Jaringan Global di Belakang Pius

Gatra 25/IV, 09 Mei 1998

Kepergian Pius Lustrilanang didanai LSM luar negeri. Mereka punya jaringan yang mendunia.

Herry Mohammad

GatraKEPERGIANNYA tak disangka-sangka. Tujuh jam setelah memberikan pengakuan di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Jakarta, Senin sore pekan lalu, Pius Lustrilanang terbang ke Amsterdam. Ia tiba di negeri bekas penjajah Indonesia itu, 28 April lalu, dua hari menjelang Koninginnedag (hari kelahiran Ratu Belanda). Kedatangan Sekretaris Jenderal Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera) dan juga Sekretaris Solidaritas Indonesia untuk Amien Rais dan Megawati (Siaga) itu, keruan saja, menjadi pusat perhatian pers di Negeri Kincir Angin tersebut.

Kontan saja, Pius menjadi orang yang sangat terkenal. Ia disambut meriah oleh kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan media massa. Radio Nederland (internasional), Radio-l (nasional), Televisi Belanda Netweg, BBC London, dan Radio Jerman Deutsche Welle ikut mewawancarainya. Materi yang disuguhkan Pius sama dengan yang dihidangkan kepada pers nasional ketika ia bercerita di Kantor Komnas HAM Jakarta. Dengan bersemangat, dan sesekali matanya berlinang air mata dengan kepala menunduk, Pius secara runtut menceritakan pengalamannya selama diculik, diinterogasi, disiksa, dan diancam dalam kurun waktu antara 4 Februari dan 3 April lalu.

Di hadapan para wartawan bule itu, Pius pun mengaku bahwa ia kini sedang diburu para penculiknya. „Saya sudah siap mati, asal semuanya berakhir, tak dialami orang lain,“ katanya. Untuk itulah, ia datang ke Negeri Belanda, dan menceritakannya kepada dunia intemasional. „Saya ingin menghimpun solidaritas internasional,“ katanya. Karena itu, dari Negeri Belanda, Pius akan berkeliling Eropa dan Amerika Serikat guna menjelaskan hal yang sama.

Keputusan meninggalkan Indonesia, menurut Pius, diambil setelah bertemu dengan Komnas HAM. „Komnas HAM hanya bisa menjamin secara moral dan politik, tak dapat menjamin secara fisik,“ katanya, seperti dikutip Suara Pembaruan. „Sebelum ada jaminan dari Panglima ABRI, saya merasa secara fisik tak aman. Lebih baik berada dulu di luar Indonesia,“ katanya menambahkan. Pius membantah bahwa ia melarikan diri. „Kalau melarikan diri, mengapa saya harus mengadakan konferensi pers di Kantor Komnas HAM,“ jawab Pius berdiplomasi.

Sebagai aktivis LSM, tentu saja ia punya jaringan dengan LSM di luar negeri. Di Negeri Belanda, Pius ditampung pengurus Jaringan Oposisi Demokrasi Indonesia Eropa (JODI-E). LSM yang punya markas di Belanda ini berdiri 3 Januari lalu. JODI-E menyelenggarakan kongres se-Eropa di Amsterdam pada 7 Februari, dan berhasil memperluas jaringannya sampai ke Amerika. Kini JODI-E diketuai Raffendi Djamin dengan tiga Sekretaris. Salah seorang sekretarisnya adalah Reza Muharram, yang kini menjadi tuan rumah bagi Pius. Mereka itu orang Indonesia yang sudah tak ingin pulang, karena berbagai alasan.

Kehadiran JODI-E, menurut Reza, adalah untuk berperan serta dalam proses konsolidasi gerakan oposisi yang ada di Indonesia. Mereka sangat bersimpati pada calon pemimpin pasca-Presiden Soeharto, seperti Amien Rais dan Megawati. „Ini yang kami anggap figur altematif, yang dapat mendorong ke arah demokratisasi,“ kata Reza kepada Gatra. Itu sebabnya, menurut Reza, pihaknya tengah menggelar kampanye di seputar demokratisasi, lobi dengan berbagai pihak, dan kontak dengan media. Dan, untuk menggalang aksinya, JODI-E menggunakan strategi people’s power.

