Layanan Informasi Indonesia dan Timor Timur

No. 11, April 2002

Daftar isi

Dari Kerja Ornop:
Acara dan Pertemuan: Kerja Pers dan Pelobian: Indonesia dan Timor Timur dalam politik Jerman dan Uni Eropa: Publikasi dan Laporan:

Dari Kerja Ornop:

Acara dan Pertemuan:

Workshop Internasional di Parlamen Uni Eropa: Indonesia – Between Regional Autonomy and Military Rule; Brussel, 25 April 2002

„Masalah di Aceh bukanlah separatisme namun ketidakadilan“, tegas Usman Hamid dari Kontras. Pernyataan ini dibenarkan oleh pembicara lainnya yang duduk di podium. Impunitas dan pelanggaran HAM berkelanjutan merupakan batu sandungan utama dalam proses demokrasi di Indonesia yang menghambat solusi damai bagi konflik. Sampai sekarang, belum seorangpun anggota militer atau polisi diadili atas tuduhan pelanggaran HAM di Papua Barat, kata Victor Kaisiepo dari Presidium Papua. „Pemerintah di Jakarta menawarkan otonomi luas – dan sekaligus mengirim militernya.“

Bagaimana otonomi dapat menjadi solusi untuk daerah konflik? Bagaimana caranya pemerintah meraih kepercayaan rakyat kembali? Bagaimana Uni Eropa dapat mendukung realisasi solusi damai? Pertanyaan-pertanyaan tersebut melandasi diskusi intensif di Parlamen Eropa antara anggota parlamen dan pengamat UE, wakil NGO Indonesia dan Eropa, wakil gereja dan wakil kedutaan Indonesia. Acara yang terselenggara atas undangan anggota parlamen UE, Matti Wuori, dan Finland NGO Committee of 100 didukung oleh golongan partai hijau /European Free Alliance, golongan liberal Eropa, dan partai reformis (ELDR). Dari NGO yang hadir wakil dari Tapol (Inggris), Watch Indonesia! (Jerman) dan European Liaison Office of the International NGO Forum on Indonesian Development INFID (Brussel).

Anitti Turunen dari UE Policy Unit menjelaskan politik UE terhadap Indonesia. Kekhawatiran UE tidak hanya terbatas pada terhambatnya proses transisi di Indonesia yang berlanjut dengan agak susah, namun ditakutkan bahwa situasi tidak terkontrol dapat membuka peluang bagi kelompok islam radikal ataupun militer mengambil alih kekuasaan. Pelanggaran HAM dimana-mana masih cenderung diselesaikan melalui cara militer, dan bukannya melalui jalan politik. Reformasi militer dan kepolisian dinilai penting untuk konsolidasi demokrasi. Tom Roe, ketua bidang Timor Timor dan Indonesia di Komisi Eropa, memperkenalkan strategi UE untuk Indonesia untuk tahun 2002-2006. Titik berat ditetapkan di dua program, yaitu „good governance” (pemerintahan yang baik) dan „sustainable management of natural ressources“ (managemen sumber daya alam secara berkelanjutan). Dalam program „good governance“ UE memberikan bantuan teknis dan pelatihan di sektor hukum, di bidang administrasi umum (administrasi anggaran pendapatan dan belanja) dan kesehatan, serta cara-cara penanggulangan kemiskinan. Dalam Program „sustainable management of natural ressources“ dukungan UE berupa pemberian dana.

Perhatian UE pada Indonesia dan Timor Timur selama ini terlihat pada besarnya jumlah resolusi parlamen UE. Anggota parlamen UE asal Irlandia, Patricia McKenna, menyebutkan beberapa resolusi yang dikeluarkan UE tahun lalu, yang khususnya berisi pernyataan sikap UE terhadap pelanggaran HAM. Patricia McKenna menganggap penting untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap soal bantuan kemanusiaan untuk pengungsi, konflik senjata berkelanjutan, dominasi militer dalam dunia politik dan dukungan memperluas pengaruh organisasi HAM maupun Komnas HAM di Indonesia.

Pihak NGO kurang puas dengan keterangan kerja anggota delegasi UE. Keikutsertaan UE dalam menggalang program dan proyek dan pernyataan sikap maupun himbauan UE terhadap Indonesia dinilai masih kurang. Umpamanya, UE tidak memberikan dukungan konkret dalam menangani pelanggaran HAM ataupun mengusulkan suatu solusi politik. Visi politik UE dinilai minimal dan pasif. Rafendi Djamin dari Indonesian Forum for Human Dignity (INFOHD) berpendapat, pernyataan dan himbauan UE kurang mempunyai kekuatan politik aktif. Kritiknya juga ditujukan pada komisi HAM PBB yang menyambut hangat terbentuknya pengadilan ad hoc HAM di Jakarta. Padahal OHCHR telah menolak kerja sama dengan pengadilan ad hoc HAM di Jakarta karena kerjanya banyak sekali menunjukkan kekurangan. Hal ini akan membebani sistem hukum internasional dan pembangunan sistem peradilan mandiri di Indonesia. „Standar hukum yang ditetapkan pengadilan ad hoc sekarang ini akan menyibukkan kita di waktu sepuluh tahun mendatang”, kata Rafendi. Rencana mengadili pelaku pelanggaran HAM di Indonesia dan Papua sesuai dengan standar hukum internasional kini terlihat semakin sulit direalisasikan.

Patricia McKenna mengingatkan, proses transformasi di Indonesia tidak boleh dijadikan dalih untuk ketidakseriusan kerja tribunal. Ia menjanjikan, akan berusaha sejauh mungkin menjamin pekerjaan tribunal yang baik dan benar, serta berniat mengangkat tema tersebut dalam pembicaraannya selama melakukan kunjungan kerja ke Indonesia sebagai anggota sebuah rombongan UE. Menurut rencana program perjalanan rombongan UE tersebut juga ada pembicaraan meja bundar dengan wakil-wakil ornop HAM dan organisasi perempuan. Namun ia mengakui belum mengetahui ornop mana yang diundang untuk pembicaraan itu, dan kira-kira apa yang mereka inginkan. Rutin sehari-hari seorang anggota Parlamen Eropa?

Tom Roe menampik kritik yang ditujukan pada politik UE: Jose Ramos-Horta yang baru saja berkunjung ke sana memuji politik UE dan menekankan betapa penting dan berharganya dukungan politik UE selama bertahun-tahun, ujarnya. Moderator acara Alex Flor dari Watch Indonesia! menyatakan ketidaksetujuannya. Ia mengingatkan bahwa pandangan Ramos-Horta sebelum menjadi menteri luar negri sangat berbeda dari sekarang. Tom Roe menerima penjelasan Alex. Patricia McKenna akhirnya merangkum, bahwa tanpa desakan NGO yang tak henti-hentinya Timor Timur tidak akan pernah menjadi tema di UE. Timor Timur adalah bukti kesuksesan NGO dan bukannya negara-negara UE.

http://www.sadankomitea.org/indonesia
 

Konperensi „Alternative Solutions for Indonesia’s External Debt”, Paris, 8 April 2002

Bertepatan waktu dengan dimulainya negosiasi antara Indonesia dan Paris Club III, 14 wakil NGO, diantaranya INFID, menghadiri konperensi „Alternative Solutions for Indonesia’s External Debt” di gedung parlamen di Paris. Moderasi dipegang oleh direktor INFID Binny Buchori. Acara dibuka oleh Ketua Komisi Budaya, Remaja dan Komunikasi parlamen UE yang juga mantan perdana menteri Prancis, Michel Rocard. Rocard yang melihat kemungkinan jalannya perundingan yang berlarut-larut, menganjurkan pada Indonesia untuk mendesak pembayaran hutangnya dalam bentuk Rupiah dan meminta peraturan pengecualian untuk kuota ekspornya.
Konperensi dipenuhi kritik tajam terhadap permasalahan hutang. Presiden dan anggota pendiri Center for Global Development di Washington DC, Nancy Birdsall, membandingkan Indonesia dengan pasien yang sakit berat, dan sangat membutuhkan operasi. Pendapat ini disetujui pembicara lainnya. Demikian pula halnya pemerangan korupsi dan pembangunan masyarakat sipil. Jürgen Kaiser dari Jubilee Jerman pesimis akan manfaat Paris Club dalam menyelesaikan masalah hutang. Malah ia menganjurkan dibentuknya sebuah proses arbitrase. Francis Lemoine dari Eurodad (European Debt and Development) menganjurkan supaya pemberi hutang mendahulukan program sosial daripada mencurahkan perhatiannya pada manajemen hutang. Binny Buchori menuduh Paris Club tidak fair dan Indonesia mesti menyelesaikan permasalahan hutangnya sendiri tanpa Paris Club. Anton Gunawan dari Citibank berpendapat, Paris Club terlalu sedikit bertindak mereduksi beban hutang.
Mewakili pemerintah Indonesia hadir Deputi Menko Perekonomian Komara Djaya. Ia membela politik pemerintah yang berusaha memenuhi tuntutan program IMF. Pemerintah tidak akan minta pengurangan hutang, namun minta penundaan waktu pembayaran dan  konversi hutang sehingga Indonesia tidak dikategorikan ke kelompok negara D. Jika hal itu terjadi, minat investor bisa hilang dan ini makin membahayakan perekonomian.

