Layanan Informasi Indonesia dan Timor Timur, No. 1, Maret 2001

Dari daftar isi:
 

Dari aktifitas berbagai ornop: Kerja pers, kerja lobby


Penyelenggaraan, Seminar


Indonesia/Timor Timur dalam politik Jerman:

Debat dan pendengar dalam Parlamen Jerman; Pertanyaan-pertanyaan dan resolusi-resolusi dari aktifitas berbagai partai dan dewan; Berbagai kunjungan timbal balik; Tentang aktifitas berbagai kementrian Jerman


Indonesia/Timor Timur dalam politik Uni Eropa (UE)


Pengumuman, Berita

Dari aktifitas berbagai ornop:

Pembicaraan antara Forum HAM dan Menteri Luar-Negeri Fischer: Pemerintah Jerman harus mengecam berbagai pelanggaran HAM di Tschetschenia dan Indonesia, 8 Maret 2001

Para perwakilan dari forum HAM, sebuah gabungan dari 41 ornop, bertemu dengan Menteri Luar-Negeri Jerman, Fischer, di Departemen Luar Negeri, sehubungan dengan sidang Komisi HAM PBB ke-57. Di samping Tschetschenia dan hak-hak ekonomi, sosial dan kultural, Indonesia masuk dalam point ke tiga dalam pokok pembicaraan.

Watch Indonesia!, berkerjasama dengan utusan dari VEM (Persatuan Misi Protestan) dan Diakonisches Werk dari EKD (lembaga diakoni dari Gereja Protestan Jerman), bertanggungjawab untuk masukan informasi mengenai Indonesia dan Timor Timur. Pernyataan sikap (Aide Memoire) yang disusun dapat dilihat melalui Homepage kami
http://www.watchindonesia.org/actions/AideMemoire_Indonesia.htm
dan
http://www.watchindonesia.org/actions/AideMemoire_EastTimor.htm

Menteri Luar Negeri Fischer diminta dengan sangat, untuk menyatakan dan mengecam dengan tegas berbagai pelanggaran HAM di Indonesia. Dengan sikap yang pasif, orang tidak akan dapat membantu menguatkan terbentuknya sebuah negara yang demokratis, melainkan sebaliknya, berkerjasama dengan berbagai kekuatan yang salah akan membantu mereka untuk melanjutkan politik yang represif secara tidak terhambat. Pihak yang bertanggung jawab atas pembunuhan di Aceh, Papua Barat dan di konflik-konflik lainnya perlu diadili. Bebas hukuman, yang selama ini menguntungkan pihak militer, merupakan sebuah lingkaran setan yang harus didobrak. Para aktifis HAM dan pekerja berbagai kelompok kemanusiaan harus dijamin keselamatan jiwa-raganya, seperti dukungan yang harus dimiliki juga oleh para pekerjanya. Stabilisasi Indonesia yang sangat mendesak tidak hanya dapat diraih lewat sebuah politik pengakuan terhadap integritas negara sendiri, untuk itu dibutuhkan sebuah politik aktif yang memperdebatkan secara ofensif beragamnya permasalahan negara dan berakibat kritis terhadap itu.

Dalam kaitan ini suatu hal yang mendasar adalah harus dibentuknya sebuah pengadilan internasional untuk masalah Timor Timur. Kalau Indonesia akhirnya tidak memenuhi tuntutan untuk mengadili para anggota militer yang bertanggungjawab atas kejahatan HAM di Timor Timur, maka masyarakat internasional memiliki wewenang untuk membentuk sebuah tribunal internasional. Sampai kini Indonesia belum memenuhi pernyataan pimpinan (chairman´s statement) Komisi HAM PBB dari tahun lalu, mengenai kesepakatan untuk tuntutan yuridis, pelucutun senjata para milisi dan pemulangan para pengungsi.

Menteri Luar Negeri Fischer menilai situasi di Indonesia sebagai sangat memprihatinkan: suatu potensi kekerasan yang sangat besar terbentuk di dalam negeri ini, dan juga ada kemungkinan sebuah pengambilalihan kekuasaan oleh militer, menurutnya. Terlalu banyak tekanan dapat berdampak kontra produktif. Selain itu sebuah diktatur militer juga dapat berusaha untuk menstabilisasi keadaan. Pada dasarnya yang penting adalah, bahwa pelanggaran HAM di Indonesia harus dibicarakan pada Komisi HAM PBB. Sebuah inisiatif sendiri dari pihak pemerintah Jerman tentunya juga tidak dapat diharapkan, untuk itu didalam UE pun tidak terlihat mayoritas suara dapat dihasilkan. Gerd Poppe, Komisaris HAM dari Departemen Luar Negeri Jerman, melengkapi berhubungan dengan adanya pertanyaan mengenai sebuah internasional tribunal untuk Timor Timur, orang berasumsi, bahwa Ketua Kejagung Marzuki Darusman berkerja dengan baik. Selain itu juga José Ramos-Horta dalam kunjungannya di Berlin tidak mewakili tuntutan untuk membentuk pengadilan internasional dengan jelas. Poppe menganggap ini sebagai penting karena ia menilai suara-suara yang bersangkutan sebagai petunjuk untuk aktifitasnya..
 
 

Informasi Pers - EKD (Gereja Protestan Jerman): Melawan dengan berani pengeboman gereja-gereja , 29 Desember 2000

Sebagai reaksi terhadap peristiwa pengeboman berbagai gereja protestan dan katolik menjelang Natal 2000, ketua dewan gereja protestan Jerman (EKD), Manfred Kock, menulis sebuah surat pada tanggal 28 Desember 2000, yang ditujukan kepada Presiden RI Abdurrahman Wahid. Di dalam suratnya, Kock menyerukan pengusutan tindak pidana terhadap pihak yang bertanggungjawab atas pelakuan yang menelan korban jiwa minimal 15 orang meninggal itu. Bersamaan dengan itu pun Kock juga menganjurkan untuk tidak membalas dendam: „Umat Kristen dan umat Islam tidak boleh saling membenci dan saling membalas dendam, melainkan harus menemukan jalan perdamaian di dalam situasi yang sedang memanas ini.“ Kock juga telah bertemu dengan Abdurrachman Wahid dalam kunjungannya pada bulan Mai tahun lalu, di mana ia juga saling bertukar pendapat mengenai kekerasan yang dilakukan oleh kedua umat beragama tersebut. Dengan terjadinya peledakan bom di beberapa tempat tersebut yang presisinya terbuti dengan hampir bersamaan waktunya, maka Kock berasumsi bahwa, „adanya beberapa kelompok yang memiliki jaringan logistik yant kuat“ di belakang peristiwa pengeboman tersebut. Seperti dalam kasus-kasus yang lalu, kedua agama tersebut selalu diinstrumentalisir untuk tujuan-tujuan politik yang sekarang ini juga digunakan untuk melemahkan pemerintahan Abdurrahman Wahid. Dalam sebuah suratnya yang berkelanjutan yang Kock tujukan kepada ketua dan juga sekjen Dewan Gereja Protestan Indonesia, dia juga mengajak keduanya untuk saling memberikan pengaruh mereka yang berhubungan dengan kerja perdamaian di dalam masyarakat dengan lebih jelas lagi.
 
 

Pelanggar Ekologi Hermes

Penebangan hutan tropis yang merebak di Sumatra oleh industri selulosa berdampak pada pengusiran penduduk lokal dan pencemaran air minum yang nyaris merugikan jutaan manusia. Limbah industri selulosa yang mengandung banyak zat chlornya, seperti contohnya air limbah dari PT Arara Abadi, berdampak di desa-desa hilir sungai dan sekitarnya penyakit kulit dan gangguan nafas pada manusia meluas secara massif. Perusahaan dan bank Jerman, serta Hermes AG memiliki andil yang besar dalam profit perindustrian selulosa Indonesia. Bahkan pabrik selulosa dan kertas PT Indah Kiat Pulp and Paper Corporation yang termasuk di dalam perusahaan multi internasional yang dihalukan dari Singapura itu bisa merealisasikan investasi besar di Indonesia atas dasar sebuah kreditnya dari Hermes Kreditversicherung AG (Perusahaan Asuransi Kredit Hermes) di Hamburg-Jerman. Perusahaan asuransi tersebut menjamin pinjaman kredit yang mendesak atau penting. Untuk produksi selulosa dari PT Indah Kiat sendiri saja, Hermes memberikan jaminan dalam jumlah lebih dari 500 juta DM. Dan rupanya pemeriksaan yang seksama mengenai dampak perusakan sosial dan ekologinya diabaikan. Menurut informasi dari dua LSM lingkungan hidup Jerman, „Rettet den Regenwald“ dan „Urgewald“, rupanya teknologi yang digunakan di Indonesia, adalah teknologi kuno yang terbukti memiliki dampak risiko terhadap kesehatan begitu tinggi untuk penduduk di sana. Di Jerman perusahaan selulosa yang memiliki persyaratan produksi seperti demikian, pasti segera ditutup.

Oleh karena itu Hermes AG dikritik tajam, bahwa Hermes mendukung sebuah „pengrusakan hutan tropis dengan uang pajak Jerman“, termasuk juga memberi jaminan kepada proyek-proyek yang menimbulkan malapetaka ekologis dan sosial di Sumatra. Dengan inisiatif LSM-LSM lingkungan hidup Jerman, terjadilah sebuah demonstrasi di depan kantor Hermes AG di Hamburg, pada tanggal 16 Februari 2001, di mana Presiden Jerman Rau dituntut untuk menyampaikan pesan sosial dan ekologis yang dapat diwakilinya, bersamaan dengan kunjungannya ke Jakarta, dan juga berbicara dengan pemerintah Jerman lewat hati nurani supaya pemerintah tidak memberikan jaminan lagi untuk produksi selulosa yang merusak di Indonesia.

Pada tanggal 19 Februari 2001, ARD Magazin „Report“ (Stasiun televisi Jerman) menayangkan sebuah acara tentang tema ini. Yang ditayangkan di sini adalah gambar dari sebuah pabrik yang dibangun oleh perusahaan Jerman (Kloeckner), dan juga orang-orang yang dirugikan ikut berbicara. Sampai kini aksi-aksi ini belum juga menghasilkan sebuah perubahan di dalam perpolitikan Jerman. Tuntutan dari berbagai kelompok lingkungan hidup mengenai suatu „Reformasi Hermes“, artinya mengenai sebuah daftar pengeluaran untuk tehnik-tehnik tertentu (negative list) dan sebuah pemeriksaan dampak sosial dan ekologis yang juga dibawakan oleh fraksi SPD (Partai Sosial Demokrat) dan Partai Hijau itu, sampai sekarang nyatanya diblokir oleh Menteri Ekonomi Jerman, Werner Mueller. Kementrian Jerman untuk Ekonomi sampai sekarang juga selalu menolak segala cara-cara wawancara dengan nya. 14 Mai nanti, pukul 19.00 (waktu Jerman) ARTE (sebuah stasiun televisi swasta Jerman) akan menayangkan acara tentang tema ini kembali, di mana sikap pemerintah Jerman sangat ditanggapi secara kritis.

Juga di Jakarta terjadi dua aksi protes yang berhubungan dengan jaminan Hermes. Pada tanggal 21 Februari 2001 berkumpul sebuah kelompok yang terdiri dari kira-kira 50 orang dari berbagai organisasi lingkungan hidup dan HAM di depan gedung „German Center“ di Serpong, di mana Presiden Jerman Rau yang baru saja datang berkunjung di sana dalam rangka kunjungan 5 hari-nya di Indonesia. Pada aksi yang kedua kalinya, 23 Februari 2001, di depan Kedubes Jerman, atase perekonomian Kedubes Jerman di Jakarta, Alexander Stedtsfeld, berkata kepada para demonstran, bahwa tuntutan mereka akan disampaikan kepada Rau. Tuntutanpara demonstran sebenarnya identis dengan para aktifis Jerman, sebab justru pihak (masyarakat) Indonesia ingin menyetop jaminan Jerman untuk proyek-proyek yang berdampak negatif terhadap struktur sosial dan ekologi di dalam negara sendiri.
 
 

Penyelenggaraan, Seminar

„Masa depan Timor Timur“, José Ramos-Horta berkunjung di Berlin

7 Februari 2001, Friedrich-Ebert-Stiftung dan sebuah ornop Jerman, Gesellschaft fuer bedrohte Voelker (lembaga masyarakat untuk rakyat-rakyat yang tertindas), mengundang Menteri Luar Negeri Pemerintahan Transisi PBB di Timor Timur dan pemenang penghargaan perdamaian Nobel, José Ramos-Horta, ke sebuah seminar dan diskusi. Dua hari sebelumnya Ramos-Horta, sehubungan dengan pembukaan „dekade untuk mengatasi kekerasan“, di Berliner Gedaechtniskirche (Gereja Peringatan Perang Dunia II di Berlin) menuntut pembebasan hutang untuk negara-negara yang paling miskin. Dalam kunjungan Jerman-nya selama seminggu itu, beliau melakukan beberapa pembicaraan dengan beberapa kolega pejabatnya Joschka Fischer (Menlu Jerman) dan Heidemarie Wieczorek-Zeul, Menteri Jerman untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan.

Acara seminar dengan judul „Masa depan Timor Timur“ dimoderasi oleh Volker Neumann, anggota parlamen dari fraksi SPD dan juga anggota Komisi HAM dari Parlamen Jerman. Ramos-Horta memulai pidatonya dengan berbagai ucapan terimakasihnya yang lengkap, kepada gereja, berbagai ornop dan masyarakat internasional atas dukungan terhadap negaranya selama ini, bantuan yang sudah diterimanya untuk membangun kembali negara itu, dan usaha-usaha politik pembangunan lainnya. Beliau menyebut kemajuan-kemajuan yang sudah tercapai di Timor Timur sejak „jam nol“ pada Desember 1999. Sebagai contohnya adalah, telah dibukanya kembali beberapa sekolah, telah adanya beberapa rumah sakit dan tempat pelayanan kesehatan. Kelihatannya ekonomi masih rentan, tetapi pertumbuhan berkisar 15%. Juga telah terjadi perundingan dengan Australia mengenai sumber gas dan minyak di Laut Timor. Menanggapi pertanyaan dari hadirin tentang sebuah tribunal HAM Internasional, Ramos-Horta berbicara dengan sangat berhati-hati. Namun, demi korban kejahatan HAM, demi nama baik Republik Indonesia, dan juga karena perjuangan secara umum melawan pembebasan hukuman, dia berpendapat bahwa keadilan perlu dijamin. Beliau mengungkapkan dengan penuh harapan tentang masa depan Timor Timur yang berkelanjutan dan tanpa menunjukkan keraguan-raguannya dia berpendapat, bahwa proses penyembuhan dan normalisasi hubungan dengan Indonesia akan dilanjutkan. Namun, Ramos-Horta yang sebenarnya terkenal sebagai pembicara yang terampil dan karismatis, menghindari pernyataan-pernyataan konkret dalam diskusi berikutnya, sehingga secara keseluruhan acara tersebut yang dikunjungi banyak orang itu tidak dapat menunjukkan hasil atau pengetahuan yang baru. Akibatnya, gaung di dalam pers cuma sedikit sekali. Setelah selesainya acara tersebut, Ramos-Horta mendapatkan jawaban positif dari Jerman lewat Menteri Wieczorek-Zeul mengenai pembuatan jalan penghubung antara Oekussi yang terletak di Timor Barat itu dengan daerah induk Timor Timur.

Hampir bersamaan dengan acara tersebut, diputar film dokumenter „The Diplomat“ yang disutradarai oleh seorang Australia, Tom Zubrycki, yang bercerita tentang sejarah kehidupannya José Ramos-Horta, di Festival Film Internasional Berlin.
 

„Penulis Indonesia ikut berbicara“
Pembacaan karya sastra dengan Ayu Utami dan Goenawan Mohamad; sebuah acara dari Deutsch Indonesische Gesellschaft e.V. (DIG = Perkumpulan Masyarakat Jerman Indonesia) Koeln, pada tanggal 5 Februari 2001.

Indonesia mengalami sebuah desentralisasi kekerasan, keluh Ayu Utami, pada tanggal 5 Februari 2001 di Alte Feuerwache (satu nama tempat bersejarah) di kota Koeln - Jerman. Ia bersama dengan Goenawan Mohamad, menerima undangan dari DIG dan Forum Cologne ke kota Koeln dalam rangka sebuah Tur Pembacaan Karya Sastra yang dilakukan oleh kedua penulis ini untuk berkeliling ke lima kota di Jerman. Banyak kesempatan ditentukan untuk pembicaraan latar belakang dan diskusi, di mana kedua penulis ini mengutarakan pendapatnya tentang persoalan literaris dan politis. Dengan bahasa romannya „Saman“, di mana dengan sangat menyesal ia harus membacakan ulang sebuah passage yang erotis, ujar Ayu Utami, dia melawan pembatasan bahasa pada era Orde Baru. Goenawan Mohamad membacakan dua buah sajak dan sebuah essai yang puitis mengenai Megalopolis Jakarta. Dengan eufemistis dia berkata bahwa para pemimpin politik Indonesia kurang bermutu, dan dia merasa khawatir, bahwa sebuah nasionalise etnis dapat berkembang di Indonesia.

Persyaratan dasar untuk masa depan dalam jangka waktu sedang untuk Indonesia, „Mas Goen“ lihat, ada pada seorang Presiden Wahid yang kuat yang seharusnya berusaha untuk memperoleh dukungan lebih banyak di lingkungan Parlamen. Goenawan Mohamad menjawab positif pertanyaan seorang Indonesia dari hadirin, apakah Wahid yang berhadapan dengan sebuah DPR dan MPR yang konservatif itu seharusnya perlu mencari jalan tengah, meskipun jalan ini bisa membebankan politik reformasi. Kekurangan ini memang perlu diterima demi sebuah pemerintahan yang kuat, ujar „Mas Goen“. Dia merenungkan pemisahan diri Aceh dan Papua dengan penuh cemas, tetapi dia menenangkan publikum dengan pernyataan, bahwa di dalam sebuah perangkap seperti ini, Indonesia akan mengatasi defisit dalam hal Produk Domestik Bruto, yang bagaimanapun juga jumlahnya hanyalah 16%, dengan mengembangkan pulau Jawa sebagai pusat teknologi canggih atau „Taiwan di Asia Tenggara”. Pertanyaan dari hadirin mengenai pembentukan sebuah tribunal untuk para jendral Indonesia yang harus bertanggungjawab atas pelanggaran HAM, dia sangat setuju, tetapi dia juga menunjukkan bahwa, setelah lepasnya Timor Timur, rakyat Indonesia pada mulanya tertarik tentang penyelesaian masalah di Aceh dan Papua, dan tidak lagi tertarik dengan masalah Timor Timur. Dari situ mulai sebuah diskusi yang aktif dan beradab antara orang Indonesia dan Jerman, dan bagaimanapun juga acara malam tersebut adalah sebuah pengalaman yang sangat berharga.
 

Seminar Kerjasama dan Rapat Tahunan dari Jaringan Papua Barat di Raubach dekat Neuwied, 26 s/d 28 Januari 2001

Sekitar 70 perwakilan dari lima lingkungan gereja Jerman dan 9 ornop - seluruhnya anggota Jaringan Papua Barat - bertemu dalam sebuah Seminar Papua di Raubach dekat Neuwied. Pendeta Albert Yoku, dari Gereja Protestan di Papua Barat, membukanya dengan penafsiran situasi. Pada tanggal 6 dan 7 Desember 2000 terjadi bentrokan kekerasan, di mana dalam bentrokan tersebut sempat menelan jiwa dua polisi dan tiga mahasiswa. Pendeta Yoku juga memperlihatkan foto-foto yang mengerikan dari korban penyiksaan, dan berharap dari partner Jermannya, agar mereka memberi tekanan kepada pemerintah Indonesia dengan segala cara (khalayak ramai, aksi tulisan, mengadakan pembicaraan dengan pemerintah Jerman). Dengan cara demikian jalan menuju solusi konflik dapat ditindak lanjuti. Oleh karena itu di tengah berlangsungnya seminar, timbul pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

* Bagaimana kerja lobby politik untuk Papua Barat di Jerman dapat diintensifkan?
* Kemungkinan-kemungkinan seperti apa dapat mengatasi konflik, dan bagaimana dapat dibantu?
* Bagaimana Papua dapat diposisikan lebih baik lagi dalam situasinya, untuk membela haknya sendiri dan HAM di wilayahnya?

Untuk tema ini, Dr. Volker Boege, dari „Pusat Penelitian Perang, Perlengkapan Perang dan Pengembangan” Universitas Hamburg; Eckhard Fricke, dari Eirene/Neuwied; Martin Remmpis, dari Brot fuer die Welt (Roti untuk Dunia, satu lembaga pembangunan internasional di Jerman); dan Alex Flor, dari Watch Indonesia!, memberikan ceramah. Beberapa program untuk tahun depan dapat diagendakan, dan kerjasama antara kelompok gereja dan non gereja akan dilanjutkan.
 

„Strategi untuk masa depan Papua Barat“ - Diskusi umum di Universitas Humboldt Berlin

Pada tanggal 24 Januari 2001 di Universitas Humboldt Berlin, diadakan sebuah forum mengenai pandangan masa depan Papua Barat, yang diselenggarakan oleh Papua Barat GbR, dengan berbagai perwakilan dari kalangan politisi dan masyarakat sipil. Jacob H. Prai, pimpinan Pusat Informasi OPM di Malmoe, Swedia, menggagalkan keikutsertaannya beberapa hari sebelumnya, karena dia menolak untuk duduk bersama dengan wakil dari pergerakan kemerdekaan yang diakui sebagai moderat, Viktor Kaisiepo, di atas sebuah panel. Viktor Kaisiepo, seorang Papua yang berdomisili di Belanda, secara resmi mewakili Presidium Papua Barat yang dipilih pada bulan Juni 2000, meyakinkan lewat pandangannya yang penuh timbang-menimbang dan pragmatis: Sebelum kemerdekaan Papua Barat dapat diserukan, syarat-syarat yang penting harus dipenuhi dahulu, seperti penyediaan pangan, pendidikan dan pemeliharaan kesehatan. Untuk sebuah kehidupan bersama yang rukun di Papua Barat, maka sangat dibutuhkan sebuah pengembangan budaya politik, di mana di dalamnya memungkinkan untuk mengatasi berbagai konflik yang ada dan yang akan datang dengan cara-cara yang demokratis. Viktor Kaisiepo menuntut pemerintah Jerman untuk mengakui Presidium Papua Barat secara resmi. Kedua utusan Parlamen Jerman, Angelika Koester-Lossack (Buendnis 90/Parta Hijau) dan Carsten Huebner (Partai Demokrat Sosial), untuk sementara menilai kecil kemungkinan bahwa harapan ini dapat diindahkan. Sebagai penggantinya, mereka mengutarakan tentang pertemuan dan pembicaraan yang lebih sering,  di antara para wakil Papua dengan para utusan Parlamen Jerman. Pemerintah Jerman, seperti juga pemerintahan negara-negara UE lainnya, mengkhawatirkan masalah destabilisasi wilayah, ujar Angelika Koester-Lossack. Carsten Huebner (PDS) juga memiliki kemiripan penilaian dalam sikap kini. Barat menguasai dalam kebijakan, karena perubahan yang radikal akan  bertentangan dengan kepentingan strategisnya dan ekonominya. Huebner mendukung untuk sebuah otonomi Papua Barat yang substansial. Bersamaan dengan itu, orang seharusnya juga memperhatikan perkembangan di Papua Barat, terutama yang berhubungan dengan militerisasi dan mobilisasi milisi.

Alex Flor dari Watch Indonesia! menunjukkan polarisasi yang bertambah dalam konflik. Suara-suara yang moderat dan para aktifis HAM berada dalam keadaan bahaya untuk menjadi korban dalam sengketa antara  para hardliner dari kekuatan-kekuatan pro dan anti kemerdekaan. Justru tokoh-tokoh yang moderat itu perlu dukungan yang lebih kuat. Politik HAM pemerintah Jerman seharusnya juga menempatkan diri di sini. Sebuah solusi konflik dengan cara militeris perlu dihindari dengan segala cara, semua yang berada di panel telah bersepakat. Gus Dur hanya sanggup meletakkan tekanan, ujar Prof. Wessel, tetapi sebuah konsep reform untuk Indonesia yang sifatnya luas dan kemasyarakatan tidak ada. Berbagai persyaratan untuk menuju keberhasilan dari proses reformasi, sepertinya adalah hukuman dari berbagai pelanggaran HAM dan berbagai reform yang struktural di dalam militer.
 

„Indonesia pada titik balik? Mengenai situasi aktual politik, ekonomi dan sosial“, Sidang Forum Asia-Pasifik Muenster, 19 s/d 20 Januari 2001 di Muenster.

Untuk sidang Forum Asia-Pasifik Muenster (MAPF) pertama, pada tanggal 19 dan 20 Januari 2001, penyelenggara berhasil mengikutsertakan para pakar dari Berlin dan Munich. Prof. Wessel, dari Universitas Humboldt Berlin, memperkenalkan peserta mengenai Indonesia di bawah kepresidenan Abdurrahman Wahid. Banyaknya permasalahan yang disebut, menimbulkan sebuah gambaran suram dari situasi yang sekarang dan ke depan. Dr. Heinz, dari Berlin, menjelaskan peran militer dalam proses transformasi kini, dengan sebuah analisa yang kritis dari strukturnya dan fungsi-fungsinya. Dia menilai Indonesia telah berubah ke sebuah demokrasi yang dibatasi militer. Makalah lainnya membicarakan mengenai Suharto, Islam dan berbagai kemungkinan perpecahan. Peserta, yang mayoritas akdemisi dan pakar tentang Indonesia dari daerah, telah memiliki kesempatan dari sidang duaharian ini di Muenster, untuk mencurahkan lebih intensif lagi tema-tema pilihan ke dalam kelompok-kelompok kerja, dan untuk menyalurkan berbagai pandangan dan berbagai pengalaman pribadinya dalam diskusi-diskusi yang kontroversial.

Menurut keinginan forum, sidang pertama MAPF ini mengenai permasalahan yang ada di lingkup Asia-Pasifik harus dibuatkan sebuah institusi.
 
 

Indonesia/Timor Timur dalam politik Jerman

"Untuk sebuah keterlibatan Jerman yang lebih kuat dalam sidang Komisi HAM PBB ke-57” (UNCHR, 9 Maret s/d 27 April 2001, di Jenewa)
Permintaan dari fraksi FDP (liberal) di dalam Parlamen Jerman, 6 Februari 2001, cetakan 14/5452, http://www.liberale.de/fraktion/gesetze/liste.phtml

Sehubungan dengan sidang ke-57 Komisi HAM PBB, fraksi FDP (liberal) mengajukan sebuah permintaan di dalam Parlamen Jerman, di mana pemerintah Jerman dituntut untuk melibatkan diri lebih banyak lagi dalam aktifitas Komisi HAM PBB. Keputusan tentang permintaan ini akan diambil setelah dikonsultasikan di parlamen pada bulan April. Fraksi FDP adalah satu-satunya fraksi yang mengajukan sebuah permintaan mengenai Komisi HAM PBB di parlamen Jerman.

Menurut permintaan, politik HAM bukan lagi menjadi suatu persoalan intern sebuah negara, melainkan telah menjadi politik „dalam negeri” sedunia. Meskipun demikian, masih selalu ada saja pelanggaran HAM yang berat di banyak negara di dunia ini. Walaupun nilai-nilai universal HAM sudah diakui oleh kebanyakan negara-negara yang bersangkutan, mereka sering sekali mencoba mundur secara teratur dengan berbagai macam penjelasan tentang berbagai keistimewaan politik, budaya dan ekonomi. „Namun, tidak mungkin kita memberi sebuah rabbat kebudayaan atas berbagai macam pelanggaran HAM, seperti juga tidak akan diberikan potongan karena adanya tunggakan pembangunan. Hak bebas dan hak asasi manusia adalah sesuatu yang tak dapat dibagi“, begitu FDP menuntut. „Otoritas yang bermoral tinggi dari Komisi HAM PBB dan oleh karena itu efisiensi politik dari berbagai keputusannya, tentunya menjadi persyaratan, bahwa nagara-negara anggota, dimanapun mereka berada, harus membongkar pelanggaran HAM, dan mengecamnya secara terbuka tanpa mengindahkan tenggang rasa politik.“

Disamping tema-tema seperti penghapusan hukuman mati, perlindungan pengungsi dalam negeri dan perlindungan anak, FDP menuntut dalam kerja mengenai negara-negara yang spesifis, untuk memperhatikan secara seksama perkembangan situasi HAM yang dalam waktu belakangan ini merosot dengan drastis di berbagai negara, khususnya di Cina, Tschetschenia, Kolumbia, Sierra Leone, Arab Saudi dan Indonesia. Mengenai Indonesia dan Timor Timur, FDP menuntut dalam permintaannya, bahwa Komisi HAM PBB secara mendesak harus menduga berbagai pelanggaran HAM yang khususnya timbul di Aceh dan Papua, dan Komisi HAM PBB harus meminta pemerintah Indonesia dengan sangat, untuk secepatnya menarik para anggota militer yang bertanggungjawab atas berbagai pelanggaran HAM itu ke meja hijau, di mana harus diterapkan standar internasional yang berlaku untuk sidang pengadilan.

Dalam kasus Timor Timur tidak dapat dibiarkan, bahwa yang bertanggungjawab dari pihak militer Indonesia dan milisi Timor Timur atas pelanggaran HAM berat yang  terjadi pada tahun 1999, belum juga diminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu tidak ada jalan lain daripada pembentukan sebuah pengadilan Ad-hoc internasional di dalam wilayah (maksudnya Asia Tenggara, red.). Pemerintah Jerman dituntut untuk mendorong pembentukan segera sebuah pengadilan yang serupa, dalam sidang Komisi HAM PBB ke-57, seperti juga untuk mendesak untuk mengirim utusan khusus (special rapporteur) ke Indonesia. „Hukum dari yang lebih kuat harus dilawan dengan kekuatan hukum“, begitulah yang tertulis di dalam surat permintaannya FDP di dalam Parlamen Jerman.

Pada sebuah konferensi pers, 13 Maret 2001, juru bicara politik HAM dari fraksi FDP, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, menguraikan tuntutannya mengenai sebuah keterlibatan Jerman yang lebih kuat dalam Komisi HAM-PBB kepada umum. Pada awal memegang jabatannya, pemerintah Jerman menjelaskan keterlibatannya yang luas untuk HAM di dunia sebagai sebuah perpolitikan Jerman yang memiliki proritas yang sangat tinggi, ujar Leutheusser. Sekarang ini pemerintah memiliki kesempatan untuk mengindahkan pemberitahuannya, setelah ia pada tahun lalu di sidang Komisi HAM PBB ke-56, tidak mengembangkan berbagai inisiatif yang memiliki rambu penunjuk arah. Indonesia dan Timor Timur mengambil tempat khusus pada uraian Leutheusser.

Di dalam sebuah keterangan pers, 19 Maret 2001, pada mulainya sidang Komisi HAM PBB ke-57, Leutheusser-Schnarrenberger menjelaskan: „Sebagai mantan anggota komisi penyelidikan pelanggaran HAM PBB, saya menuntut, supaya pada sidang Komisi HAM PBB sekarang ini, permasalahan difokuskan khusus pada maraknya tragedi kekerasan yang terjadi di Timor Timur dan juga pada pelanggaran HAM di Indonesia. Sehubungan dengan ini perlu diisyaratkan, bahwa tidak boleh ada pembebasan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM.“
 

Pertanyaan kecil dari fraksi CDU/CSU (Partai Uni  Kristen Demokrat/Partai Uni Kristen Sosial) di Parlamen Jerman mengenai situasi aktual di Indonesia.

Fraksi CDU/CSU bereaksi terhadap „perkembangan yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia“. Pada 25 Januari 2001 fraksi CDU/CSU menyampaikan pertanyaan kecilnya di Parlamen Jerman tentang situasi aktual di Indonesia. CDU/CSU menekankan, bahwa perkembangan di Indonesia dapat menjadi suatu beban yang berat untuk stabilitas di keseluruhan region Asia Tenggara, dan stabilisasi demokrasi di Indonesia dapat menjadi tugas yang penting untuk masa depan. Pemerintah Jerman diminta informasinya, dengan tindakan yang seperti apa, pemerintah Jerman turut membantu dalam lingkup bilateral, dan juga dalam lingkup politik Eropa, untuk menstabilisasi situasi di negara Asia Tenggara tsb., bagaimana pemerintah Jerman menilai peran militer di dalam perpolitikan dalam negeri Indonesia, dan bagaimana pemerintah Jerman menilai berita-berita pers tentang kemungkinan adanya sebuah kudeta militer. Selanjutnya CDU/CSU bertanya mengenai perjuangan untuk hak penentuan nasib sendiri dan perjuangan merdeka di Maluku, Irian Jaya dan Aceh. Pemerintah Jerman diminta untuk memberi pertimbangan tentang berbagai macam konsekuensi terhadap keutuhan Indonesia yang memiliki dampak dari situ, dan harus memberikan alasan pandangannya.

Khususnya permasalahan difokuskan kepada kerjasama politik pembangunan Jerman dengan Indonesia. Sehubungan dengan ini CDU/CSU juga ingin mengetahui, mengapa pemerintah Jerman menarik diri dari program-program perlindungan lingkungan hidup dan perlindungan hutan tropis, dan mengapa bantuan untuk pembangunan daerah dan pertanian dalam program BMZ (Kementerian Jerman untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan) tidak diterapkan kembali. CDU/CSU juga mendesak pemerintah Jerman untuk membantu permasalahan keinginan desentralisasi di Indonesia yang dia menganggap sebagai salah satu kemungkinan solusi untuk berbagai konflik etnis, religius dan separatis di Indonesia. Sampai kini jawaban tertulis dari pertanyaan tersebut belum eksis.
 

Pertanyaan kecil dari fraksi PDS (Partai Demokrat Sosial) mengenai jaminan Hermes dan Paiton II

Pada tanggal 22 Januari 2001 utusan Parlamen Jerman, dari fraksi PDS, Carsten Huebner, menanggapi pembicaraan mengenai permasalahan jaminan kredit dari Hermes Jerman, sehubungan dengan jaminan investasi KfW (bank untuk pembangunan internasional di Jerman) untuk pembangkit listrik tenaga batubara, Paiton II. Pada bulan Juni 2000, proyek besar antara Siemens AG (Jerman) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang patut dipertanyakan ini dimuat di berbagai media massa dengan garis judul oleh karena timbulnya tuduhan korupsi: Untuk andil Siemens sendiri, Paiton II telah menerima jaminan dari Hermes yang jumlahnya lebih dari 494 juta US$.

Di dalam pertanyaan kecil tersebut, yang ditujukan kepada pemerintah Jerman oleh Huebner, PDS ingin mengetahui mengenai beberapa hal, apakah Paiton II diwujudkan sesuai dengan ukuran-ukuran negara hukum, bagaimana pemerintah Jerman menilai kecurigaan, bahwa proyek tersebut diwujudkan lewat korupsi dan nepotisme, dan apakah pemerintah Jerman memiliki informasi mengenai tindakan berikutnya dalam proyek tersebut. Jawaban terhadap daftar pertanyaan tersebut memang sedikit informatif. Menurut pemerintah Jerman, bahwa berbagai tuduhan korupsi tersebut, tidak cukup memiliki substansi. Mengenai tindakan selanjutnya dalam proyek tersebut ada kesiapan untuk sebuah restrukturisasi, dengan tujuan dari sebuah pemecahan masalah yang sanggup menopang beban dalam jangka waktu panjang, ujar pemerintah Jerman dalam perjawabannya.
 

Sidang ke-5 dari Forum Jerman-Indonesia untuk Ekonomi dan Teknologi, 29 s/d 31 Januari 2001, di Berlin

Dalam rangka sidang ke-5 dari Forum Jerman-Indonesia untuk Ekonomi dan Teknologi, berdatanganlah Menteri Ekonomi Jerman, Werner Mueller, kolega sejabatnya dari Indonesia, Rizal Ramli, dan satu kelompok pakar dari perwakilan ekonomi kedua negara.

Didalam berlangsungnya sebuah konferensi pers, Mueller memperkuat keinginan Jerman untuk sebuah kerjasama ekonomi yang intensif di antara kedua negara tersebut. Di samping mengakui adanya sebuah konsolidasi ekonomi yang tampak lamban dan berbagai reform politik yang dinilai positif, Mueller juga mengutarakan kekecewaannya, menurutnya, mengenai berbagai kemajuan yang masih belum cukup dalam bagian lainnya. Reformasi struktur tentunya adalah sebuah persyaratan yang penting untuk konsolidasi berbagai hubungan ekonomi, terutama dalam sektor perbankan dan usaha. Juga ke(tidak)pastian hukum di Indonesia masih membuat ketakutan bagi para pengusaha Jerman.

Ramli menekankan, Jerman adalah sebuah negara mitra juga yang cukup dihandalkan selama krisis Asia, untuk Indonesia.

Timbulnya pertemuan dari para pengusaha kedua belah pihak, untuk melakukan pembicaraan langsung, masih menjadi sesuatu yang asing. Maka timbullah ketidakpastian mengenai betapa jauh kesepakatan mengikat. Sebagai contoh, tidak dapat dijelaskan tanpa keraguan, siapakah yang memiliki wewenang pada sisi Indonesia untuk menandatangani kesepakatan atas berbagai investasi dalam teknologi lalulintas dan kesehatan masyarakat yang ditawarkan oleh Jerman: negara, daerah-daerah yang baru saja menikmati otonomi daerah itu, atau perusahaan swasta? Perkembangan infrastruktur Indonesia kelihatannya masih terhambat. Cuma usaha-usaha di sektor konsumsi berjalan dengan cukup lancar, seperti apa yang tercermin di dalam angka penjualan yang tinggi dari mobil-mobil Jerman.
 

Presiden Jerman Rau berkunjung ke Indonesia

Dari 19 s/d 23 Februari 2001, Presiden Jerman Rau berkunjung ke negara yang sedang tertimpa krisis. Dua kali beliau bertemu dengan Presiden Abdurrahman Wahid; beliau mengadakan pembicaraan dengan Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri; dengan ketua MPR Amien Rais; seperti juga dengan para pejabat Parlamen (DPR). Selain itu Rau juga bertemu dengan para perwakilan kelompok-kelompok agama yang berbeda, dalam rangka sebuah „Dialog Interreligius“.

Selama kunjungannya, pecah sebuah konflik besar di Kamlimantan, antara suku dayak dan suku pendatang Madura. Ratusan orang Madura dibunuh dengan cara yang sangat biadab. Di depan latar belakang ini Rau juga merasa desakan untuk menentukan sikap terhadap situasi tersebut „Tentu saja Presiden Jerman tidak dapat mempengaruhi perang saudara dari kejauhan, disana beliau tidak berdaya.........“, jawab Rau atas pertanyaan harian Tagesspiegel pada tanggal 18 Februari 2001.

Presiden Jerman mengutarakan keyakinannya dalam menanggapi pertanyaan, apakah pemimpin Indonesia memiliki kepekaan yang cukup untuk situasi sekarang. Pertanyaan yang lain adalah, peran seperti apa yang dikuasai militer, dan bagaimana para pimpinan di propinsi-propinsi beraksi setelah 32 tahun rejim Suharto, ujar Presiden Jerman. Republik Indonesia hanya dapat distabilisir lewat demokratisasi, pembentukan sebuah negara hukum dan pembentukan sebuah masyarakat sipil (civil society). Tetapi walaupun proses demokratisasi sedang berlangsung, dan contohnya ada kebebasan pers, tetapi stabilitas masih lama belum akan tercapai. Juga di dalam kontradiksi ini, Rau melihat suatu masalah. Namun demikian, untuk jangka panjang beliau tidak melihat sebuah alternatif untuk terbentuknya suatu civil society. Orang seharusnya bersabar dan memberikan waktu untuk itu.

Rau menganggap sebagai penting untuk mendukung keutuhan negara Indonesia dan untuk tidak membesarkan hati setiap etnis, agar dapat mencapai kemerdekaannya masing-masing. Desentralisasi dan federalisme dapat saja menolong itu. Akhirnya dapat disimpulkan, bahwa hasil hitungan Rau dari perjalanannya, tidak lepas dari positif. Beliau menghormati berbagai macam usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, untuk dapat menguasai situasi HAM di tanah-airnya. Akhirnya, Indonesia untuk beliau adalah sebuah negara, di mana perbedaan agama dan budaya dapat hidup berdampingan, dalam artian toleransi.
 
 

Indonesia/Timor Timur dalam politik UE

UE/Australia: Dukungan untuk Indonesia

Dalam sebuah pertemuan menteri-menteri di Stockholm, pada tanggal 2 Februari 2001, Uni Eropa dan Australia bersepakat untuk berkerjasama dalam masalah Indonesia. Mereka bersama-sama ingin menolong Indonesia untuk menciptakan kembali perdamaian dan keamanan di berbagai propinsi. Kedua Menteri Luar-Negeri itu, Alexander Downer (Australia) dan Anna Lindh (Swedia), juga utusan dari UE untuk hubungan luar-negeri, Chris Patten, dengan jelas menggarisbawahi, bahwa mereka tidak ingin memberi semangat kepada gerakan kemerdekaan di berbagai propinsi, melainkan memujikan integritas teritorial Indonesia. Kami tidak setuju kalau berbagai bagian dari Indonesia memisahkan diri dari Indonesia, ujar Downer. Itu hanya menghasilkan kematian dan kekerasan. Namun, tindakan pro-aktif dari pihak Uni Eropa tidak dapat diharapkan. Kami telah mengutarakan kekhawatiran kami, ujar Chris Patten, tetapi kesempatan kami terbatas. Itulah yang tertulis di dalam berita Eropa Information Service pada tanggal 7 Februari 2001.
 

Anggota Parlamen Eropa mengunjungi Indonesia

Pada tanggal 20 Februari 2001, anggota Parlamen Eropa berangkat untuk kunjungan lima hari ke Indonesia. Tujuan dari kunjungan tersebut adalah untuk menyelidiki, dengan cara seperti apa Parlamen Eropa dapat menolong Indonesia dalam proses demokratisasi, dalam penguatan masyarakat sipil (civil society) dan dalam pembentukan sebuah pemerintahan yang sesuai dengan prinsip Good Governance. Nirj Deva dan John Bowis, dari Komite Pengembangan dan Kerjasama Parlamen Eropa, menjanjikan dukungan organisasinya pada pemerintah Indonesia pada masa kritis yang diwarnai tuntutan otonomi daerah dan tuntutan pemisahan diri ini. Selanjutnya ditekankan, bahwa Parlamen Eropa tidak akan mendukung gerakan pemisahan diri, tetapi khususnya berusaha membantu dalam hal HAM, demokratisasi dan penguatan civil society pada lapisan yang paling dasar (grass root level). Untuk tujuan ini Parlamen Eropa menguasai sarana finansial sebanyak 20 juta US$. Deva juga menekankan, bahwa otonomi daerah pada awalnya dapat menjadi jalan yang terbaik, untuk memajukan negara. Dengan demikian juga dapat dijamin, bahwa rakyat dengan lebih baik mengambil bagian dalam pembagian sumber daya negara yang adil.

Delegasi UE bertemu dengan Presiden Abdurrahman Wahid, Ketua DPR Akbar Tanjung, dan sejumlah Menteri. Pertemuan ini diorganisir oleh ornop Indonesia IGGRD (Good Governance and Regional Development).
 

Pengumuman, Berita

Berita dari International Crisis Group tentang Indonesia

International Crisis Group (ICG) adalah sebuah organisasi non pemerintah dan organisasi multinasional yang berkedudukan di Brussel. Tujuan organisasi ini adalah untuk menganalisa perkembangan politik di berbagai wilayah krisis dan dengan merekomendasikan tindakan tertentu kepada pemerintah-pemenrintah nasional serta masyarakat internasional berusaha ke arah sebuah stabilisasi dan solusi konflik.