Munculnya JODI-E dengan cepat memperoleh dukungan dari kawula muda di Belanda. Mereka menganggap, JODI-E lebih realistis ketimbang Stichting door de Euwen Trouw (Yayasan Setia Sepanjang Abad) yang berdiri pada 1950. Yayasan ini pada awalnya didirikan untuk mendukung aktivitas Republik Maluku Selatan (RMS) di Belanda. LSM tersebut juga membantu gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang diproklamasikan pada 1 Juli 1971. Belakangan, generasi kedua gerakan separatis ini mulai meninggalkan hal-hai yang berbau kedaerahan. Mereka lebih menyukai gerakan yang sifatnya nasional.

Pius memang bukan satu-satunya aktivis yang memilih jalan untuk hidup di negeri orang. Dr. George Junus Aditjondro, misalnya. Mantan wartawan Tempo dan Dosen Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah, itu hengkang ke Australia pada Februari 1995. Awalnya, George diundang Universitas Murdoch di Perth, Australia, sebagai dosen tamu. Pada akhir Mei 1995, George diundang International Commission of Jurists (ICJ) seksi Australia. Oleh pengurus ICJ, George diminta untuk mengajukan permohonan izin menetap.

George pun dengan riang menyetujuinya, dan berhasil. Ia lalu menetap di Negeri Kanguru itu. Padahal, waktu itu George sedang disidik polisi Yogyakarta karena didakwa melakukan penghinaan terhadap kekuasaan yang sah dan dianggap melanggar Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal itu bermula dari ceramahnya di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Agustus 1994. Waktu itu, ia mengkritik habis kebijaksanaan pemerintah. Belum tuntas polisi menyidiknya, George keburu „kabur“. Setelah berada di Australia, George – melalui internet – tak hanya gencar menyerang sistem politik, kekayaan pejabat, melainkan juga pers Indonesia yang dinilainya sebagai alat kekuasaan.

Tapi sayang, menurut banyak pihak, George hanya berani menyerang lewat intemet, tanpa berani pulang ke Tanah Air. Bahkan, Indarti Sudiro menulis kolom khusus di apakabar@clark.net, menilai George sebagai pengecut karena kabur dari Tanah Air. Indarti menuduh, apa yang ditulis George adalah untuk memenuhi pesanan donatur yang selama ini membiayainya hidup di Australia. Kolom Indarti ita bisa dibaca di apakabar, edisi 9 April lalu.

Ada lagi Yeni Rosa Damayanti, aktivis yang pernah divonis 10 bulan penjara karena menghina Presiden Soeharto dalam demonstrasi di Gedung DPR-RI pada 1993. Ketika terjadi demonstrasi terhadap Presiden Soeharto di Dresden, Jerman, awal Aprii 1995, Yeni disebut-sebut juga berada di sana.

Waktu ita, Yeni berada di Amsterdam, menghadiri undangan pelatihan jurnalistik. Ia juga diundang mahasiswa di Universitas Hannover, Jerman. Sehari setelah berada di sana, terjadi demonstrasi di Dresden. Kepada Gatra waktu itu, Yeni mengaku bahwa ia tak pernah ikut demonstrasi. „Apalagi ikut mengorganisir demonstrasinya,“ katanya. Tapi di Tanah Air, nama Yeni – bersama Dr. Sri Bintang Pamungkas – disebut-sebut ikut bergabung dengan para demonstran. Meski menolak tuduhan, Yeni tak pernah muncul kembali di Indonesia.

Mudahnya para aktivis lari ke luar negeri memang tak bisa lepas dari jaringan global LSM. Adapun negara tujuan, menurut sumber Gatra yang juga aktivis LSM, tergantung lobi. Dalam kasus Pius, misalnya, Belanda adalah negara yang paling cepat merespons dan memberikan visa.

