Layanan Informasi Indonesia dan Timor Timur

No. 24, Oktober – Nopember  2003

Daftar isi

Dari Kerja Ornop:
Acara dan Pertemuan: Kerja Pers dan Pelobian:


Indonesia / Timor Timur dalam politik Jerman dan Uni Eropa:


Publikasi dan Laporan:


Dari Kerja Ornop:

Acara dan Pertemuan:

Temu Eropa II: Temu NGO se-Eropa kedua, Asienhaus Essen, 31 Oktober– 2 Nopember 2003

Perihal keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat khususnya di masa Orde baru, evaluasi masa transisi militarisme ke demokrasi, penguatan gerakan demokrasi dan dampak krisis ekonomi merupakan tema-tema pokok dalam pertemuan kedua NGO Indonesia se-Eropa (Temu Eropa II) di Essen, Jerman.

Pembicaraan terbuka yang membahas masalah „1965“ merupakan hal baru bagi para emigran politis orang Indonesia. Karena hak warganya yang sangat dibatasi, para korban 1965 pada umumnya sering menemui kesulitan. Acara tatap muka yang juga dihadiri beberapa korban ‘65 itu berkesimpulan bahwa pelanggaran HAM 1965 hanyalah mengawali masa Orde Baru. Setelah itu masih banyak korban yang jatuh selama masa Orde Baru berlangsung. Setelah hampir 40 tahun lamanya menunggu, kini angkatan `65 beranjak menuntut keadilan. Temu Eropa II mengasilkan satu program kerja yang bertujuan mendokumentasi semua pelanggaran HAM yang dialami korban ’65 serta mengumpulkan informasi mengenai usaha-usaha rehabilitasi para korban.

Praktek Korupsi, tingginya hutang negara dan kurangnya reformasi di sektor pertanian menjadi kendala terbesar yang dihadapi ekonomi kemasyarakatan demokratis, demikian pandangan Hilmar Farid. Berangkat dari pandangan tersebut, peserta Temu Eropa II menekankan pentingnya memperkuat koordinasi kerja antara kelompok-kelompok pemerhati masalah ekonomi dan demokrasi yang memungkinkan suatu pandangan yang menyeluruh mengenai upaya-upaya memajukan proses demokratisasi di Indonesia yang telah ada. Selain itu, juga diingatkan, bahwa masih ada perusahaan asing Eropa yang terlibat dalam praktek pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia, yang mesti diminta untuk bertanggung jawab.
 

Keterangan Pers HDC: Mengecam vonis atas peserta tim perundingan di Aceh, 21 Oktober 2003

The Centre for Humanitarian Dialogue (HDC) di Jenewa – dulu Henri Dunant Centre – bertahun-tahun lamanya berperan sebagai mediator antara pemerintah RI dan pihak GAM. Dua kesepakatan yang telah diperjuangkan dengan susah payah, yaitu „jeda kemanusiaan“ (tahun 2000) dan „penghentian permusuhan“ atau Cessation of Hostilities Agreement (COHA) yang disepakati 9 Desember 2001 dianggap gagal, semenjak Indonesia di Aceh mulai 19 Mei 2003 memberlakukan darurat militer dan meneruskan operasi militer pengadangan. HDC terpaksa menarik stafnya keluar dari Aceh. Peranan HDC dalam proses perundingan yang selanjutnya untuk sementara tidak mungkin.

Dalam keterangan pers, HDC menyatakan kekuatirannya mengenai putusan pengadilan atas tiga mantan peserta tim perundingan GAM, yaitu hukuman tahanan 11 sampai 15 tahun dengan tuduhan makar dan terorisme.

HDC berharap, putusan pengadilan itu bukan dilatarbelakangi oleh keiikutsertaan ketiga orang itu dalam proses perundingan RI-GAM yang menghasilkan perjanjian 9 Desember 2002. Kedua pihak berkonflik telah menyepakati melakukan perundingan atas dasar saling percaya bahwa keikutsertaan wakilnya tidak membawa konsekuensi juridis untuk pihak perorangan. Selain memperhatikan nasib ketiga orang itu, HDC juga mengingatkan, bahwa vonis pengadilan juga dapat dimengerti sebagai salah satu cara untuk melemahkan partisipasi dan niat setiap pihak dalam upaya mencari solusi damai konflik melalui cara dialog. HDC menyerukan kedua pihak berkonflik untuk kembali ke meja perundingan dan tidak berhenti mencari cara solusi damai.

Informasi selebihnya:
Andy Andrea
Centre for Humanitarian Dialogue
Tel. +41 22 908 1130, +41 79 257 9974
e-mail: info@hdcentre.org
http://www.hdcentre.org/Programmes/aceh/Documents/Press%20Statement%20211003.pdf
 

Hentikan asuransi kredit Hermes yang merusak hutan tropis! Aksi protes depan Kementerian Perekonomian Jerman, Keterangan Pers bersama Robin Wood, urgewald dan Watch Indonesia!, 11 Nopember 2003

Organisasi Watch Indonesia!, Robin Wood dan urgewald di depan gedung Kementerian Perekonomian Jerman di Berlin memprotes rencana Jerman untuk menjamin pengiriman mesin untuk pabrik kertas ke Cina dengan asuransi kredit ekspor Hermes. Pabrik kertas itu direncanakan akan mengolah bahan selulosa asal Indonesia. Para aktivis pemerhati lingkungan hidup menggelar pamflet bertuliskan: „Perusak hutan tropis Clement [Menteri Ekonomi] –Bayar bencana pakai uang pajak“.

Dalam bentuk tertulis, ketiga organisasi menyerukan pemerintah Jerman untuk menghentikan dengan segera praktek jaminan asuransi kredit ekspor Hermes untuk pabrik kertas, setelah diketahui, bahwa perusahaan APRIL telah dijanjikan untuk menjadi pemasok bahan selulosa untuk pabrik kertas di Cina. Pihak APRIL sendirinya tidak sanggup memastikan bahwa perusahannya tidak terlibat dalam usaha kayu ilegal. „APRIL di masa lalu telah merusak sejumlah besar areal hutan tropis dan akan melanjutkan hal tersebut di masa depan“, ujar Marianne Klute dari Watch Indonesia!. „Sudah saatnya, pemerintah Jerman menghentikan setiap bentuk dukungan praktek curi kayu di hutan tropis, supaya bencana alam seperti yang baru terjadi di Sumatra tidak terulang lagi“, kata Peter Gerhardt dari Robin Wood.

Banjir di Bukit Lawang, 1 Nopember lalu, yang merenggut sekitar 200 nyawa terjadi akibat pemotongan hutan tanpa batas dan ini membuktikan bahwa eksistensi manusia dan dasar-dasar kehidupan alamnya di Indonesia sudah sangat terancam. Organisasi lingkungan hidup Indonesia menyerukan untuk mengadakan suatu moratorium pemotongan kayu untuk pemasok bahan baku industri.

http://www.watchindonesia.org/Hermes_Appell.htm
 

WWF Jerman: Menilai tingkat kepedulian lingkungan hidup bank-bank internasional, 20 Nopember 2003

Atas nama WWF (Worldwide Fund for Nature) agensi Munich oekom research AG mengadakan studi yang isinya mempertanyakan sejauh apa bank-bank ikut memperhatikan kriteria lingkungan hidup dan sosial pada saat menyetujui pemberian kredit untuk membiayai proyek-proyek ekonomis perhutanan atau pihak yang bermaksud merubah fungsi hutan, umpamanya menjadi HTI (hutan tanam industri). Studi oekom menunjukkan, bahwa hanya sejumlah kecil bank yang dalam pemberian kreditnya memperhatikan standar-standar lingkungan hidup dan sosial. Hal inipun jika diterapkan pada beberapa industri besar terlihat masih berada dalam taraf sangat rendah. Dalam keterangan persnya, WWF mengemukakan, bahwa bank asing secara tidak langsung telah terlibat dalam perusakan hutan karena memberikan kredit pada perusahaan kertas dan kelapa sawit. Setiap tahun ratusan ribu hektar hutan tropis di Indonesia mengalami perusakan akibat usaha proyek-proyek yang tidak mempedulikan soal lingkungan hidup dan situasi sosial. Dari sebelas bank yang telah diperiksa menurut konsep kerja rating (penilaian), telah terbukti, bahwa bank peraih nilai terbaik A adalah Bank ABN AMRO. Sedangkan, Deutsche Bank, Norddeutsche Landesbank dan Industriekreditbank tidak bersedia diikutsertakan dalam pemeriksaan rating dan menolak untuk memberikan informasi.

http://www.wwf.de/presse/pressearchiv/artikel/01524/index.html
 

EMS: Panggilan darurat dari Indonesia – aksi kekerasan di Mamasa, Keterangan Pers 5 Nopember 2003