Dalam beberapa bulan lalu International Crisis Group sudah mengajukan lima laporan mengenai permasalahan dan konflik aktual di Indonesia - sebuah indikasi pula untuk situasi yang mempertajam di kepulauan yang sangat besar ini. Berita-berita berdetail diteliti dengan bagus, disusun dengan jelas dan keadaan yang kompleks ditonjolkan dengan jelas dan mudah dimengerti. Berita selengkapnya dalam bahasa Inggris dapat dilihat di internet pada link-link alamat yang disebut di bawah ini:
 

KEEPING THE MILITARY UNDER CONTROL
Report, 05 September 2000

Laporan ini menyajikan sebuah gambaran tentang perubahan peran militer di Indonesia. Sejak jatuhnya Orde Baru, militer selalu kehilangan pengaruh politiknya, dan sementara ini juga tidak mendapatkan posisi kembali di kekuasaan politik. Habibie memulai proses untuk menempatkan milter ke bawah kekuasaan negara. Sekarang di bawah pemerintahan Wahid, Dwifungsi TNI secara resmi ditinggalkan. Walaupun tentara ditarik dari berbagai aktifitas politiknya, pengaruhnya di banyak bagian tetap eksis.
http://www.intl-crisis-group.org/projects/showreport.cfm?reportid=54
 

OVERCOMING MURDER IN MALUKU
Report, 19 Desember 2000

Sudah sejak dua tahun lamanya kegaduhan sebuah konflik agama di Maluku -dilihat secara gamblang- antara Kristen dan Islam. Ibu Kota Ambon sementara ini hampir mirip dengan keadaan perang saudara. Laporan ini memberikan pengertian dalam latar belakang etnis, ekonomi dan politik dari konflik. Walaupun pemerintahan Wahid mengetahuinya, bahwa sementara ini milisi Islam (Laskar Jihad) adalah pihak penanggungjawab utama dari pertikaian berdarah ini, namun tidak diambil suatu tindakan.
http://www.intl-crisis-group.org/projects/showreport.cfm?reportid=252
 

IMPUNITY VERSUS ACCOUNTABILITY FOR GROSS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS
Report, 02 Februari 2001

Disini disajikan sebuah laporan yang berhubungan dengan percobaan untuk membawa pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kejahatan HAM di Timor Timur dan Indonesia ke meja hijau, yang sampai kini belum memiliki keberhasilan di Indonesia. Mirip seperti juga di berbagai negara berkembang lainnya,  Indonesia juga telah mengalami, bahwa menghukum orang-orang yang bertanggungjawab untuk kejahatan HAM menunjukkan masalah, baik politik maupun hukum. Selalu saja cuma sejumlah orang yang relatif kecil dapat dituntut pertanggungjawabannya melalui proses yang formal. Pemerintahan sipil tidak memiliki kontrol terhadap tentara. Terutama laporan ini hanya terkonsentrasi pada pelanggaran yang dilakukan oleh militer dan polisi yang terjadi dalam kerangka politik negara maupun juga atas inisiatif sendiri.
http://www.intl-crisis-group.org/projects/showreport.cfm?reportid=227
 

NATIONAL POLICE REFORM
Report, 20 Februari 2001

Pada prinsipnya, tidak ada sebuah reform yang dapat diberikan kepada Polisi Republik Indonesia (POLRI), tanpa ada sebuah reform yang bersamaan dalam institusi-institusi negara yang lainnya. Tetapi berdasarkan korupsi yang merebak diseluruh lapisan, sebuah reform dari institusi-institusi ini, sementara ini masih selalu tidak mungkin. Meskipun pemilu yang demokratis, seluruh sistim politik masih saja berbasis pada ekonomi pilih kasih, dan reform hanya dapat diterapkan di sana, di mana ia tidak terlalu membahayakan posisi pemerintahan yang masih rentan sekarang ini. Mungkin juga awalnya dapat dilakukan dengan reform-reform di bidang yang tidak begitu berarti, seperti contohnya dimulai dengan badan pengurus kepolisian, dan ini perlahan-lahan harus dikembangkan.
http://www.intl-crisis-group.org/projects/showreport.cfm?reportid=239
 

INDONESIA'S PRESIDENTIAL CRISIS
Briefing, 21 Februari 2001

Ketika Parlamen Indonesia (DPR), 1 Februari 2001, memutuskan dengan suara 393 berbanding 4, untuk menindaklanjuti sebuah perkara penyidikan terhadap Presiden Wahid dengan tuduhan korupsi, krisis kepresidenan di Indonesia mencapai puncaknya karena perkara ini dapat berakhir dengan pemecatan jabatannya. Sebelum pengambilan suara tersebut berlangsung sebuah fase ketegangan yang cukup lama antara Presiden dan DPR, karena Presiden bertendensi untuk memusatkan kekuasaan padanya daripada untuk mengikutsertakan Parlamen dengan lebih banyak. Berita mengenai krisis kepresidenan di Indonesia meneliti berbagai macam konsekuensi dan hasil yang mungkin diakibatkan situasi politik dewasa ini, serta bahaya terhadap merebaknya kekerasan dan kerusuhan yang dapat diakibatkan oleh situasi itu. Selain itu ditekankan pentingnya reformasi konstitusional di Indonesia.
http://www.intl-crisis-group.org/projects/showreport.cfm?reportid=243
 

Berita Amerika mengenai situasi HAM

Dalam gaya yang lengkap seperti biasanya, berita HAM yang terbit pada bulan Februari dari United States Department of State, membahas situasi HAM di Indonesia dan Timor Timur.

Kedua berita tersebut dapat anda baca melalui internet dengan alamat sbb.:

Indonesia: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2000/eap/index.cfm?docid=707
Timor Timur: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2000/eap/index.cfm?docid=688
 

Lembaran fakta mengenai institusi keuangan internasional dari Down To Earth (lembaga lingkungan di Inggris)

Secara tidak teratur, kelompok lingkungan hidup Down To Earth dari Inggeris menerbitkan lembaran fakta dan update mengenai aktifitas institusi keuangan internasional, seperti Bank Dunia, IMF, ADB dan CGI terhadap Indonesia. Dalam bentuk yang kompak di sini diceritakan kembali informasi baru yang penting. Di samping itu anda dapat lihat petunjuk-petunjuk terhadap kampanye dari ornop-ornop, dan banyak lagi tentang berbagai macam informasi latar belakang di internet. Berita yang aktual adalah nomor 12, pada tanggal 12 Februari 2001. Seperti biasanya, anda dapat baca berita ini selengkapnya melalui internet di alamat: http://www.gn.apc.org/dte/camp.htm
 


Penerbit: Watch Indonesia! e.V.
Redaksi : Alex Flor, Antje Missbach, Anna Schnepper, Ingo Wandelt, Jasmin Freischlad, Marianne Klute, Monika Schlicher, Philipp Burtzlaff, Deny Tjakra-Adisurya
 
Zurück zur Hauptseite Watch Indonesia! e.V. Back to Mainpage