Keterangan pers konperensi yang ditujukan pada Paris Club, dan naskah konperensi: http://www.infid.be/conference.html
Ulasan Laporan Konperensi Internasional dalam bhs. jerman „Alternative Lösungen für Indonesiens Auslandschulden“, „Der Patient braucht dringend eine Operation“, Peter Lanzet (EED) http://www.epo.de/specials/eed_indonesien_020409.html
 
 
 

Kerja Pers dan Pelobian:

Laporan Pers Lembaga Misionaris Kristen Protestan di Jerman bagian Barat Daya (EMS) mengenai Konflik Timur Tengah

Dalam laporan pers tanggal 19 April, pendeta David Tulaar menganjurkan sikap berhati-hati dalam menghadapi dampak negatif konflik Timur Tengah di Indonesia. Menurutnya, hubungan antara kaum Kristen dan Muslim sangat dibebankan oleh konflik tersebut. Ini terlihat pada pembentukan komite pembebasan Al-Aksa oleh kelompok radikal Islam yang merekrut pejuang sukarela untuk Palestina. Begitu pula, ia mengingatkan orang Kristen yang tanpa berpikir panjang hanya bisa memuji Israel. Alasan orang Kristen untuk bersimpati dengan Yahudi beralasan dari Al Quran yang menyamaratakan Kristen dengan Yahudi, dan juga oleh karena dukungan kepada Israel yang diberikan pihak AS.

Pembicaraan antara wakil-wakil gereja Kristen Protestan, gereja Katolik, kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia dan Menteri Agama Said Aqil Munawar, oleh Tulaar dinilai positif. Dalam kesempatan itu semua pihak menyampaikan harapannya agar konflik Timur Tengah tidak menjadi pemicu konflik antar agama di Indonesia. Konflik Timur Tengah bukan perang agama melainkan digerakkan oleh kepentingan politik. Persatuan Gereja Indonesia (PGI) telah melontarkan kritiknya yang tajam terhadap politik pemerintah Israel dalam suatu konperensi pers, ujar Tulaar. Wakil-wakil gereja berpendapat, pemerintah Israel sebenarnya mampu mengambil langkah efektif yang dapat menyudahi aksi kekerasan demi tercapainya perdamaian.
http://www.ems-online.org/_texte/aktuell/AktPMIndoNao4-02.htm
 

Laporan Pers Lembaga Misionaris Kristen Protestan di Jerman bagian Barat Daya (EMS): Hutang Luar Negri Indonesia

Menjelang perundingan antara Indonesia dan Paris Club yang dimulai tanggal 8 April di Paris, EMS menyatakan sikapnya tanggal 25 Maret di bawah moto „Pengurangan Hutang adalah Perang melawan Terorisme”. Dalam kunjungannya ke Basel, wakil sekjen PGI Richard Daulay mengingatkan bahwa hutang luar negri Indonesia yang terlampau tinggi (mencapai 150 Miliar US$) adalah faktor yang membahayakan keamanan negara. Pada masa Soeharto, pihak-pihak yang diuntungkan oleh kredit hanyalah segelintir pengusaha kaya saja. Kini, hutang tersebut harus ditanggung seluruh rakyat Indonesia. Sampai sekarang, 30% anggaran negara dipakai untuk menutup hutang, sedangkan untuk sektor kesehatan dan pendidikan hanya tersisa 4-8% saja. Kelompok teroris fundamentalis dengan mudah dapat memperalat kaum miskin untuk mengejar kepentingan mereka, ujar Daulay. Dilihat dari segi politis, negara-negara barat seharusnya tertarik pada usaha pengurangan hutang, apalagi Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia. Daulay memberikan contoh pengurangan hutang pada Indonesia di tahun 60-an. Saat itu, negara-negara barat bersedia memberikan keringanan hutang sebanyak 50% pada rejim Soeharto dengan alasan memerangi komunis.

Bulan November tahun lalu, PGI telah menekankan perlunya Indonesia mendapat keringanan hutang bersyarat. Pemerintah Indonesia harus memerangi korupsi secara efektif serta tidak pilih-pilih dalam mengadili mantan politisi dan pengusaha. Dalam position paper yang sama, PGI menilai kelalaian manajemen utang sebagai kartu mati bagi perekonomian dan otomatis bagi Indonesia. PGI karena itu melihat perlunya mendukung usaha pengusutan dan pemerangan penyalahgunaan kredit.
EMS aktif terlibat dalam kampanye pengurangan hutang „erlassjahr.de - Entwicklung braucht Entschuldung (Pemberdayaan butuh Keringanan Hutang)“ yang merencanakan aksi protes tanggal 8 April di Paris.