Aksi kekerasan yang digerakkan kepentingan politis, sehubungan dengan rencana pemekaran daerah di  Mamasa, Sulawesi Selatan, menyebabkan sejumlah besar penduduk kabur menyelamatkan diri. David Tulaar, penasihat EMS (Lembaga Misionaris Jerman bagian Barat Daya) untuk Indonesia melaporkan, „pihak Gereja memberikan perlindungan pada pengungsi di gedung-gedung gereja, rumah dinas dan pribadi“. Mitra EMS di Sulawesi, yaitu Gereja Toraja-Mamasa (GTM), sangat mengharapkan bantuan dana untuk membantu nasib para pengungsi. Sementara ini, pihak gereja juga mencari kemungkinan untuk menggerakan pemerintah supaya menangani konflik yang ada. Gereja Toraja-Mamasa yang beranggotakan 100.000 jemaat berada di kaki bukit Mamasa dan hanya dapat dicapai dengan cara jalan kaki atau naik kuda. Sekitar 80 persen penduduk Mamasa beragama kristen, sedangkan pendatang yang beragama islam semakin bertambah jumlahnya. Kerja GTM secara khusus bertujuan untuk memperbaiki infra struktur. Semenjak terjadinya bencana banjir tahun 1998, GTM juga semakin intensif memberikan pelayanan sosial. Akibat krisis moneter, banyak anggota jemaat GTM yang jatuh miskin dan kini bergantung pada bantuan internasional.

EMS sangat mengharapkan bantuan dana Anda untuk membantu pengungsi di Mamasa: Evangelische Kreditgenossenschaft eG, Stuttgart, BLZ 600 606 06, nomor rekening 124, kata kunci „Flüchtlinge in Mamasa“.

http://www.ems-online.org/_texte/aktuell/AktPMNotrufIndonesien11-03.htm

Laporan dengan informasi latar belakang kerusuhan politik dan eskalasi kekerasan, liputan koran Kompas dan laporan ringkas GTM:

http://www.ems-online.org/_texte/aktuell/AktAsIndonesienInfos11-03.htm
 

Indonesia/Timor Timur dalam politik Jerman dan UE:

Keterangan Pers Kedutaan Besar Jerman di Jakarta: Jerman dan Indonesia intensifikasi hubungan kerjasama badan kepolisian, 28 Oktober 2003


Kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia tanggal 28 Oktober membuka kantor hubungan lembaga reserse polisi Jerman (BKA) di Jakarta. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan intensitas kerjasama antara badan kepolisian kedua negara khususnya dalam memerangi terorisme internasional dan kriminalitas transnasional. Kantor tersebut juga menawarkan bantuan teknis dan pelatihan kepada polisi Indonesia. Lima polisi Indonesia telah diundang ke Jerman untuk mengikuti program pelatihan di bulan Januari 2004. Delegasi tinggi BKA secara khusus telah datang ke Jakarta menghadiri acara peresmian kantor BKA. Dalam program kerjanya, telah ada rencana untuk mengadakan suatu pembicaraan pakar mengenai terorisme internasional, serta mencari kemungkinan kerjasama kedua negara di sektor lain dan memberikan dukungan pada polisi Indonesia dalam kerjanya. BKA saat ini membiayai 48 kantor perhubungan di 45 negara.

http://www.deutschebotschaft-jakarta.or.id/de/kultur/press_release/28102003.html
 

Pernyataan sikap bersama Uni Eropa, Jepang dan AS soal Aceh, 6 Nopember 2003

Dalam pernyataan bersama, Uni Eropa, Jepang dan AS menyatakan rasa kuatir mengenai perpanjangan pemberlakuan darurat militer di Aceh. Sebelum itu, AS telah mempersiapkan konperensi perdamaian dan pembangunan kembali Aceh di Tokio. Penduduk Aceh diperhatikan keinginannya untuk hidup dalam suasana damai dan aman. Dalam pernyataan bersama tersebut, ketiga pihak minta supaya masa berlaku darurat militer dihentikan dengan segera. Pernyataan ini pun sesuai dengan pernyataan terbuka Presiden Megawati tanggal 1 Agustus. Uni Eropa, Jepang dan AS sangat mengharapkan supaya penderitaan di Aceh dibatasi seminimal mungkin, situasi dibuat transparan serta wakil-wakil lembaga internasional maupun NGO bantuan kemanusiaan diberikan akses untuk memberikan bantuan.

Dalam pernyataannya itu, ketiga pihak menegaskan pengakuannya atas keutuhan teritorial Indonesia dan menolak dengan tegas setiap usaha mempertanyakan batas wilayah Indonesia. Konflik di Aceh dinyatakan hanya bisa diselesaikan melalui jalur politik. Good Governance, rencana otonomi dan proyek-proyek pembangunan sangat menentukan penyelesaian konflik. Negara-negara tersebut sekali lagi menekankan kesediaannya untuk mendukung dan membantu pembangunan dan pengembangan struktur kelembagaan Aceh di masa depan.

http://www.usembassyjakarta.org/press_rel/aceh_jsc.html
 

Kesepakatan Parlamen Eropa soal Aceh, 20 Nopember 2003

Dengan penuh rasa kuatir, Parlamen Europa memperhatikan perkembangan di Aceh setelah darurat militer dan operasi militer diberlakukan. Dalam kesepakatannya mengenai Aceh, pemerintah RI diserukan untuk menghentikan sifat ofensif serta membuka kembali jalur dialog dengan GAM. Masyarakat sipil – khususnya perempuan dari Aceh – diharapkan dengan sangat keterlibatannya yang aktif dalam dialog dan dalam setiap upaya demi tercapainya perdamaian. Parlamen Eropa menyerukan pemerintah Indonesia „untuk mengadili setiap pelaku pelanggaran HAM di Aceh dan di daerah Indonesia lainnya, tanpa membedakan apakah itu dilakukan oleh warga sipil, anggota kelompok separatis, milisi, kelompok paramiliter ataupun anggota militer“. GAM diserukan untuk mengikuti cara-cara demokratis dan menyerahkan senjatanya.

Rasa prihatin juga ditujukan terhadap serangan militer dan polisi, tanggal 19 Oktober 2003, ke arah tempat pelatihan pemantau HAM untuk Aceh. Pelatihan pemantau HAM tersebut dibentuk oleh Komnas HAM bekerjasama dengan sebuah lembaga pemerintahan. Pemerintah Indonesia diminta dengan sangat, supaya semua organisasi kemanusiaan, pengamat HAM independen, wakil diplomatis (juga dari Tokyo-group) dan jurnalis diberikan akses bebas di seluruh Aceh. Selain itu, pemerintah Indonesia juga diserukan untuk membiarkan pengamat PBB mengunjungi propinsi Aceh, seperti penasihat khusus sekjen PBB untuk HAM dan para pelapor khusus PBB yang mengusut hal pembunuhan ekstralegal, penyiksaan dan hal kondisi pengungsi.

Dalam bahasa Inggris:
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=CALDOC&FILE=20031120&LANGUE=EN&TPV=PROV&LASTCHAP=18&SDOCTA=17&TXTLST=1&Type_Doc=FIRST&POS=1
 

BMZ: Jerman bantu perbaiki sarana medis dan pendidikan di Indonesia Timur, Keterangan Pers, 7 Nopember 2003

„Atas inisitatif Kementerian Jerman untuk Pembangunan Ekonomi (BMZ) telah dikembangkan bahan-bahan ajar untuk ilmu pengetahuan alam untuk empat juta murid di 33.000 Sekolah Dasar serta didirikan 510 pusat pendidikan lanjutan untuk guru IPA dengan bantuan modus pendanaan gaya baru. Karena Indonesia telah membiayai proyek itu dengan anggaran sendiri, hutang luar negerinya dikurangi setinggi dua kali jumlah anggaran proyek (senilai 25 juta Euro).

Perundingan antar negara yang berakhir permulaan Nopember menghasilkan dana pembangunan senilai 65,6 juta Euro. Dengan menekankan reformasi ekonomi, pelayanan kesehatan, transportasi dan desentralisasi, pemerintah Jerman secara aktif telah mendukung penguatan sektor ekonomi dan haluan politik baru Indonesia. Pusat perhatian tahun ini diarahkan pada sektor kesehatan. Mengikuti saran pakar Jerman, Indonesia untuk pertama kalinya membentuk fond kesehatan yang secara khusus hanya memberikan pelayanan kesehatan kepada orang-orang termiskin di Indonesia Timur yang merupakan wilayah operasi utama kerjasama pembangunan Jerman.

Proyek terbesar tahun 2003 adalah pembiayaan sebuah kapal pengangkat penumpang dan barang untuk wilayah nusantara.

http://www.bmz.de/presse/pressemitteilungen/103_2003.html
 

BMZ: Jerman membantu sistem transportasi Timor Leste, 2 Desember 2003

Dengan tujuan memperkuat kemerdekaan politis Timor Leste, Kerjasama Jerman untuk Pembangunan Ekonomi mendukung penguatan basis ekonomi. Dalam perundingan yang baru belum lama berselang Jerman setuju untuk membangun sistem transportasi laut yang sekalian menjadi model dukungan bagi usaha kecil dan menengah. Karena letak negaranya yang diujung kepulauan Indonesia, sektor perhubungan laut sangat penting artinya untuk pertahanan keamanan Timor Leste yang merupakan jalur perhubungan yang paling aman. Dana setinggi 6 juta Euro akan dipergunakan bagi pembentukan sebuah perusahaan pelayaran yang membiayai pembelian kapal feri kecil dan dan memantau kualitas pengelola dan awak kapal.

http://www.bmz.de/presse/pressemitteilungen/117_2003.html
 

Publikasi dan Laporan :

Laporan ICG: The Perils of Private Security in Indonesia: Guards and Militias on Bali and Lombok, ICG Asia Report Nr. 67, Jakarta/Brussel, 7 Nopember 2003

Dalam laporannya yang terakhir, International Crisis Group (ICG) menjelaskan peranan tenaga sipil di sektor keamanan dengan mengambil contoh pada dua daerah, yaitu Bali und Lombok. Peralihan fungsi polisi ke tangan organisasi keamanan lokal dan milisi bukanlah fenomena baru di Indonesia. Alhasil, praktek demikian malah memperluas masalah dan tidak membuat situasi lebih aman. Apalagi, jika mereka dijadikan alat untuk meraih kekuasaan atau menjelma jadi kelompok tukang pukul. Pada dasarnya mereka tidak memiliki keahlian yang cukup untuk pekerjaannya, seringkali direkrut atas unsur kesukuan dan agama, tidak terkontrol oleh hukum, dan terlalu mudah bertindak semena-mena.

Di Bali, organisasi keamanan tradisionil pecalang dijadikan mitra polisi. Bersamaan dengan itu, organisasi ini juga adalah penjaga keamanan partai PDI-P di bawah pimpinan Presiden Megawati, sehingga dengan sendirinya ikut memegang peranan politis.

Di Lombok, krisis moneter 1997-1999 telah berdampak pada naiknya tingkat kriminalitas secara drastis. Oleh karena persiapan polisi yang masih kurang, maka pemimpin-pemimpin agama membentuk pam swakarsa yang kini telah beralih fungsi lebih sebagai pemberi perlindungan pada wakil politik.

Menjelang Pemilu dan bertambahnya ketegangan politis, ICG percaya, bahwa bantuan yang diberikan kelompok seperti pam swakarsa untuk menjaga keamanan di daerah semakin dilupakan oleh karena ditakutkan bahwa mereka menjadi pemicu konflik. Hal demikian merugikan proses reformasi politis dan hukum. Seperti biasa, kali inipun ICG memberikan beberapa saran untuk pemerintah Indonesia, pemprov di Bali dan Lombok serta pemberi dana.

http://www.crisisweb.org/home/index.cfm?id=2353&l=1
 

FES Jakarta : Laporan mengenai situasi di Indonesia, Dr. Hans J. Esderts, 5 Nopember 2003

