Daftar isi

• Pembicaraan mengenai „Impunitas“, 31 Agustus 2002 di Berlin
• Rettet den Regenwald: Himbauan untuk membantu korban penebangan hutan liar!
• Orang Jerman di Indonesia – Sebuah pertemuan multimedial, 30 September di Cologne

• Keterangan Pers Kedutaan Jerman di Jakarta: Kunjungan pertama Dubes Jerman untuk Timor Timur

• ICG Asia Report No. 39: Resources and conflict in Papua, 13 September 2002
• Aktualisasi database Global Internal Displaced People (database mengenai pengungsi)

Dari Kerja Ornop:

Acara dan Pertemuan:

Selama bulan Agustus di Haus der Kulturen der Welt di Berlin berlangsung pameran foto dari amnesty internasional berjudul „Perjalanan Timor Timur menuju masa depan“. Sehubungan dengannya tanggal 31 Agustus diadakan diskusi mengenai „Impunitas“. Gunnar Theissen dari amnesty internasional memaparkan mekanisme serta kesulitan-kesulitan umum dalam menangani pelanggaran HAM secara juridisial. Pengamat hukum independen utusan Watch Indonesia! pengacara Häusler kemudian menyampaikan hasil pengamatannya serta pendapatnya mengenai cara kerja pengadilan ad-hoc HAM di Jakarta. Moderasi acara dipegang oleh Esther Hoffmann.

Gunnar Theissen memberikan penjelasan umum seputar tema impunitas dan kesulitan juridisial menangani pelanggaran HAM. Impunitas secara keseluruhan membuat rakyat kehilangan rasa percaya pada lembaga hukum dan negara, mekanisme kerja negara terganggu dan bahkan membuat keinginan orang untuk melanjutkan perbuatan melanggar hukum semakin kuat. Maka penguatan instrumen penindak impunitas adalah sangat penting dan hanya dapat tercapai melalui reformasi badan aparat keamanan (kepolisian) dan lembaga hukum, pembentukan komisi kebenaran, pengadilan ad-hoc HAM nasional ataupun internasional dan dan tidak kalah penting pengadilan internasional (International Court of Justice; ICC).

Bahwa pengadilan HAM di Indonesia sama sekali tidak memperdulikan luas maupun beratnya pelanggaran HAM yang dilakukan di Timor Timur ini terlihat pada putusan pengadilan HAM ad hoc di Jakarta. Pengacara Häusler dari hasil pengamatannya berpendapat bahwa „pengadilan Jakarta masih kurang menyelidiki fakta, pihak kejaksaan kurang mempresentasikan bukti dan tidak bekerja sebagaimana mestinya”. Sementara itu, para hakim yang sungguh-sungguh menjalani tugasnya tidak dapat berbuat banyak, karena berkas pengadilannya tidak lengkap, ujar pengacara HAM Häusler yang juga memimpin kantor pengacara di Berlin.
Ia menyesalkan, laporan hasil penyidikan Komnas HAM tidak dimasukan dalam berkas pengadilan. Menurutnya, kesalahan demikian tidak lain telah mencerminkan kurangnya keinginan politis untuk menindak pelanggaran HAM. Padahal sebagai negara yang kini sedang menjalani masa krisis Indonesia sangat memerlukan lembaga hukum yang berfungsi. Bimbingan dan saran pakar kritis yang mampu mengiringi proses penguatan sistim demokratis sangatlah diperlukan. Jika lembaga hukum Indonesia tetap tidak berhasil menangani kelemahan strukturalnya maka pengadilan Internasional terpaksa mesti dijalankan, demikian pendapat Häusler.

Foto-foto yang digelar dalam pameran foto amnesty international di Berlin merupakan kumpulan karya Ross Bird dan beberapa tukang foto orang Timor Timur.
 

Rettet den Regenwald: Himbauan untuk membantu korban penebangan hutan liar!

Abi Kusno Nachran menjalani perawatan di Hamburg. Yang tersisa dari tangannya hanya jempol. Lengannya yang lain hampir putus dan mesti dijahit sambung. Karena berani meneruskan barang bukti mengenai praktek mafia kayu di daerah asalnya kepada departemen perhutanan, Abi Kusno Nachran menjadi korban penyerangan anggota mafia kayu. Dengan bantuan data-data yang dikumpulkan Nachran, bulan November tahun lalu untuk pertama kalinya kapal bermuatan kayu curian berhasil diciduk di pelabuhan di Jakarta. Tidak lama setelahnya Abi Kusno Nachran menjadi korban serangan brutal sekelompok orang bersenjatakan parang. Saat ditemukan kondisi Nachran sangat parah sehingga ia langsung ditempatkan di ruang otopsi di RS. Hanya karena gerakan jempol kakinya maka tim medis mengenali tanda-tanda kehidupan padanya.