Keterangan Pers lengkap: http://www.ems-online.org/_texte/aktuell/AktPMPGI3-02.htm

Utang Luar Negeri Indonesia dan Tanggungjawab Moral PGI/Gereja;  Sebuah Position Paper untuk Penentuan Sikap: http://www.ems-online.org/_texte/aktuell/AktAsPGI3-02.htm
 
 
 

Indonesia dan Timor Timur dalam politik Jerman dan Uni Eropa:

Kunjungan Menko Polkam RI Bambang Susilo Yudhoyono ke Jerman

Menuju Swedia untuk kunjungan kerja, Menko Polkam beserta rombongan pada tanggal 16 April lalu sempat mengunjungi pula Berlin, ibukota Jerman. Termasuk dalam rombongan adalah Kapolri Da´i Bachtiar dan Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Djali Yusuf. Menko Polkam diterima oleh Menteri Negara di Departemen Luar Negeri Jerman Volmer di gedung Departemen LN Jerman. Ia pun bertemu dengan Mendagri Jerman Schily. Tema pembicaraan antara Menko Polkam RI dan Mendagri Jerman berkisar soal pemerangan terorisme dan program pelatihan polisi. Dalam acara temu bicara dengan masyarakat umum di Kedubes RI, Menko Polkam menjelaskan maksud perjalanannya, memperkenalkan jalan keluar alternatif dalam penanggulangan konflik regional dan hal-hal yang menghambat demokratisasi.
 

Menteri Negara di Departemen Luar Negeri Jerman Volmer Menerima Kunjungan Menko Polkam RI Bambang Yudhoyono, Keterangan Pers Departemen Luar Negri Jerman, 16 April 2002

Disaat berkunjung ke Berlin tanggal 16 April 2002, Menko Polkam Yudhoyono mengatasnamakan pemerintah RI menyampaikan terima kasihnya kepada Menteri Negara di Departemen Luar Negeri Jerman, Volmer, atas dukungan konstruktif Jerman kepada Indonesia dalam usaha penguatan demokrasi dan ekonomi. Jerman dinilai sebagai mitra kerja yang penting, khususnya karena pengertiannya terhadap situasi sulit yang dihadapi Indonesia kini. Sikap ini terlihat pada jalinan kerja sama yang baik antara kedua negara. Volmer menekankan, perhatian Jerman khususnya terarah pada pembangunan Indonesia yang bersifat damai, khususnya di propinsi Aceh, Maluku dan Papua Barat. Ia pun mengingatkan bahwa demokrasi dan HAM sangat penting untuk dimajukan dan diperkuat secara terus menerus. Menurut Menko Polkam Yudhoyono, pemerintah Indonesia telah menunjukkan keinginannya mencari solusi damai untuk konflik dengan cara menawarkan status otonomi pada Aceh dan Papua, demikian pula telah ada usaha mencari kesepakatan antara pemerintah dan kelompok lokal setempat. Volmer juga mengingatkan pentingnya menjalin hubungan baik antara Indonesia dan Timor Timur. Menko Polkam Yudhoyono meyakinkan, pemerintah Indonesia akan melakukan segalanya untuk memenuhi hal itu. Kedua belah pihak menyambut baik kemajuan yang dicapai dalam usaha memerangi terorisme dan pencarian jalan keluar bagi masalah pengungsi di wilayah ASEAN.
http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/aamt/ausgabe_archiv?archiv_id=2994&type_id=2&bereich_id=19
 

Pejuang Kemerdekaan jadi Presiden Pertama Timor Timur, Keterangan Pers Volker Neumann, SPD, 17 April 2002

Volker Neumann, dari SPD (partai Sosdem) yang adalah anggota komisi luar negeri dan komisi HAM parlamen Jerman menyatakan kegembiraannya yang sangat atas terpilihnya Xanana Gusmao sebagai presiden pertama Timor Timur. Kemenangan Xanana Gusmao dinilai sebagai tanda kesuksesan perjuangan kemerdekaan rakyat Timor Timur dan PBB. Volker Neumann pernah bertemu dengan Xanana Gusmao bersama dengan Petra Ernstberger (SPD) di Jakarta pada tahun 1999. Xanana saat itu baru saja dibebaskan dari penjara, dan masih berstatus tahanan. Pertemuan tersebut dikatakan tidak mudah bagi Volker Neumann, karena terbentur banyak halangan. Neuman menjelaskan bahwa SPD sudah sejak dulu mendukung tuntutan kemerdekaan rakyat Timor Timur. Selanjutnya, ia atas nama SPD, memberi selamat rakyat Timor Timur dan presidennya yang terpilih dalam pemilihan umum pertama yang bebas dan jujur.

Timor Timur sebagai negara muda yang mulai tanggal 20 Mai menjalani masa kemerdekaannya secara penuh tetap memerlukan dukungan negara internasional. Tidak boleh dilupakan pula segala tindakan tidak berperikemanusiaan yang dilakukan kelompok milisi dibawah dukungan TNI di tahun 1999. Oleh karena itu, SPD akan mengikuti dengan cermat jalannya pengadilan HAM di Timor Timur dan Jakarta, ujar Neuman.
http://www.spdfraktion.de/perl/dbdoc?category=presse&subcat=aktuell&id=26952&type=prm&locator=/presse/xx
 

Investor Seminar Indonesia Business Council dengan Jakarta Business Group, Berlin, 24 April 2002

Berlin Indonesia Business Council (BIBCouncil) dan Kedubes RI untuk Jerman pada tanggal 24 April menyelenggarakan seminar penanam modal di Institut Fraunhofer. Alasan seminar adalah kunjungan delegasi dari Jakarta Business Group (JBG) di bawah pimpinan Drs Hari Sandjojo (Kepala bagian Investmen daerah BPM-PKUD Jaya) ke Berlin. Delegasi JBG bermaksud mengajak investor Jerman untuk melakukan penanaman modal di Jakarta. Termasuk dalam delegasi adalah Drs Sulistyo (Kepala bagian Perencanaan dan Promosi BPM-PKUD Jaya), Ibu  Saptiastri (Kepala bagian ekonomi Bappeda Prop. DKI Jaya) dan Bpk. Mulyono P. (anggota DPRD). Selain Berlin, delegasi mengunjungi kota-kota Eropa lainnya, seperti  Amsterdam, Vienna dan Budapest.

Dalam kata sambutannya, baik wakil duta besar RI di Jerman Dr. Suharsono maupun ketua delegasi JBG Drs. Hari Sandjojo mengeluhkan pemberitaan media massa Jerman maupun Indonesia kini yang terlampau menjelek-jelekkan Indonesia. Hal ini menurut mereka mempersulit usaha menarik investor dan memajukan perekonomian. Padahal di masa krisis sekarang ini, Indonesia justru sangat mengharapkan kerja sama ekonomi yang menguntungkan. Suharsono meminta dengan sangat supaya pemberitaan di media massa disesuaikan dengan realitas yang ada. Indonesia tetap teguh memajukan proses demokrasi, menjamin terjaganya HAM dan mengusahakan reformasi militer. Dalam kata penutupnya, Sandjojo secara khusus mengundang investor Jerman untuk cepat memakai kesempatan yang ada di Jakarta, sebelum diambil oleh pihak lain.

Tayangan presentasi multimedia yang bertujuan menunjukkan sisi manis kota Jakarta sayangnya mengalami gangguan teknis. Selanjutanya, Ibu Saptiastri menyebutkan beberapa permasalahan yang dihadapi Jakarta, khususnya soal tingginya pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh padatnya jumlah penduduk dan infrastruktur urban yang tidak memadai. Khususnya dalam bidang yang disebutkan di bawah ini investasi sangatlah bermanfaat dan diperlukan: penyaluran limbah dan pencegahan banjir, transportasi umum dan soal pembuangan sampah. Untuk hal pariwisata daerah Jakarta yang dimajukan adalah daerah Kota, pelabuhan Sunda Kelapa dan Kepulauan Seribu.

Dalam diskusi akhir, mantan dubes Jerman untuk Indonesia Bpk. Seemann mengingatkan bahwa image Indonesia di media massa memang tidak baik. Perubahan, menurutnya, hanyalah dapat dicapai dengan bantuan pemerintah Indonesia. Banyak pihak yang pada dasarnya tertarik melakukan investasi di Indonesia, namun pemerintah Indonesia masih kurang konkret dan sungguh-sungguh menunjukkan inisiatifnya.
 
 
 

Publikasi dan Laporan:

Pemilihan presiden di Timor Timur – Negara muda dalam proses pembentukan negara mandiri

Sejumlah 439.000 rakyat Timor Timur, tanggal 14 April, diserukan untuk ikut secara aktif memilih presiden Timor Timur yang pertama. Pemungutan suara berjalan dengan damai dan jumlah pemberi suara tergolong tinggi (86,3 persen). 82,7 persen suara yang masuk memilih pejuang kemerdekaan dan figur pemersatu Xanana Gusmao. Satu-satunya pesaing, Francisco Xavier do Amaral, hanya mendapat 17,3 persen suara. Komisi Pemilihan Independen (IEC) dari UNTAET mengkoordinasikan dan memimpin pemilu. Pengurus terdiri dari ketua dan lima orang pemegang mandat Sekjen PBB (tiga orang Timor dan dua internasional). Ketika pemilu dilangsungkan yang aktif di lapangan sebagian besar orang Timor Timur sendiri. Menurut IEC, pemilu harus berjalan sesuai kriteria, yaitu bebas, rahasia dan jujur.