Laporan yang dikeluarkan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Jakarta memuat beberapa kemungkinan penjelasan mengenai penyebab terjadinya bencana banjir di Bukit Lawang/Sumatra Utara tanggal 1 Nopember lalu. Daerah wisata dekat stasiun rehabilitasi orang utan itu mengalami kerusakan hebat akibat serangan ombak air setinggi 6 meter dan hanyutan batu, lumpur dan pohon-pohon. Korban yang jatuh diperkirakan mencapai 200 jiwa. Laporan menuduh pemotongan hutan primer tanpa batas di Taman Nasional Leuser sebagai penyebab bencana. Kini, Taman Nasional Leusser kehilangan fungsinya meregulasi ekosistem di kawasan tersebut. Kerusakan hutan Indonesia tercatat berlangsung sangat cepat, setiap detiknya mencapai lahan seluas lapangan bola. Bank Dunia telah meramalkan, bahwa di tahun 2005 sisa hutan di Sumatra akan punah sama sekali, jika praktek penebangan hutan tetap dilakukan seperti sekarang. Selain itu, Kalimantan diramalkan nasib yang sama untuk kurun waktu 5 tahun mendatang. Kelompok mafia baik itu secara terus terang maupun diam-diam telah berkomplot dengan pihak militer, badan pemerintahan, pegawai negeri lokal dan kaum politisi dengan tujuan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Ditangan merekalah, kebijakan pengelolaan hutan selama ini berada. Dari beberapa hasi studi yang dilakukan FES telah terungkap, bahwa tingkat keinginan politis kalangan nasional maupun lokal untuk menentang pemotongan hutan ilegal masih tergolong rendah bahkan tidak ada. 70-75% anggaran pemasukan militer merupakan hasil bisnis pribadi pihak militer. Setiap pembatasan usaha anggota TNI untuk ikut andil dalam sektor ekonomi dan politik dapatlah menjadi langkah pertama untuk melemahkan usaha-usaha ilegal. Tetapi langkah ini tidak mungkin diambil di masa krisis ekonomi berpanjangan seperti sekarang ini, apalagi Presiden Megawati sampai saat ini belum memberikan tanda-tanda konkret yang mendukung langkah tersebut. Penebangan hutan dengan demikian akan terus berlangsung.

http://fesportal.fes.de/pls/portal30/docs/FOLDER/WORLDWIDE/ASIEN/BERICHTE/INDONESIEN1103LEUSER.HTML
 

Lembaga Persahabatan Jerman - Timor Leste (DOTG): Newsletter No. 1/03, 1 Nopember 2003

Lembaga Persahabatan Jerman - Timor Leste (Deutsche Osttimor Gesellschaft, DOTG) yang didirikan di Cologne bulan Maret 2003 bertujuan mempererat hubungan persahabatan antara kedua negara dan masyarakatnya. Untuk meningkatkan pertukaran informasi, DOTG sekali dalam tiga bulan akan mengeluarkan buletin. Buletin pertama, yang baru-baru ini terbit, berisi tulisan mengenai perkembangan-perkembangan aktual penting di Timor Leste. Bultin antara lain memuat hasil wawancara dengan Ligia de Jesus, yang adalah assessor menlu Timor Leste José Ramos-Horta di Lissabon, dimana ia menjelaskan kesulitan-kesulitan dasar yang dihadapi negara muda itu. Beberapa kesulitan yang ia lihat adalah, bahwa tidak adanya buku penuntun untuk membangun negara. Padahal, demi menjaga perdamaian dan stabilitas sangatlah dibutuhkan upaya membangun dialog dan rekonsiliasi. Dan dalam hal ini ia melihat peran komisi kebenaran Timor Leste sangat penting artinya. Ligia de Jesus tidak percaya, bahwa pihak yang sesungguhnya bertanggung jawab atas kejahatan dan perusakan tahun 1999 akan pernah diadili. Pengadilan HAM di Jakarta menunjukkan, bahwa pejabat-pejabat tinggi militer sampai sekarang di depan hukum masih menikmati imunitas. Dari tempat bertugasnya di Lissabon, Ligia de Jesus mengkoordinasi program beasiswa sekolah dan perguruan tinggi. DOTG mendukung proyek ini dan menghimbau dukungan dari pemberi dana. Informasi dan acara-acara DOTG dan informasi mengenai Timor Leste serta daftar pustaka di internet melengkapi buletin tersebut.

Kontak: Andrea Fleschenberg (Ketua DOTG)
e-mail: anafleschenberg@yahoo.com
donor account: GLS Gemeinschaftsbank; BLZ: 430 609 67, Konto: 34154200
http://www.osttimor.de
 

EMS: Indonesia – Kemana bajonet terarah? – Militer Indonesia kembali menguat, Newsletter No. 6/2003, Nopember

“Apakah Indonesia mampu meneruskan perjalanannya menuju demokrasi dan masyarakat bebas atau akan kembali ke aturan otoriter?”, demikian pertanyaan utama yang dibahas dalam pertemuan tahunannya mengenai Indonesia Lembaga Misionaris Jerman bagian Barat Daya (EMS), yang berlangsung 18 - 19 Oktober 2003 di Stuttgart. Pandangan lain yang cukup dominan adalah keraguan terhadap pemerintahan Megawati yang semakin besar, terhentinya proses reformasi dan pengaruh militer kembali kuat.

Newsletter yang dikeluarkan EMS memuat makalah-makalah pertemuan serta tulisan lainnya yang isinya membahas tema-tema khusus (Papua, Aceh, pencalonan Jenderal Wiranto sebagai capres dan UU Anti-Teror). Tulisannya Klaus Schreiner, ketua INFID Liaison Office di Brussels, umpamanya, berisikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan-perubahan dalam badan TNI setelah era reformasi dimualai serta peran khusus TNI di sektor politik dan ekonomi. Menurut pengamatannya, pemerintahan Megawati mempererat hubungannya dengan para Jenderal TNI atas dasar pemikiran saling menguntungkan. Tidak ada tersirat niat mereka untuk „mensipilkan“ TNI. Pemerintah, parlamen dan TNI membentuk lingkungan tertutup, di mana mereka saling menguntungkan dan memberi proteksi. Schreiner mengingatkan, supaya bantuan internasional jangan disalurkan pada kerjasama militer; namun sebaiknya disalurkan pada upaya mendukung politisi sipil dan anggota parlamen dalam mengembangkan dan mengundangkan suatu konsep TNI yang lebih demokratis.

Konflik berkepanjangan di Aceh, khususnya operasi militer yang berdampak pada penderitaan rakyat Aceh merupakan pokok perhatian Teuku Samsul Bahri, koordinator bagian kampanye Kontras Aceh. Menurut pengamatannya, operasi 100 hari TNI di Aceh sampai sekarang belumlah membuahkan hasil yang berarti, malah yang terlihat adalah situasi kemanusiaan yang menyedihkan dimana-mana. Aksi kekerasan terhadap pembela HAM bertambah secara drastis. NGO tidak sanggup lagi melakukan monitoring; penduduk desa takut memberi laporan mengenai aksi kekerasan karena tidak ada jaminan keamanan. Jumlah korban sipil diperkirakan adalah jauh diatas angka resmi.

Tema perang melawan terorisme dibahas oleh pakar militer Ingo Wandelt. Wandelt dalam makalahnya menggambarkan reaksi TNI, polisi dan politik – dari mulainya pembentukan satuan anti teror sampai saat UU baru disahkan yang dilatar belakangi pertikaian internal aparat keamanan. Selain perang melawan terorisme, pengawasan dinas-dinas rahasia dan militer terhadap anggota masyarakat yang semakin ketat juga merugikan perkembangan demokratis masyarakat bersangkutan.

http://www.ems-online.org/partner_laender/index.html
Printout seharga 1,50 € dapat dipesan di: http://www.ems-online.org
 

Heike Gaessler: „Indonesia di Berlin“ dalam seri publikasi penasihat senat untuk integrasi dan migrasi „Hidup Bersama di Berlin“, Oktober 2003

Di Berlin, komunitas orang Indonesia sejumlah 1.500 orang tergolong kelompok minoritas. Hubungan antara Berlin dan orang Indonesia dikenal sudah berlangsung cukup lama. Dalam penelitiannya, Heike Gaessler menemukan banyak aktivitas mengenai Indonesia di Berlin. Hasilnya dapat dibaca dalam buku “Indonesia di Berlin” setebal 96 halaman. Buku tersebut memberikan latar belakang singkat mengenai sejarah, politik dan budaya Indonesia, memuat wawancara serta memperkenalkan beberapa orang yang mewakili komunitas Indonesia di Berlin.

„Indonesien in Berlin“ dapat didapatkan dengan uang jaminan 2,00 Euro di:

Beauftragter des Senats für Integration und Migration
Potsdamer Straße 65
10785 Berlin
Tel.: (030) 9017 - 2357 oder 9017 – 2322
Fax: (030) 262 54 07
e-mail: integrationsbeauftragter@auslb.verwalt-berlin.de
 

Acara-acara aktual:

Acara aktual mengenai Indonesia dan Timor Timur dapat dibaca di:
http://www.watchindonesia.org/Kalender.htm
 


Penerbit: Watch Indonesia! e.V. Bekerjasama dengan Umverteilen! Yayasan untuk Dunia Solidaritas
Redaksi: Alex Flor, Marianne Klute, Monika Schlicher, Oliver Venz, Petra Stockmann, Tia Mboeik.
Layanan Informasi ini didukung dengan sarana Evangelischer Entwicklungsdienst (EED)
 
Zurück zur Hauptseite Watch Indonesia! e.V. Back to Mainpage