Soal dana, umumnya tak ada kesulitan. LSM-LSM di luar negeri umumnya punya dana yang berasal dari lembaga serta perorangan. Kalau dananya kurang, mereka bisa berpatungan. Misalnya, LSM A dengan LSM B menggabungkan bujet yang mereka punya untuk membiayai Pius. Ada pula penyandang dana yang memberikan dana secara pribadi. Misalnya, seorang penyandang dana memberikan tiket kepada para aktivis ke mana saja mereka pergi. Juga ada yang memberikan dana untuk keperluan hidup sehari-hari. Sebuah sumber menyebutkan, orang-orang semacam Pius ita bisa memperoleh bantuan dari LSM-LSM tersebut sebesar US$ 1.000 sampai US$ 1.500 tiap bulan. Di zaman krisis ini, untuk ukuran orang Indonesia, itu jumlah yang cukup lumayan, Rp 8 juta sampai Rp 12 juta per bulan.

Yang jelas, jaringan LSM di luar negeri cukup kokoh. Mereka berlomba menunjukkan bahwa dirinya pembela HAM. Di London, misalnya, ada Amnesti Intemasional yang setiap tahun membuat laporan tentang pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai negara. LSM ini punya jaringan di hampir setiap negara di dunia. Pada tahun lalu, Amnesti Intemasional membuat laporan tentang pelanggaran HAM di Indonesia yang dinilainya sangat memprihatinkan. Kasus perusakan tempat ibadah dan kerusuhan berbau SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dijadìkan sorotan khusus.

Di Jerman, ada satu LSM yang khusus menyoroti HAM di Indonesia, yakni Watch Indonesia, yang berpusat di Berlin. LSM ini didirikan aktivis asal Indonesia bersama aktivis setempat pada 1991. Aktivitasnya, antara lain, melakukan kajian ilmiah bekerja sama dengan perguruan tinggi di Jerman, antara lain dengan Universitas Hannover dan Universitas Humboldt, Berlin.

Salah seorang tokoh Watch Indonesia adalah Gusti Pipit Kartawijaya, 48 tahun. Lelaki yang sehari-hari lebih suka berpakaian hitam-hitam ini adalah bekas mahasiswa Institut Teknologi Bandung tahun 1960-an. Ia pernah belajar teknik di sebuah universitas di Jerman, dan tak mau kembali ke Indonesia tanpa suatu sebab yang jelas. Kabarnya, ia kecewa setelah ayahnya, seorang eksekutif pabrik gula di Jawa Timur, tersingkir dari jabatannya. Ia sudah 27 tahun menetap di Jerman. Kini aktivitas Watch Indonesia marak di kota-kota besar di Jerman, dan membuahkan Ost Timor Group, LSM yang bergiat mengumpulkan dan menyebarkan informasi seputar pelaksanaan HAM di Timor Timur.

Di New York, Sidney Jones, 46 tahun, mengomandoi Human Rights Watch untuk Asia, LSM yang paling gencar mengecam pelaksanaan HAM di Indonesia. LSM ini punya jaringan mengglobal, juga dengan LSM yang ada di Tanah Air. Kebijaksanaan-kebijaksanaan Presiden Bill Clinton tentang Indonesia, misalnya, tak sedikit yang merujuk pada rekomendasi yang dikeluarkan lembaga yang dipimpin Nona Sidney tersebut.

Bila ditilik dari pola kerjanya, LSM-LSM luar negeri yang punya perhatian terhadap persoalan yang sama saling mendukung. Tak sedikit LSM dalam negeri menjadi pemasok informasi buat mereka. Selain mendapatkan dukungan moral, politis, dan dana, bila ada anggotanya yang bermasalah, dengan cepat bisa „diboyong“ ke luar negeri. <>

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,


Share
UA-74856012-1