tujuh hari seminggu. Upah bulanan, jika itu pun dibayar, sekitar 90 – 100 dollar.
Ulasan lebih lengkap mengenai nasib pekerja anak dan informasi latar belakang mengenai status hukum dan saran dari HRW dapat dibaca di: http://www.hrw.org/english/docs/2004/06/10/africa8789.htm
 

Adelphi Research: Illegal Logging and the Business Sector in Indonesia, InWent, Berlin, 28 Mai 2004

Illegal logging adalah masalah paling pelik yang dihadapi lingkungan hidup Indonesia. Oleh karena lebih banyak kayu berasal dari illegal logging daripada yang diambil secara legal, maka kerusakan ekologis dan dampak sosial sangatlah besar. Praktek illegal logging paling sering dilakukan oleh industri raksasa produksi kertas, selulosa dan kayu. Perusahaan kayu illegal termasuk dalam jaringan kerja kriminalis yang tersusun rapih dan dapat dukungan kuat dari pihak militer dan birokrasi. Sampai kini belum pernah ditelusuri, sejauh mana kayu asal illegal logging juga merupakan "kayu konflik". Sehubungan dengan itu perlu dipertanyakan, apakah permasalahan seputar kayu pernah menjadi pemicu konflik. Apakah illegal logging adalah tolak pangkal konflik berbau kekerasan, ataukah justru illegal logging yang membiayai konflik kekerasan, seperti yang terjadi di Afrika? Jika pertanyaan-pertanyaan mengenai peranan illegal logging dalam konflik kekerasan terjawab, maka penyebab- perusakan hutan tropis di Indonesia dapat diungkap dengan lebih jelas: rendahnya penegakan hukum di sektor perhutanan, korupsi dalam aparat pemerintah dan militer, pertikaian soal hak tanah, masalah ekologis dan kesehatan dan juga desentralisasi. Penyelesaian konflik dan langkah-langkah pencegahannya mesti dimulai di akar permasalahan itu sendiri, saran Esther Schroeder-Wildberg dan Alexander Carius, kedua penulis studi Adelphie. Tidaklah cukup untuk mewajibkan pihak pengusaha memenuhi kriteria sukarela, sementara yang diperlukan adalah jauh lebih dari itu, yaitu restrukturisasi. Studi membahas beberapa langkah-langkah nasional dan internasional yang hanya bisa berhasil jika pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat dan bekerjasama dengan semua pihak demi meraih tujuan. Studi Adelphi sudah pernah diperkenalkan tahun 2003 di Loccum saat konperensi „Lingkungan hidup untuk perdamaian: Peranan sektor bisnis“.
Laporan versi inggris dapat diturunkan dari internet: http://www.adelphi-research.de/projektberichte/Logging_final.pdf
 

Urgewald: Bisnis tidak baik. Sisi gelap pembiayaan ekspor dan proyek oleh KfW, Sassenberg, Mai 2004

KfW di dalam negri membiayai beberapa program pembangunan khusus, di luar negri sebagian dari program kerjasama pembangunan Jerman. Dalam hal kedua KfW berusaha menampilkan dirinya sebagai pemandu politik yang waspada dan berkelanjutan. Namun  KfW juga memberikan perusaahan Jerman biaya komersil untuk ekspor dan pelaksanaan proyek. Hal tersebut bertolak belakang dari inti kerja Kfw yang sesungguhnya, karena telah ikut membiayai proyek yang berdampak buruk bagi situasi ekologis dan sosial.
Studi Urgewald mengamati dengan sungguh-sungguh aturan ekologis KfW. Karena tidak ada obligasi maka urgewald menilai katalog kriterianya KfW sebagai "macan ompong", yang tidak mempan melindungi diri dari kesalahan ekologis dan sosial dalam investasi. Sementara program berkelanjutan di dalam negri dipertahankan, hal ini berbeda dari situasi di luar negri. Proyek-proyek bermasalah KfW mengakibatkan perusakan lingkungan hidup dan perlanggaran HAM. Urgewald khawatir, aspek ekologis dan sosial berkelanjutan semakin ditelantarkan.
Titik berat pembiayaan ekspor dan proyek KfW di Indonesia yang disebut dalam laporan urgewald antara lain berada di sektor eksploitasi sumber alam, energi, produksi selulosa dan perdagangan senjata. Termasuk dalam proyek besar yang dibiayai KfW adalah pertambangan emas dan timah di Freeport di Papua Barat dan Batu Hijau di Sumbawa, perusahaan batu bara Paiton II di Jawa (lihat layanan informasi No. 26), pabrik selulosa Musi Pulp di Sumatra dan perdagangan senjata Jerman - Indonesia. Agenda dengan enam dasar kerja untuk mencapai kriteria politik berkelanjutan juga disebutkan di akhir laporan.
Tulisan bisa dipesan dengan biaya jaminan 7 Euro termasuk ongkos kirim di urgewald: Tel.:+49-25-83-1031, e-mail: barbara@urgewald.de

Laporan aktual lainnya:

Harvard University, Program on Humanitarian Policy and Conflict Research (HPCR):
Indonesia Update http://www.preventconflict.org/portal/main/update_07-02-04.php
Refugees International: Forgotten People: The People of Aceh, Indonesia http://www.refugeesinternational.org/cgi-bin/ri/bulletin?bc=00836&spotlight=1
European Union Election Observation Mission to Indonesia 2004 http://www.id.eueom.org/press.html
Laporan penelitian Felix Heiduk dan Kay Moeller: Terrorisme maritim di Asia Tenggara dan Inisiatif keamanan maritim regional: http://www.swp-berlin.org/common/get_document.php?id=937
Worker Rights Consortium: Assessment re PT Panarub (Indonesia):
http://www.workersrights.org/PT%20Panarub%20Summary%20of%20Findings%20and%20Recommendations%20(public).pdf dan jawaban dari Adidas:
http://www.adidas-salomon.com/en/sustainability/archive/2004/adidas_salomon_response_WRC_assessment_PT_Panarub_may_2004.asp

Laporan Friends of the Earth tentang pabrik kelapa sawit:
http://www.foe.co.uk/resource/reports/greasy_palms_summary.pdf
Versi inggris reserse Robin-Wood tentang perusakan hutan tropis oleh pabrik kertas dan selulosa APP und APRIL: http://www.robinwood.de/sumatrarecherche
Rettet den Regenwald: Kumpulkan Dana untuk WALHI. Informasi selengkapnya di:  http://www.regenwald.org/new/aktuelles/spende_regmen.htm
 

Acara-acara aktual:

Acara-acara aktual mengenai Indonesia dan Timor Timur dapat dibaca di homepage:
http://www.watchindonesia.org/Kalender.htm

Penerbit: Watch Indonesia! e.V. Bekerjasama dengan Umverteilen! Yayasan untuk Dunia Solidaritas
Redaksi: Alex Flor, Marianne Klute, Monika Schlicher, Oliver Venz, Petra Stockmann, Tia Mboeik
Layanan Informasi ini mendapat dukungan sarana Evangelischer Entwicklungsdienst (EED)
 
 

Zurück zur Hauptseite Watch Indonesia! e.V. Back to Mainpage