Tanggal 14 April sebanyak 1.817 pemantau pemilu nasional dan 375 internasional ditempatkan di setiap tempat pemungutan suara di seluruh Timor Timur.  Mereka mengantar perjalanan kotak suara, mengikuti secara langsung penghitungan suara dan menilai pemilu sesuai dengan kriteria demokratis. Dibandingkan dengan pemilihan anggota konstituante tahun lalu, jumlah pemantau pemilu naik sekitar 33%. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya perhatian penduduk Timor Timur untuk ikut aktif dalam mengamati jalannya pemungutan suara. Nick Selsey, koordinator pemantau dari United Nations Development Programme (UNDP), menilai positif: „Perhatian masyarakat luas menunjukkan, bahwa demokrasi mulai berakar, ia merefleksikan kesadaran nasional dan meningkatnya rasa tanggung jawab warga.“ Hampir semua pemberitaan para pemanatau pemilu menilai positif keikutsertaan rakyat Timor Timur yang damai dan tertib.

Walaupun demikian, masih ada hal-hal tertentu yang masih dapat diperbaiki untuk pemilu mendatang. Umpamanya masih ada pemberi suara yang lupa membawa keluar kertas suaranya dari kabin atau membawa pulang kertas suara dengan gambar calon yang disukai mereka sehingga suaranya tidak bisa dihitung lagi.

Sekitar 650 penduduk Timor Timur dilibatkan menjadi pemantau pemilu. Mereka dan pemanatau internasional mendapat arahan oleh UNDP. UNDP untuk itu menyediakan unsur-unsur seperti jaket dan topi sebagai tanda pengenal, dan juga ruangan, di mana setiap kelompok kerja dapat menyelesaikan laporannya ataupun mendapatkan dokumen dan informasi yang diperlukan. Tugas UNDP selain menyiapkan unsur-unsur, tempat dan pengarahan bagi pemantau pemilu juga harus menyebarkan informasi bagi masyarakat umum. Material tersebut beserta sejumlah besar dokumen resmi dan keterangan pers, serta laporan pemantau pemilu nasional dan internasional dapat dibaca di:
http://www.undp.east-timor.org (Election 2002, Electoral Observer Groups Final Reports 2002).

Program UNDP dalam mendukung jalannya pemilihan presiden dibiayai secara bilateral oleh 14 pemerintahan, diantaranya juga UE. Informasi mengenai pemilu dan konstitutante dan juga berita politik aktual harian dapat dibaca di situs East Timor Election Website dari Asia Foundation:
http://www.easttimorelections.org/

Dalam UNDP Electoral Support Centre juga ikut 40 pemantau dari UE. Kepala pemantau pemilu delegasi UE, John Bowis, MEP, sangat terkesan atas jalannya pemilihan suara. Ia memberikan selamatnya kepada penduduk Timor Timur karena ketertiban mereka yang terpuji dan juga kepada pemantau pemilu orang Timor Timur yang melakukan kerjanya dengan sungguh-sungguh. Ia mengutarakan rasa percayanya yang penuh terhadap jalannya peristiwa, ujarnya dalam keterangan pers.  Informasi-informasi sehubungan dengan kerja pemantau pemilu dari UE dapat dibaca di situs:
http://www.Eueom.org/easttimor2002.htm

Kelompok International Federation for East Timor (IFET) yang tediri dari 13 anggota internasional dan 10 anggota Timor Timur memantau jalannya pemilu di penjara di Gleno dan mereka juga mengunjungi tempat pemungutan suara di tujuh distrik. Di mata mereka, jalannya pemilu sangat profesional, bebas serta jujur. IFET juga memuji kerja asisten pemilu orang Timor Timur yang memegang tanggung jawab penuh di tempat pemungutan suara. IFET menyesalkan bahwa di tiga ibukota distrik yang dikunjungi masih terlihat staf internasional yang menentukan jalannya pemilihan umum. Penduduk dinilai telah mengerti dengan baik sekali arti dan jalannya pemilu, walaupun hal ini berbeda dengan pengertian mereka akan tugas dan kewajiban serta kemungkinan seorang presiden Timor Timur untuk ikut terlibat secara aktif dalam politik.
 

Pengadilan HAM di Timor Timur dan Jakarta – homepage Judicial System Monitoring Programme

Dunia internasional mengikuti jalannya pengadilan HAM Timor Timur di Dili dan Jakarta dengan sangat cermat. Organisasi lokal non pemerintah JSMP (Judicial System Monitoring Programme) tidak hanya mengamati proses pengadilan, namun juga memberikan analisa hukum terpercaya mengenai perkembangan sistem perhukuman di Timor Timur. Didirikan bulan April tahun 2001, organisasi ini bertujuan mendukung pemerintahan peralihan UNTAET, penduduk Timor Timur dan masyarakat internasional dalam memformulasikan dan menerapkan perubahan–perubahan dalam sektor hukum. Kini JSMP melalui pengetahuannya yang luas telah termasuk kelompok berbobot yang terpercaya diantara pengadilan khusus di Dili. Hal pokok ketiga yang dilakukan JSMP adalah kerja monitoring dan penyebarluasan informasi. Media massa tingkat internasional dan Radio Timor Timur telah beberapa kali memuat wawancara dengan tenaga ahli JSMP. Selain pemberitaan lokal, di homepage JSMP dapat ditemui dengan mudah tulisan-tulisan tentang latar belakang maupun berita aktual proses pengadilan HAM di Timor Timur dan di Jakarta, dikarenakan susunannya yang sistematis dan rapi. Bahasa pengantar adalah bahasa inggris, kutipan hukum dalam bahasa indonesia, konstitusi Timor Timur dalam bahasa portugis.
Alamat Website: http://www.jsmp.minihub.org/

Didalamnya dapat ditemui uraian lengkap kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang diusut di pengadilan khusus di Dili. Kesemuanya dilengkapi dengan daftar sidang lengkap berisi waktu dan kasus. Secara keseluruhan ada 39 kasus yang dapat dibaca. Umpamanya, kasus dakwaan terhadap Joao Fernandes dan Julio Fernandes, keduanya anggota milisi dengan tuduhan pembunuhan. Semua hukum internasional dan nasional yang relevan, aturan dan konvensi (UNO, UNTAET, Timor Timur, Indonesia) dan tulisan dari NGO lainnya seperti amnesty international (inggris/indonesia), Yayasan HAK dan ELSAM dapat dibaca.

Dalam bentuk yang sama, JSMP menawarkan informasi menyeluruh mengenai proses pengadilan ad hoc HAM di Jakarta dengan referensi aturan hukum Indonesia untuk pengadilan ad hoc HAM lainnya ataupun ke hukum perlindungan saksi, dengan komentar penting dilampiri foto langsung dari ruang sidang. Selain itu, pemberitaan media massa dan cuplikan koran mulai dari tahun 2001 yang isinya berhubungan dengan sidang di Jakarta dan di Dili. Homepage juga berisi link ke situs Solidamor dan kantor Jaksa Agung di Dili, Komnas HAM dan Departemen Hukum dan HAM serta beberapa ornop internasional yang relevan. Ada pula link ke pengadilan kasus Ruanda dan mantan Yugoslawia. Pengamatan sidang pengadilan di Timor Timur dan Indonesia juga dihubungkan dengan usaha pengadaan pengadilan internasional untuk Timor Timur. Isi situs ini sangat kritis, pembaca umpamanya dapat membuat gambaran berisi alasan-alasan yang ada, mengapa para jaksa Indonesia memberikan vonis bebas terhadap pembunuh-pembunuh yang jelas bersalah berdasarkan bukti-bukti kuat dan uraian saksi mata, mengapa polisi Indonesia menolak mentah-mentah menbawa ke depan pengadilan anggota milisi yang jelas bersalah maupun yang telah didakwa secara in absentia, mengapa sistem peradilan dan Unit Kejahatan Berat (SCIU) hanya memiliki kemungkinan terbatas, dan mengapa statemen Kofi Annan yang terakhir tidak berisi lagi tuntutan untuk mengadili kejahatan HAM berat. Situs JSMP masih berisi hal lain daripada pemberitaan kritis tentang sidang pengadilan di Dili dan Jakarta, dan karenanya adalah batu landasan yang penting dalam membangun sistem peradilan internasional. JSMP juga menyediakan milis bagi mereka yang ingin lebih dari sekedar membaca berita. Pendaftaran milis dapat dilakukan melalui:
subscribe@jsmp.minihub.org
 
 

Carrying the People’s Aspirations, Laporan mengenai diskusi di Timor Timur, National Democratic Institute (NDI) & The Faculty of Social and Political Sciences of the University of East Timor (UNTIL), Februari 2002

Sehubungan dengan transisi politik di Timor Timur, National Democratic Institute di Washington bekerja sama dengan fakultas sosial dan politik Universitas Timor Timur (UNTIL) mengeluarkan laporan berisi hasil survey pendapat penduduk Timor Timur. Pertanyaan yang dibahas dalam survey antara lain menanyakan sejauh mana penduduk setempat menyadari dan mengerti arti pergantian politik di Timor Timur, apakah penduduk diikutsertakan secara akitf dalam proses demokratisasi, apakah yang diharapan penduduk Timor Timor dari pemerintahnya dan partai-partai politik dan bagaimanakah perasaan mereka disaat memikirkan masa depan negaranya yang masih muda itu.
http://www.ndi.org/worldwide/asia/easttimor/easttimor.asp (Publications on East Timor)
 

Laporan ICG: Aceh: A slim Chance for Peace,  Briefing,  27 Maret 2002

Melalui laporan singkatnya yang terakhir mengenai Aceh, ICG melengkapi analisanya dari Juni 2001: „Why the Military won’t bring lasting peace in Aceh“ dan „Can Autonomy stem the Conflict“. Secara mendetail dibahas dua cara yang dilakukan politik Indonesia dalam menghadapi Aceh: pengiriman militer bersamaan dengan tawaran otonomi luas bagi Aceh. Setelah kedua cara ditimbang-timbang dengan matang, pemerintah Indonesia berharap dapat memenangkan kembali kepercayaan penduduk Aceh. Dalam realitasnya, aksi militer masih dominan. Reformasi TNI sampai sekarang belum ada, karenanya pelanggaran HAM oleh militer sampai sekarang masih dominan dan tidak ditindak oleh hukum. Sebagian anggota GAM sendiri menjelma menjadi perompak dan karenanya kehilangan pendukung, namun walaupun militer Indonesia sebenarnya mampu memukul mundur GAM, pejuang guerilla itu kelihatannya masih jauh dari kekalahan. Konflik terus menerus membawa korban di kedua belah pihak. Khususnya penduduk sipil yang seringkali terjebak di tengah hujan peluru. Walaupun berulang kali diusahakan negoisasi di Jenewa, solusi konflik berada di jalan buntu. Indonesia tidak akan berhasil mengusir GAM dari Aceh, GAM sendiri tidak akan mendapat dukungan dari negara internasional demi mencapai kemerdekaan.
Melihat pada situasi demikian, hukum otonomi sampai sekarangpun masih adalah solusi satu-satunya, dengan syarat, pelaku pelanggar HAM dihukum dan perundingan di Jenewa akan ditegaskan, umpamanya melalui kehadiran kelompok internasional. Apakah keempat „wise men“ yang hadir di perundingan terakhir di Jenewa akan bisa memenuhi tugas ini perlu dilihat nanti.
http://www.crisisweb.org/projects/showreport.cfm?reportid=596
 

Laporan Jubilee Campaign: Indonesia: Poso and Maluku Fear for Life’s Safety Overcomes the Urgency of Humanitarian Needs, Januari 2002

Ann Buwalda dan Kie Eng Go dari Jubilee Campaign mengunjungi Indonesia selama sepuluh hari (13 - 23 Januar 2002) untuk mengamati keadaan humaniter serta proses perdamaian dan rekonsiliasi di Maluku dan Poso. Mencontoh perjanjian perdamaian Malino untuk Poso, untuk Maluku pertengahan Februari ini telah ditandatangani pula suatu perjanjian perdamaian. Walaupun telah ada kesepakatan mengenai gencatan senjata namun keamanan di daerah Maluku masih belum terjamin. Penyebabnya, menurut analisa Jubilee, terletak pada Laskar Jihad. Sampai laporan diturunkan, Laskar Jihad belum bersedia tunduk pada hasil kesepakatan dan terus menerus melancarkan provokasi yang memicu aksi kekerasan. Reaksi pemerintah Indonesia terhadap sikap menantang Laskar Jihad dinilai kurang tegas, akibatnya kesungguh-sungguhan pemerintah dalam menyelesaikan konflik kembali diragukan.

Penduduk Poso maupun Maluku berpendapat bahwa mereka sanggup menyelesaikan konflik dan juga memulai proses rekonsiliasi jika saja pemerintah mampu menarik keluar Laskar Jihad maupun Laskar Mujahidin dan provokateur asing lainnya dari wilayah mereka. Jubilee menilai, kampanye Laskar Jihad tidak hanya membuktikan organisasi yang rapih tapi juga pendanaan yang kuat, dengan satu-satunya tujuan, yaitu membuat keadaan di daerah tersebut tidak stabil. Bukti lainnya menunjuk pada kerja sama antara Laskar Jihad dengan tentara Indonesia.
Laporan berisi foto dan peta daerah yang memberikan gambaran tentang situasi di Poso dan Maluku. Namun laporan juga terkesan berat sebelah. Jubilee rupanya tidak berhasil berbicara dengan pemimpin umat Muslim. Dan aksi kekerasan yang dilancarkan oleh milisi Kristen juga tidak disinggung. Kelihatannya, setelah perjanjian Malino kedua belah pihak, baik Muslim maupun Kristen, sepakat menuduh Laskar Jihad sebagai agitator.
http://www.jubileecampaign.org/docs/IndoReportJan2002-ES.html
 
 

Acara-acara aktual:

Acara-acara aktual mengenai Indonesia dan Timor Timur dapat dibaca di homepage:
http://www.watchindonesia.org/Kalender.htm


Penerbit: Watch Indonesia! e.V. Bekerjasama dengan Umverteilen! Yayasan untuk Dunia Solidaritas
Redaksi: Alex Flor, Jasmin Freischlad, Marianne Klute, Monika Schlicher, Tia Mboeik.
Layanan Informasi ini didukung dengan sarana Evangelischer Entwicklungsdienst (EED)
 
Zurück zur Hauptseite Watch Indonesia! e.V. Back to Mainpage