Jurnalis berumur 61 tahun Abi Kusno Nachran dulu sempat menjabat anggota DPRD di Kalimantan. Untuk membiayai perjalanannya ke Hamburg-Bergedorf, dimana ia menjalani perawatan, ia terpaksa menjual tanahnya. Perawatan direncanakan akan berlangsung selama bulan Agustus dan diperkirakan memakan biaya setinggi 15.000 € – jumlah uang yang tidak sanggup ia tanggung sendiri.

Organisasi peduli lingkungan Jerman Rettet den Regenwald sangat mengharapkan dukungan dana anda untuk perawatan Abi Kusno Nachran. Dana silahkan disalurkan ke rekening bank 600 463 di Sparda-Bank Hamburg 206 905 00 atau dengan cara mengisi formular pembayaran di internet:
http://www.regenwald.org/new/aktuelles/abi.htm
 

Orang Jerman di Indonesia – Sebuah pertemuan multimedial, 30 September di Cologne

Radio Deutsche Welle, lembaga persahabatan Jerman-Indonesia (DIG) Cologne dan penerbit buku Horleman-Verlag menyampaikan hasil penelitiannya mengenai keberadaan orang Jerman di Indonesia. Pemimpin redaksi siaran bahasa Indonesia di Deutsche Welle, Rüdiger Siebert, memperkenalkan profil sepuluh orang Jerman istimewa yang pernah atau masih hidup di Indonesia. Moderasi acara dipegang oleh Karl Mertens.

Kesepuluh orang itu adalah ahli ilmu alam Junghuhn, pengkabar injil dan dokter Nommensen, gubernur jendral van Imhoff, pedagang Hellferich dan Overbeck, seniman Max Dauthendey dan Walter Spies, geograf Helbig, dokter Mayer dan tokoh filsafat dan pengamat etika terkenal di Indonesia Franz Magnis-Suseno.

Mantan direktur perusahaan Bayer di Indonesia, Axel Kneip, Peter Demberger dari VEM dan jurnalis Deutsche Welle Hendra Pasuhuk masing-masing menyampaikan pendapat mereka mengenai hubungan antarbudaya Jerman - Indonesia.

Kaum politisi dan ahli ekonomi jaman sekarang dinilai kurang menggunakan hubungan antarbudaya yang ada, dan kerja lobi Jerman di Indonesia di bidang politik dan ekonomi terlihat kurang aktif. „Koneksi Jerman” selama pemerintahan Habibie yang sempat menggantikan kelas elit didikan Amerika dianggap positif dan menandai langkah penting pertama ke arah reformasi.
Nilai hubungan baik dengan organisasi Jerman yang memperjuangkan HAM dan demokrasi dimata orang Indonesia sangat tinggi nilainya. Hal ini digerakan oleh harapan terciptanya stabilitas politik yang berlandaskan demokrasi, walaupun sikap pesimis terhadap situasi ekonomi Indonesia tetap kuat. Jerman diharapkan dukungannya di sektor penguatan HAM baik itu berupa bentuk kerjasama, bimbingan tenaga ahli dalam proses strukturisasi lembaga politik dan finansiil maupun berupa saran sehubungan dengan perubahan Undang-Undang dan penerapan UU otonomi.

Kumpulan cuplikan siaran Deutsche Welle berisi riwayat hidup sepuluh orang Jerman di Indonesia telah dibukukan: Rüdiger Siebert: Deutsche Spuren in Indonesien, Zehn Lebensläufe in bewegten Zeiten, 256 S., Horleman Verlag. Buku dapat dibeli di Watch Indonesia! seharga €14,80.
 

Indonesia/Timor Timur dalam politik Jerman dan Uni Eropa:

Duta Besar Jerman untuk RI dan Timor Timur Dr. Gerhard Fulda tanggal 22 Agustus lalu untuk pertama kalinya melakukan kunjungan resminya ke Timor Timur untuk bertemu Presiden Xanana Gusmao. Hal ini dinilai penting untuk membina hubungan baik antar kedua negara. Sebelumnya, Jerman telah menyalurkan dana proyek senilai 9 juta US dollar kepada Timor Timur. Setelah Timor Timur merdeka, Jerman berencana menyalurkan bantuan berikutnya sejumlah 6 juta US dollar. Perhatian utama bantuan pembangunan diarahkan pada pengadaan saluran air bersih dan air minum serta pembangunan jalan transportasi antara Dili dan Oekussi.

http://www.deutschebotschaft-jakarta.or.id
 

Laporan dan Publikasi:

Menurut laporan ICG yang terkahir, pertikaian tanah dan perebutan hak atas kekayaan alam merupakan titik tolak terjadinya konflik berkepanjangan di Papua dan alasan pemerintah Indonesia untuk menindak gerakan kemerdekaan penduduk asli Papua. Pembunuhan Ketua Presidium Papua Theys Eluay oleh tentara Indonesia diikuti oleh sikap was-was para aktivis kemerdekaan yang semakin sering menjadi korban tindakan sewenang-wenang. Keberadaan anggota Laskar Jihad di Papua juga memperuncing suasana antara penduduk asli dan pendatang. Banyak faktor yang mengindikasikan bahwa konflik akan berlarut-larut. Usaha pemerintah Indonesia menawarkan hak otonomi sebagai jalan tengah juga belum tentu berhasil, karena isi dokumen yang ditawarkan sama sekali tidak memperhatikan tuntutan yang diajukan pihak Papua Barat. Pemerintah Indonesia terbukti telah membagi-bagikan konsensi tanah tanpa memperdulikan aturan adat di Papua. Dengan alasan menjaga keamanan, polisi dan tentara Indonesia telah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar HAM. Akhirnya, UU otonomi yang baru sudah lebih memperhatikan hukum adat tanah tetapi tidak dapat memperbaiki kesalahan di masa lalu.

Alasan-alasan utama mengapa Indonesia ingin mempertahankan Papua terletak pada keinginan cari untung, yaitu melalui hak andil langsung, iuran keamanan ditambah iuran pajak perusahaan pada pemerintah. Satupertiga propinsi Papua telah diserahkan ke tangan perusahaan penebang kayu yang terbukti merusak lingkungan hidup, mengeksploitasi penduduk dan dengan bantuan polisi dan militer menindak dengan kasar semua bentuk protes. Industri lainnya yang disinggung dalam laporan adalah industri pertambangan. Perusahaan Amerika Freeport berulang kali dikecam karena terbukti melakukan pengusiran paksa terhadap penduduk asli dan mesti bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang dilakukan tentara bayarannya. Hubungan antara perusahaan, militer dan penduduk asli dipenuni ketegangan.

Untuk menguji apakah pendayaan sumber alam di Papua dapat dilakukan secara damai maka dilakukan uji coba proyek migas baru „Tangguh LNG” dengan sokongan perusahaan minyak BP. Ternyata pekerjaan proyek migas uji coba „Tangguh LNG” mengalami banyak kesulitan akibat konflik kepentingan antara pihak perusahaan, pemerintah Indonesia dan PT Pertamina, pemerintah daerah, kelompok masyarakat setempat, LSM dan petugas keamanan, sehingga keberhasilannya sulit untuk diprediksi. Walaupun demikian, proyek semacan ini diharapkan merintis usaha menuju arah yang benar.

Menurut ICG, konflik hanya mungkin berakhir jika penduduk Papua diberikan kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri dan Indonesia bersedia bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya di Papua.

http://www.crisisweb.org/projects/showreport.cfm?reportid=774
 

Aktualisasi database Global Internal Displaced People (database mengenai pengungsi)

Database proyek Global-IDP milik Norwegian Refugee Council mengkoordinasi informasi-informasi seputar tema pengungsi di daerah konflik. Data mengenai pengungsi di daerah konflik di Indonesia mengisi 500 halaman yang akhir Agustus ini telah diperbaharui. Database selain memperhatikan perubahan situasi politik juga berisi angka dan statistik baru yang didapatkan WFP melalui pengumpulan data besar-besaran mengenai mata pencaharian pengungsi di Indonesia.

Sementara aksi kekerasan di Aceh terus berlanjut, situasi di Maluku dan Maluku Utara, Kalimantan dan Sulawesi Tengah sudah mulai tenang kembali. Konflik tiga tahun terakhir menyebabkan kerugian material sangat besar dan menyebabkan jurang kesenjangan sosial yang dalam. Pengungsi semakin sulit mencari nafkah ataupun membangun eksistensi baru. Banyak yang kehilangan tempat pekerjaannya dan terpaksa menganggur dan akhirnya terjebak dalam lingkaran kemiskinan.
Di Aceh umpamanya, 85% dari pengungsi tidak menemukan tempat kerja. Rumah sakit, sekolah dan jalan rusak berat, banyak guru, dokter dan perawat terpaksa mengungsi, khususnya dari Aceh dan Maluku. Perawatan psikologis juga sangat diperlukan. Baru-baru ini, organisasi kemanusiaan lokal maupun internasional selain membagi pangan dan merawat para pengungsi juga giat membangun kembali gedung-gedung rusak.

http://www.idproject.org
 

Acara- acara aktual: